JAKARTA – Uji kelayakan terdapat dua Cawagub DKI Jakarta yakni Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan politikus PKS, Nurmansjah Lubis, dinilai sangat perlu. Karena itu, Ketua Fraksi PDID DPRD DKI, Gembong Warsono, sepakat dengan usulan tersebut, meski sebelumnya tak ada dalam tata tertib pemilihan.
“Itu bagus, itu tahapannya musti ditatib dulu,” ujar Gembong di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Menurut Gembong, usulan uji kelayakan dinilai bagus, sehingga masyarakat Jakarta paham dan mengetahui orang yang bakal mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Itu masukan yang positif, agar publik jadi paham mengetahui bakal calon wakil yang dampingi Pak Anies,” katanya.
Ia menambahkan, bila uji kelayakan Cawagub DKI dilaksanakan, pihaknya bakal menanyakan terkait tugas pokok dan fungsi seorang wakil gubernur. Hal itu penting agar tak menimbulkan matahari kembar dan wakil geburnur dapat menempatkan dirinya.
“Ya tugas pokok fungsi (ditanyakan) dia sebagai wakil gubernur, itu saja. Jadi itu kan penting jangan sampai dia menciptakan matahari kembar yang perlu kita pagari,” kata dia.
“Jadi kuncinya mampu menempatkan dirinya sebagai wakil yang sesungguhnya, tapi tidak boleh jadi ban serep, gituloh” Gembong menambahkan.
Sebelumnya, uji kelayakan diusul Nurmansyah Lubis, meminta agar dilakukan. Meski dipilih oleh internal DPRD DKI Jakarta, namun masyarakat harus tahu pemahaman Cawagub tersebut.
“Publik tahu kualitas talenta Wagub dipilih mempengaruhi temen-temen. Setidaknya fit and proper test perlu lah,” katanya.
Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), agar uji kelayakan dilakukan secara terbuka, bahkan jika perlu disiarkan secara langsung sehingga publik mengetahuinya.
“Kami PKS sangat mendukung dilaksanakan fit and proper test secara terbuka. Bahkan kalau perlu di-live oleh media tv, radio, online,” ujarnya.
Menurut HNW, dengan siaran langsung maka masyarakat bisa melihat kemampuan Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Sebab Jakarta, memerlukan kepemimpinan bukan hanya berkualitas tapi sekaligus kemistri dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan.
“Supaya kelihatan nih siapa yang lebih berkualitas, dan layak untuk melanjutkan Pak Sandi (Sandiaga Uno) mendampingi Pak Anies (Baswedan),” katanya.
Namun berbeda dengan Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, M Taufik, menyebut uji publik bisa dilakukan saat pemaparan visi-misi. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah uji kelayakan akan dijalankan atau tidak. Semua tergantung tata tertib pemilihan.
“Saya sih untuk mempercepat (proses) ya, ketika penyampaian visi-misi itu kan bagian dari fit n proper test. Gitu aja. Ya didetailkan di tata tertibnya. Kan semua diatur lewat tata tertib. Bukan semau-mau,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini tengah masuk proses pengesahan tata tertib. Karena itu diperkirakan bakal selesai pada Februari 2020. “Tata tertibnya itu baru mau di-rapimgab (rapat pimpinan gabungan)-kan, saya lupa tanggalnya. Habis itu baru (pembentukan) Panlih (panitia pemilihan) bulan Februari, habis Panlih, paripurna (pemilihan). Insyaallah selesailah minggu kedua Februari,” kata dia. [Fan]