- Selandia Baru didirikan berdasarkan Perjanjian Waitangi, yang isinya Keluarga Kerajaan menjamin hak masyarakat adat.
- Seratus tahun setelah perjanjian itu, Maori kehilangan 90 persen tanah adat. Perjanjian Waitangi telah dilanggar.
- Kini, Maori ingin mendepak Ratu Inggris dari posisi kepala negara Selandia Baru.
JERNIH — Māori Pāti, atau Partai Maori di Selandia Baru, Minggu 6 Februari menyeru pencopotan mahkota Ratu Inggris sebagai kepala negara ketika negara itu memperingati hari pendirian yang bertepatan dengan tahun ke-70 Ratu Elizabeth berkuasa.
Seruan dibuat Rawiri Waititi dan Debbie Ngarewa-Packer, pemimpin bersama Māori Pāti, sebagai bagian perayaan virtual Hari Waitangi — yang menandai 182 tahun penandatangan Perjanjian Waitangi, atau Te Tiriti o Waitangi, dokumen yang menjadi dasar pembentukan Selandia Baru.
“Jika Anda melihat perjanjian dasar kami sebagai pernikahan antara tangata whenua (masyarakat adat) dengan mahkota, maka Te Tiriti adalah anak pernikahan itu,” kata Waititi. “Sudah waktunya tangata whenua (masyarakat adat) mengambil hak asuh penuh.”
Menurut Waititi, seruan ini tidak harus membuat keluarga Kerajaan Inggris melepaskan diri, tapi kesempatan untuk membayangkan kembali kemitraan lebih bermakna dan memuaskan.
“Satu-satunya cara bangsa ini dapat bekerja adalah ketika Maori menegaskan haknya untuk manajemen diri, penentuan nasib sendiri, dan pemerintahan sendiri atas semua domain kami,” tambah Ngarewa-Packer selama pertemuan online itu.
Māori Pāti, lanjutnya, ingin menggerakan rencana revolusioner untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga Selandia Baru. Rencana itu mencakup perombakan proses Penyelesaian Perjanjian, pembentukan parlemen Maori, dan transformasi konsitusional.
Perjanjian Waitangi, ditandangani tahun 1840, menjamin perlindungan masyarakat adat dari mahkota Inggris. Seratus tahun setelah penandatanganan perjanjian itu Suku Maori kehilangan 90 persen tanah lewat penjualan dengan harga murah, penyitaan, dan tindakan pengadilan.
Untuk alasan ini, Maori menganggap perjanjian telah dilanggar di banyak kesempatan. Maori berusaha menyelesaikan perselisihan dengan keluarga Kerajaan Inggris.
Lewis Holden, ketua kampanye Republik Selandia Baru dan pemimpin organisasi yang mengadvokasi pemilihan kepala negara lokal, menyambut baik rencana Partai Maori dan menyebut kebijakan transisi itu langsung.
Dalam rilis yang dipublikasikan di situs kampanye, Holden menyatakan harapannya akan lebih banyak partai politik bergabung dalam debat dan mendukung perubahan.
Te Pāti Māori saat ini punya dua kursi di parlemen Selandia Baru. Seruan untuk mencopot ratu Inggris sebagai kepala negara merupakan perubahan dalam kebijakan partai. Padahal, tahun 2017 partai menentang seruan Partai Buruh untuk menjadikan Selandia Baru berbentuk republik.