Kontroversi menaungi sang jenderal ketika operasi militer di negara bagian Rakhine pada 2017 memaksa lebih dari 730.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Penyidik PBB mencatat perang yang dilancarkan Min Aung melibatkan pembantaian, pemerkosaan massal dan aksi pembakaran yang dieksekusi “dengan niat genosida.”
JERNIH– Jenderal Min Aung Hlaing, seharusnya sudah pensiun Juli lalu saat menginjak usia 65 tahun. Tapi bukannya menikmati masa tua, sang panglima malah melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan mutlak di Myanmar.
Dia menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang meraup 83 persen suara telah mencurangi daftar pemilih. Sebab itu Min Aung merasa harus merebut kekuasaan demi mereformasi Komisi Pemilihan Umum, dan berjanji menyelenggarakan pemilu satu tahun dari sekarang.
Geliat militer Myanmar atau Tatmadaw sudah pernah tercium oleh tim investigasi New York Times, 2017 lalu. Menurut laporan tersebut Min Aung memang berniat menjalankan kekuasaan tunggal tanpa keterlibatan pemimpin sipil. “Rencana dia adalah menjadi presiden pada 2020,” kata U Win Htein, seorang penasihat Aung San Suu Kyi, kepada harian AS tersebut.
Namun pemilu pada November 2020 lalu mengaburkan rencana para jendral. NLD yang dipimpin Suu Kyi menyapu kursi mayoritas di parlemen, sementara partai bentukan militer, Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), harus menangguk malu usai hanya mengamankan 33 dari 476 kursi di badan legislatif.
Mencuat di ujung karir
Min Aung Hlaing bukan figur yang vokal, kata bekas teman kelasnya di Fakultas Hukum, Universitas Yangon, 1972-1974. “Dia sedikit bertutur kata dan biasanya tampil sederhana,” kata sang teman kepada Reuters.
Ironisnya sosok yang kelak menjadi figur paling berkuasa di tubuh militer itu harus menjalani tiga kali ujian masuk Akademi Layanan Pertahanan (DSA) sebelum diterima pada 1974.
Menurut salah seorang rekan kelasnya saat itu, Min Aung adalah seorang kadet biasa. “Dia dipromosikan secara normal dan agak lambat,” kata dia.
Karirnya berubah arah sejak bergabung di bawah komando Than Shwe. Dia adalah sosok yang diakui Min Aung sebagai mentornya dan kelak mengepalai angkatan bersenjata Myanmar. Di bawah perintahnya, Min Aung memimpin penumpasan pemberontak komunis di Kokang pada 2009, dan dipupuk menjadi calon pemimpin masa depan.
Pada 2011, dia menggantikan sang mentor sebagai kepala staf angkatan bersenjata, ketika Myanmar mengawali proses transformasi menuju demokrasi. “Saat itu Min Aung sudah dikenal sebagai figur kunci dalam membina hubungan dengan militer Cina,” tulis harian The Irrawady pada November 2011.
Ambisi Min Aung mulai terlihat ketika dia memperpanjang masa jabatannya secara sepihak selama lima tahun pada Februari 2016 lalu. Langkah itu mengejutkan banyak pihak yang meyakini dia akan mengundurkan diri sesuai rotasi di pucuk pimpinan Tatmadaw.
Dari tentara ke politisi
Selama transformasi demokrasi, sang panglima lebih sering tampil di depan publik. Dia rajin mengunggah video rekaman aktivitasnya ke Facebook, mulai dari mengunjungi kuil atau bertemu dengan rakyat biasa. Lamannya di media sosial menjaring ratusan ribu pengikut, sebelum diturunkan menyusul pembantaian terhadap Rohingya pada 2017 lalu.
Kepada Reuters, diplomat dan pemantau asing mengabarkan perihal kegemaran Min Aung membahas transisi politik di negara lain, dan mengingatkan betapa pentingnya mencegah gelombang kekacauan seperti yang melanda Libya atau negara-negara Timur Tengah pasca gagalnya Musim Semi Arab 2011.
Pada saat yang sama, dia juga terkesan enggan menyerahkan kekuasaan militer kepada pemerintahan sipil. Saat Suu Kyi dan NLD berusaha mengamandemen konstitusi untuk mengurangi kewenangan tentara tahun lalu, adalah fraksi militer di parlemen yang tampil menggagalkan.
Kontroversi menaungi sang jenderal ketika operasi militer di negara bagian Rakhine pada 2017 memaksa lebih dari 730.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Penyidik PBB mencatat perang yang dilancarkan Min Aung melibatkan pembantaian, pemerkosaan massal dan aksi pembakaran yang dieksekusi “dengan niat genosida.”
Sebagai reaksi, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga jenderal lain pada 2019. PBB juga mendesak penyelidikan terhadap berbagai perusahaan yang dikuasai militer Myanmar, antara lain Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), di mana Min Aung dikabarkan menguasai 5.000 lembar saham. [Reuters/AP/France24/Deutsche Welle]