Tim transisi Trump dinilai menghambat pelaksanaan transisi yang kini tengah dijalankan tim Biden.
JERNIH-Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden mengeluhkan sikap Kementerian Pertahanan dan Kantor Manajemen dan Anggaran pemerintahan Presiden Donald Trump yang tidak memberikan informasi yang dibutuhkan tim transisi buatan Biden
“Kami hanya tidak mendapatkan semua informasi yang kami butuhkan dari administrasi keluar di bidang keamanan nasional utama,” kata Biden setelah menerima laporan virtual dari anggota tim transisi di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.
Binden berharap tim bentukannya mendapat informasi lengkap termasuk perencanaan anggaran yang sedang berlangsung di Kementerian Pertahanan dan badan-badan lain.
“Kami membutuhkan gambaran jelas tentang posisi kekuatan kita di seluruh dunia dan operasi kita untuk menghalangi musuh kita. Kami membutuhkan visibilitas penuh ke dalam perencanaan anggaran yang sedang berlangsung di Kementerian Pertahanan dan badan-badan lain untuk menghindari jendela kebingungan atau pengejaran yang mungkin coba dieksploitasi oleh musuh kita,” kata Biden menyampaikan keinginannya.
Juru bicara Pentagon mengatakan kepada CNN bahwa dalam pekan ini rencananya ada tiga pengarahan atau wawancara yang dijadwalkan dengan tim transisi Biden. Dua diantaranya pengarahan terkait masalah virus corona dan satu pengarahan tentang “keamanan siber”.
Namun Kemenhan menolak memberi tahu timnya tentang serangan siber besar-besaran di lembaga pemerintah, perusahaan teknologi dan akuntasi utama Amerika.
Sementara seorang pejabat transisi, kepada CNN mengeluhkan bahwa Kemenhan terus “menolak dan menunda” pertemuan dengan anggota tim peninjau.
“Tidak ada kemajuan substansial sejak pejabat transisi berbicara tentang alotnya kepemimpinan politik Kementerian awal bulan ini,” kata pejabat itu.
Dilansir CNN, menurut Biden ada sejumlah masalah mendesak yang perlu akan segera ditangani pemerintahannya pada bulan depan menyangkut masalah keamanan nasional. Masalah tersebut termasuk pandemi Covid-19, krisis iklim, dan krisis kemanusiaan di perbatasan selatan AS.
Bagi Binden kementerian Keamanan Nasional sangat diprioritaskan karena berdampak pada era pemerintahan Biden.
“Seperti yang disinggung oleh Presiden terpilih, tidak ada Kementerian yang lebih penting bagi keamanan nasional kita selain Kemenhan, dan keengganan untuk bekerja sama dapat berdampak jauh setelah 20 Januari,”.
Dalam hal kebijakan luar negeri, Biden membangun kembali aliansi di seluruh dunia dan bekerja dengan mitra untuk mengatasi masalah global derta meninggalkan gaya kebijakan luar negeri ala Trump.
Biden telah menunjuk beberapa anggota terkemuka untuk tim kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya, termasuk Antony Blinken sebagai calon menteri luar negeri dan Lloyd Austin sebagai menteri pertahanan.
Direktur Intelijen Nasional akan dijabat Avril Haines, sementara Alejandro Mayorkas sebagai pemimpin Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS). Haines akan menjadi perempuan pertama yang memimpin komunitas intelijen AS, sementara Mayorkas akan menjadi orang Latin pertama yang memimpin DHS.(tvl)