- Sri Lanka melarang ganja untuk keperluan non-medis. Jadi ada UU yang harus diubah.
- Akan ada budidaya ganja besar-besaran di Sri Lanka demi menyelamatkan ekonomi.
JERNIH — Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Senin 14 November, mengatakan akan membentuk panitia khusus untuk mendalami budidaya ganja tujuan ekspor.
“Kami juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan kerangka hukum untuk ekspor ganja,” katanya.
Di Sri Lanka, selain untuk tujuan pengobatan, penggunaan ganja dianggap kegiatan kriminal dengan ancaman hukuman penjara dan denda lumayan besar. Jadi, sebelum Sri Lanka resmi mengekspor ganja, UU harus diubah.
Memimpin Sri Lanka setelah Gotabaya Rajapaksa hengkang akibat aksi protes penduduk, Wickremesinghe mencoba memperbaiki keadaan perekonomian dengan peningkatan pajak pribadi dari 24 menjadi 30 persen, dan mengusulkan sejumlah langkah reformasi untuk mengejar pertumbuhan tahunan antara tujuh sampai delapan persen.
“Saya ingin mendefinisikan ekonomi baru sebagai ekonomi pasar sosial, atau sistem ekonomi terbuka dengan perlindungan sosial,” kata Wickremesinghe.
Ekonomi baru akan didasarkan pada ekonomi kompetitif berorientasi eksopor, ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan, dan ekonomi digital.
Bank Dunia memperkirakan ekonomi Sri Lanka mengalami kontraksi 9,2 persen tahun ini, dan 4,2 persen tahun depan. Sebanyak 22 juta orang di negeri pulau itu masih akan terus berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
Sri Lanka berutang 51 miliar dolar AS, atau Rp 793 triliun, kepada pemodal ventura di AS. India, Cina, dan Jepang, adalah tiga negara yang memberi pinjaman 18 miliar dolar AS, atau Rp 280 triliun, kepada Sri Lanka.