“Hampir semua basis partai menolak. Hanya di Nasdem pemilihnya agak terbelah, antara menolak dan menerima. PSI cenderung menerima. Pemilih partai yang lainnya menolak,” kata Djayadi.
JERNIH-Hasil survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas masyarakat meolak jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, termasuk menolak ditundanya Pemilihan Umum yang sudah dijadwalkan berlangsung pada 2024.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, survey ini dilakukan dengan menggunakan kontak telepon kepada 296.982 responden secara acak di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 71 persen berpendapat kalau Jokowi harus mengakhiri jabatannya sebagai Presiden di tahun 2024, meski ada alasan pandemi, pemulihan ekonomi atau pembangunan Ibu Kota Negara yang selalu dikedepankan.
Sebanyak 70,7 persen menolak meski pandemi belum berakhir, 68,1 persen lainnya menolak meski sedang gencar pemulihan ekonomi akibat pandemi, dan 69,6 persen menolak meski pemindahan IKN masih berlangsung.
“Jadi dari survei ini, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh masyarakat”, ujar Djayadi dalam paparannya pada Kamis (3/3).
Dalam surveinya, LSI membagi responden menjadi dua kategori yakni yang mengetahui dan tak tahu soal isyu ini. Sebanyak 74 persen sampai 75,5 persen yang paham wacana ini, menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Sedangkan 62,2 persen sampai 67,5 persen yang tak tahu isyu ini, juga menolaknya.
“Jika semakin isu ini diketahui publik, masyarakat semakin menolak. Tapi sikap dasar masyarakat adalah menolak,” kata Djayadi.
Sementara itu, kurang dari 30 persen responden di masing-masing wilayah menyetujui perpajangan masa jabatan Presiden. Ketika responden dibagi berdasar basis Pemilu 2019, hanya di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Maluku dan Papua saja yang menyatakan setuju. Meski demikian, mayoritas responden tetap menolak termasuk pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sekalipun.
Sementara pendukung Prabowo-Sandi Uno dengan presentasi sebanyak 81,6 persen juga menolak perpanjangan masa jabatan Presiden.
Sedangkan menurut basis pemilihan legislatif tahun 2019, ada dua pendukung partai yang cenderung menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan Presiden, dengan respon penolakan di bawah 50 persen. Mereka adalah pendukun NasDem dan PSI.
Sementara pendukung PSI yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, hanya 33,3 persen baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun pemindahan IKN. Kemudian terdapat 46,2-50 persen pendukung Nasdem yang menolak.
“Hampir semua basis partai menolak. Hanya di Nasdem pemilihnya agak terbelah, antara menolak dan menerima. PSI cenderung menerima. Pemilih partai yang lainnya menolak,” kata Djayadi.[]