JAKARTA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut bersuara soal dugaan korupsi yang terjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain menyebut bakal ada dua menteri yang akan dijatuhkan lewat Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya DPR RI, SBY juga berasumsi jika gagal bayar tersebut berakar dari merosotnya kondisi keuangan perusahaan plat merah itu selama tiga tahun terakhir.
Pernyataan SBY tersebut membuat sejumlah politisi pro Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara. Politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan apa yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu belum tentu benar.
“Itu dugaan. Analisanya Pak SBY yang belum tentu benar,” katanya di Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Soal kejatuhan atau pemberhentian menteri, lanjut Andreas, merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, menilai apa yang diungkapkan SBY sebab masih ‘terjebak’ dalam bayang-bayang masa lalu.
“Mungkin Pak SBY masih dalam bayang-bayang masa lalu,” ujarnya.
Menurut Andreas, pernyataan SBY berkaitan erat dengan keputusan politik masa lalu. “Tentu dalam kapasitas ini, analisa SBY tidak bisa lepas dari subjektivitas dirinya sebagai ketua partai dan sebagai mantan presiden yang erat kaitan dengan keputusan-keputusan politik masa lalu,” kata dia.
Tak mau tinggal dia, anggota Komisi VI DPR F-Demokrat, Herman Khaeron, turut membela sang Ketum soal kejatuhan menteri dalam Pansus Jiwasraya. Menurutnya, apa yang disampaikan SBY hanya berkeinginan mendorong Pansus Jiwasraya segera mengusut tuntas permasalahan.
“Jika membaca secara utuh artikel tersebut, saya memahaminya bahwa Pak SBY ingin pansus Jiwasraya secara objektif menyelidiki berbagai permasalahanya dan melahirkan solusi yang komprehensif dan tuntas,” katanya.
Ia menambahkan, jika ada pihak yang bersalah dalam kasus tersebut, maka dapat ditindak secara adil. “Meski kalau ada yang bersalah harus ditindak secara adil. Tentu banyak informasi dan bahkan boleh jadi spekultif, oleh karenanya harus diluruskan terkait dengan esensi dibentuknya Pansus di DPR,” kata dia.
Sebelumnya, melalui akun Facebooknya, SBY mengaku mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah menteri melalui parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya.
“Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh,” tulis SBY.
“Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” SBY melanjutkan. [Fan]