JERNIH — Isu keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam konflik bersenjata internasional kembali mengguncang publik nasional. Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat menelusuri dugaan keterlibatan delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Kabar ini mencuat setelah otoritas Ukraina menyampaikan informasi terkait keberadaan personel berpaspor Indonesia di barisan militer Rusia.
Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius dan tengah mendalami saluran perekrutan serta keterlibatan para WNI tersebut di medan konflik. “Nanti kita dalami lebih lanjut ya. Pastilah [isu ini diberi atensi],” ujar Herindra singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
DPR RI mengonfirmasi telah menerima data awal dari otoritas intelijen terkait pola perekrutan WNI ke dinas militer asing tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa para WNI tersebut diduga kuat menjadi korban modus penipuan kerja oleh agensi pihak ketiga.
Para pelaku sengaja menyamarkan lowongan sebagai pekerjaan sipil yang menggiurkan sebelum akhirnya para korban dikirim ke area pertempuran.
“Perekrutan tentara itu dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan (satpam) atau tenaga administrasi dengan iming-iming gaji yang besar. WNI kita akhirnya tergiur dan mendaftar, lalu dikirimkan menjadi tentara,” ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2026).
Merespons temuan ini, intelijen dan Kemlu RI dilaporkan telah mengirimkan utusan khusus ke negara-negara terkait guna melakukan tindakan antisipasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah memverifikasi identitas, status kewarganegaraan, hingga bentuk keterlibatan individu-individu tersebut melalui Perwakilan RI di luar negeri.
Yvonne menegaskan bahwa jika kelak terbukti ada WNI yang secara sadar bergabung dengan militer Rusia, hal tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sikap resmi Pemerintah Indonesia.
“Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian damai konflik Rusia–Ukraina serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Kami imbau warga untuk sangat berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer asing,” tegas Yvonne.
