JERNIH – Garis depan perbatasan darat tunggal Uni Eropa di benua Afrika runtuh dalam hitungan hari. Pemerintah Spanyol resmi mengerahkan pasukan militer ke enclave Ceuta setelah sekitar 60.000 migran asal Maroko menembus perbatasan dalam apa yang disebut pejabat setempat sebagai gelombang migrasi ilegal terbesar dalam sejarah modern kawasan tersebut.
Krisis kemanusiaan dan keamanan ini memicu tindakan keras di dua sisi perbatasan: otoritas Maroko mengerahkan water cannon dan terlibat bentrok hebat dengan ribuan massa, sementara Madrid menegaskan bakal memulangkan para migran secepat mungkin (fast-track repatriation) serta memperketat pagar perbatasan.
Hingga Jumat (31/7/2026), setidaknya 34 jenazah migran telah dievakuasi dari laut setelah nekat berenang melintasi batas perairan Maroko menuju Ceuta. Lebih dari 30 orang ditangkap dalam kerusuhan yang menimpa fasilitas perbatasan.
Presiden Wilayah Autonom Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengonfirmasi lonjakan dramatis jumlah migran yang berhasil menyeberang ke wilayah berpenduduk 85.000 jiwa tersebut. “Episode pekan ini berada di level yang belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented),” tegasnya.
Surat kabar lokal Medias24 melaporkan bahwa Madrid dan Rabat secara informal telah sepakat untuk mendepak kembali seluruh migran yang masuk. Namun, rencana pemulangan kilat (pushbacks) ini berbenturan langsung dengan tembok hukum internal Spanyol.
Pada 8 Juli lalu, Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa pemerintah dilarang melakukan pemulangan paksa seketika terhadap migran yang dicegat di laut saat berenang menuju Ceuta atau Melilla. Aturan pemulangan cepat yang diusung Partai Sosialis (PSOE) pimpinan PM Pedro Sánchez hanya berlaku jika migran terbukti secara fisik melompati elemen kontrol pagar perbatasan darat.
Lumpuhnya perbatasan Ceuta membakar kembali spektrum politik Eropa selatan. Krisis ini memicu amarah pemerintah sayap kanan Italia yang menilai Spanyol terlalu lembek dan berpotensi merusak keamanan kolektif Uni Eropa.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni melemparkan gertakan keras. Roma menyatakan siap mengambil tindakan luar biasa demi membentengi kedaulatan warga negara Eropa—termasuk mengancam menangguhkan Perjanjian Schengen (kebebasan bergerak) khusus untuk Spanyol.
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani turut menyerang kebijakan domestik PM Pedro Sánchez yang sebelumnya memberikan amnestiasi/legalisasi status kewarganegaraan bagi lebih dari 500.000 migran ilegal.
“Keputusan Madrid memberi status warga negara Spanyol—yang otomatis menjadi warga Eropa—kepada setengah juta migran ilegal adalah langkah yang sangat keliru. Kebijakan ini menjadi magnet (pull factor) yang justru menyuburkan bisnis perdagangan manusia,” kritik Tajani tajam.
Menghadapi tekanan politik dalam negeri dan gempuran dari sesama negara anggota Uni Eropa, PM Spanyol Pedro Sánchez terbang langsung ke Ceuta bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska pada Jumat.
Kunjungan darurat ini bertujuan meredam kepanikan publik lokal, mengonsolidasikan penempatan pasukan tambahan, serta menegosiasikan protokol pemulangan ketat bersama otoritas Maroko.
Dengan data Kementerian Dalam Negeri Spanyol yang mencatat 14.479 migran ilegal telah masuk hingga pertengahan Juli 2026 saja, insiden robohnya benteng Ceuta ini bukan sekadar masalah lokal—melainkan retakan besar yang menguji kekompakan politik migrasi dan sistem suaka Uni Eropa di tengah bayang-bayang instabilitas global.