“Semestinya para pemangku kepentingan (stakeholder) antarkementerian dan lembaga duduk bersama. Masing-masing datang untuk beradu data,”kata Kurfa. “Jangan seperti sekarang.”Ia menunjuk adanya perbedaan data antara Bapanas dan Kementan, yang jelas membuat pengambilan keputusan apa pun akan menimbulkan kesangsian publik.
JERNIH–Tidak semua pihak bertepuk tangan berkaitan dengan rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor dua juta ton beras sepanjang 2023. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, misalnya. Melalui Wakil Ketua KADIN Jawa Barat Bidang Kemandirian Pangan, Kurnia Fajar, perhimpunan pengusaha tersebut meminta pemerintah berhati-hati dan tidak gampang mengambil kebijakan impor.
“Menurut hemat saya, semestinya para pemangku kepentingan (stakeholder) antarkementerian dan lembaga duduk bersama. Masing-masing datang untuk beradu data,”kata Kurfa. Baru setelah terjadi sinkronisasi data yang memungkinkan tepatnya pengambilan keputusan, diambil keputusan yang segera diumumkan kepada publik.
“Jangan seperti sekarang,”kata Kurfa. Ia menunjuk adanya perbedaan data antara Bapanas dan Kementan, yang jelas membuat pengambilan keputusan apa pun akan menimbulkan kesangsian [ds2] publik.
“Saya pribadi lebih setuju tidak impor,”kata Kurfa. Menurut dia yang sempat menjadi CEO perusahaaan daerah Pemprov Jawa Barat, AgroJabar itu, bila ada sedikit kenaikan harga yang membuat kesejahteraan petani naik, itu jauh lebih baik daripada impor. “Apalagi impor pun sangat potensial membuat harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani kembali anjlok,”kata Kurfa.
Untuk itu Kurfa mengingatkan agar pemerintah hati-hati dengan keputusan impor yang ujung-ujungnya akan membawa dampak kepada petani tersebut. “Apalagi saya pun telah melakukan survey ke beberapa penggilingan beras di Jawa Barat, dan kondisi gabah cukup aman dan terkendali,”kata dia.
Sebagaimana diberitakan banyak media massa arus utama, Bapanas berencana untuk menugaskan Perum Bulog mengimpor dua juta ton beras sepanjang 2023 ini. Tercatat, 500 ribu ton di antaranya harus segera didatangkan secepatnya.
Keputusan tersebut, menurut pihak Bapanas, merupakan hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/3) lalu, yang tertuang dalam salinan surat. Dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor dua juta ton beras pada tahun ini.
“Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden, 24 Maret 2023, dengan topik “Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H”, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar dua juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya,” tulis salinan surat tersebut yang bertanda tangan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, tersebut. [ ]