- Nama-nama besar yang ikut menandatangani surat itu adalah komedian Alexei Sayle, aktor Billy Howle, penulis Robert Macfarlane, dan pengusaha Dale Vince.
JERNIH— Puluhan selebriti, termasuk penyanyi Paloma Faith dan aktris Juliet Stevenson, menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintah Inggris secara resmi meminta maaf atas tindakannya di Palestina selama periode Mandat antara 1917-1948.
Surat terbuka itu dirilis 15 Mei atau pada Hari Nakba, memperingati pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari rumah dan tanah mereka pada 1948. Dalam surat itu, selebriti menyeru PM Keir Starmer mengakui apa yang digambarkan para aktivis sebagai tanggung jawab langsung Inggris atas ketidakadilan sejarah di Palestina.
Nama-nama besar yang ikut menandatangani surat itu adalah komedian Alexei Sayle, aktor Billy Howle, penulis Robert Macfarlane, dan pengusaha Dale Vince.
Seruan mereka mendukung petisi hukum setebal 400 halaman yang diajukan kepada pemerintah Inggris pada September 2025 oleh kampanye Britain Owes Palestine. Petisi tersebut disusun oleh pengacara hak asasi manusia Ben Emmerson dan Danny Friedman, bersama dengan para peneliti akademis.
Petisi menyatakan Inggris melanggar hukum internasional selama masa pemerintahannya di Palestina, di bawah sistem Mandat dalam sejumlah cara, termasuk melalui penolakan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Arab dan dengan mengawasi pelanggaran seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghancuran rumah.
Kampanye ini juga mengkritik peran Inggris dalam mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menyatakan dukungan untuk pembentukan ‘rumah nasional bagi bangsa Yahudi’ di Palestina.
Munib Al-Masri, seorang pengusaha Palestina dan penggugat utama dalam kampanye tersebut, mengatakan bahwa Inggris “membuat janji yang tidak berhak mereka buat dan meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh.”
Vince, pendiri perusahaan energi hijau Ecotricity, mengatakan bahwa pengakuan atas peran historis Inggris di Palestina diperlukan untuk akuntabilitas yang bermakna.
Surat tersebut berpendapat bahwa Starmer, mantan pengacara hak asasi manusia dan mantan direktur penuntut umum, berada pada posisi yang unik untuk menangani masalah ini, dan mengatakan bahwa permintaan maaf resmi dapat membantu memulihkan kredibilitas Inggris dalam upaya perdamaian di masa depan.
Pemerintah Inggris memiliki waktu hingga September untuk menanggapi petisi hukum tersebut. Para aktivis memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan proses peninjauan yudisial.