Meskipun angkanya turun dari Rp7 juta ke Rp5 juta, pesan utama dari Menkeu Purbaya adalah “kuota tanpa batas”. Jika habis, ditambah lagi! Ini sinyal kuat pemerintah ingin benar-benar “menyetrum” pasar otomotif dan ketahanan energi nasional.
JERNIH – Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah resmi mengumumkan skema baru subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit yang akan mulai berlaku pada awal Juni 2026. Angka ini lebih kecil dari sebelumnya yang sebesar Rp7 juta per unit.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perindustrian, Selasa (05/05/2026). Langkah ini menjadi bagian dari manuver besar pemerintah untuk menekan konsumsi BBM sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini.
Berbeda dengan skema sebelumnya yang kaku, kali ini pemerintah lebih fleksibel. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pada tahap awal, pemerintah menyiapkan kuota untuk 100.000 unit pertama. Namun, angka ini bukanlah harga mati.
“Motor listrik kita kasih subsidi Rp5 juta untuk 100 ribu unit pertama. Kalau habis nanti kita kasih lagi, kalau habis kita kasih lagi,” tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta. Pemerintah berkomitmen tidak akan mengerem anggaran selama serapan pasar berjalan positif.
Purbaya mengungkapkan ketertarikannya pada proposal stimulus ini karena memiliki efek ganda (double impact). Selain mendorong daya beli masyarakat (konsumsi), percepatan adopsi kendaraan listrik akan memperkuat ketahanan fiskal negara dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
“Awal Juni saya pastikan mulai jalan. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, khususnya untuk kuartal III dan IV/2026,” tambahnya.
Visi besar “menghidupkan mesin ekonomi” ini ternyata tidak berhenti di sektor otomotif saja. Kementerian Keuangan kini tengah membidik sektor padat karya yang sedang tertekan, seperti industri tekstil dan alas kaki.
Pemerintah berencana mengucurkan dana murah guna mendukung peremajaan mesin-mesin pabrik agar industri manufaktur kembali kompetitif. “Semangat kita adalah memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di sisi permintaan (demand) sudah kita dorong, sekarang sektor manufaktur (pasokan) juga kita dorong,” ujar mantan Ketua LPS tersebut.
Terkait teknis penyaluran dan rincian subsidi untuk mobil listrik, masyarakat diminta bersabar sejenak. Formulasi lengkap dan petunjuk teknis (juknis) akan segera diumumkan secara resmi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam waktu dekat.
Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pemerintah kini turut mempertimbangkan pemberian subsidi untuk pembelian seluruh model kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Tidak hanya motor listrik, mobil listrik juga termasuk.
“Semua harus, semua nanti akan berbasis electric vehicle,” kata Agus di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Menurutnya, kebijakan ini akan ditempuh mempertimbangkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan energi nasional.
Konflik yang berlangsung di Timur Tengah, hingga mengganggu aktivitas perdagangan komoditas energi di Selat Hormuz, khususnya minyak mentah dunia menurut Agus menjadi tolak ukur bahwa Indonesia harus segera beralih ke kendaraan berbasis sumber energi baru dan terbarukan, seperti EV.
“Dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Itu juga penting. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi,” tuturnya.