Sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekadar birokrat atau mantan birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. Ada beberapa syarat lain yang harus terpenuhi untuk menjadi Kepala IKN.
JERNIH – Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal siapa yang bakal menjadi Kepala di Ibu Kota Negara (IKN). Tudingan kemudian mengarah pada sosok Ridwan Kamil sebagai orang yang tepat menduduki jabatan itu.
Sebelumya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Kepala Ibu Kota Negara (IKN) bakal dipimpin kepala daerah yang berlatar belakang arsitek. “Kalau saya pinginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah,” ungkap Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu (19/1/2022).
Jokowi menjelaskan, IKN akan mencerminkan kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, dan zero emission. IKN akan menjadi ibu kota baru yang smart dan kompetitif. “Membangun budaya kerja, mindset baru berbasis inovasi dan teknologi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki background arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekadar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata.
“Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa?” ungkap Bernie–panggilan akrab Bernadus, Minggu (23/1/2022).
Pertama, lanjutnya, ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. “Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali,” katanya.
Kedua, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibukotanya pindah ke jantung khatulistiwa.
“Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketiga, seorang Kepala IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. “Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,” tuturnya.
Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh dengan kompleksitas. “Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau walikota di perumahan. Maupun setelah jadi gubernur punya link internasioanl sangat kuat,” katanya.
Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah “Kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,” katanya. Menurutnya kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota.
IKN juga perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan. “Jadi sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,” tuturnya.
Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. “Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,” ujarnya.
Kedua, pihaknya melihat urusan membangun kota baru di indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. “Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya,” tuturnya.
Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik positioning dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. “Jadi ini membutuhkan pengalaman integratif,” katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Negara hingga selesai butuh waktu 15-20 tahun. Namun pada 2024 mendatang, diharapkan sudah bisa pindah Istana, serta 4 hingga 6 kementerian. “Yang penting infrastruktur terlebih dahulu. Kita harapkan pembangunan di luar Istana itu dari investasi juga,” kata Jokowi.
IKN yang memiliki luas 265 ribu hektar dibandingkan Jakarta yang hanya 56 ribu hektare, menurut Jokowi, bertujuan untuk pemerataan. Karena saat ini kegiatan ekonomi dan penduduk 58 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa. [*]