JERNIH — Tekanan publik terhadap Pemerintah Yordania mencapai titik didih. Puluhan tokoh nasional, politisi, akademisi, mantan menteri, anggota parlemen, hingga pimpinan suku-suku Yordania mendesak pemerintah untuk segera mencabut perjanjian kerja sama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat.
Melalui pernyataan bersama, para tokoh tersebut menilai pengerahan dan kehadiran pasukan asing di wilayah kedaulatan Yordania kini memicu risiko keamanan, politik, dan ekonomi yang sangat membahayakan. Kehadiran militer AS dinilai menyeret Yordania secara paksa ke dalam kancah perang regional yang bukan milik mereka.
Para penandatangan petisi mendesak Kerajaan Yordania untuk membawa dokumen perjanjian militer dengan Washington ke Majelis Nasional (National Assembly). Langkah ini dituntut demi memberikan hak kepada wakil rakyat untuk membatalkan atau membatasi perjanjian yang dianggap merusak kedaulatan nasional.
Seruan tersebut menggarisbawahi pentingnya langkah konkret untuk memutus keterlibatan Yordania dalam krisis Teluk yang kian meluas. Mereka menuntut netralisasi seluruh fasilitas strategis Yordania—termasuk bandara, pelabuhan, dan pangkalan militer—agar tidak digunakan dalam operasi militer maupun logistik perang yang menyasar negara-negara di kawasan.
Sikap politik juga menegaskan bahwa Yordania bukanlah pihak yang berkonflik dan tidak seharusnya menanggung dampak ekonomi, stabilitas internal, maupun kerusakan hubungan diplomatik regional. Mereka juga mengimbau pemerintah untuk tidak terjebak dalam “bahaya bias di bawah payung pelindung Amerika” (American umbrella).
Doktrin Militer: Tetap Fokus Hadadpi Musuh Zionis
Di sisi lain, pernyataan bersama itu menegaskan kembali penghormatan tinggi terhadap Tentara Yordania (Jordanian Armed Forces). Namun, para tokoh mengingatkan agar doktrin pertahanan nasional tetap konsisten pada tujuan sejarahnya.
“Mari kita jaga agar doktrin militer tetap diarahkan untuk membela tanah air dan tempat-tempat suci dalam menghadapi musuh Zionis yang dicap melakukan genosida, penggusuran, dan ekspansi,” bunyi pernyataan tersebut, sembari mengungkit peran historis tentara Yordania dalam pertempuran Karameh, Bab al-Wad, hingga al-Quds (Yerusalem).
Desakan domestik ini menguat di tengah peningkatan serangan terhadap instalasi militer AS di Yordania. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara terbuka mengincar pangkalan-pangkalan AS di wilayah Yordania yang digunakan sebagai pijakan serangan terhadap Iran.
Meningkatnya intensitas serangan di tanah Yordania dibuktikan dengan pengumuman Komando Pusat AS (CENTCOM) yang mengonfirmasi tewasnya dua prajurit AS dan hilangnya satu personel lainnya akibat serangan Iran pertengahan Juli ini.
Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh IRGC yang menyebarkan seruan langsung kepada rakyat dan militer Yordania untuk menolak kehadiran pangkalan asing. Dengan pangkalan AS yang kini ditetapkan sebagai target sah oleh Iran, publik Yordania kian terdesak untuk menuntut netralitas total demi menyelamatkan negara dari bahaya kehancuran perang meluas.