Meskipun kepercayaan investor global masih tinggi, pengelolaan jatuh tempo utang jangka panjang akan menjadi kunci bagi pemerintah agar APBN tetap kredibel dan defisit tidak melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.
JERNIH – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 telah mencapai US$434,7 miliar atau setara dengan Rp7.301,2 triliun (berdasarkan kurs JISDOR Rp16.796 per dolar AS). Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek strategis pemerintah serta derasnya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Secara terperinci, ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,3 miliar, naik 5,6% secara tahunan (year-on-year). Utang ini dialokasikan ke sejumlah sektor krusial, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22%, pertahanan dan jaminan Sosial 20,3%, Jasa pendidikan 16,2% dan konstruksi 11,6%
“Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98%,” ujar Denny dalam keterangan resminya, Rabu (18/2/2026). Di sisi lain, ULN swasta justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,7% (YoY) menjadi US$193 miliar.
Meskipun BI menyatakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman yakni 29,6%, lonjakan angka nominal hingga tembus Rp7.300 triliun ini memberikan tekanan nyata terhadap struktur APBN.
Kenaikan ULN pemerintah secara otomatis meningkatkan alokasi belanja bunga utang dalam APBN. Hal ini berisiko mengurangi ruang fiskal (fiscal space) untuk belanja produktif lainnya jika pendapatan negara tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan utang.
Utang digunakan sebagai instrumen untuk menambal defisit APBN—selisih antara pendapatan negara yang lebih kecil dibanding belanja. Semakin tinggi ketergantungan pada ULN untuk membiayai program prioritas, semakin besar tantangan pemerintah untuk menekan defisit anggaran kembali ke angka yang lebih rendah di masa depan.
Mengingat utang ini dalam denominasi valuta asing (dolar AS), pelemahan rupiah dapat membuat beban cicilan dan bunga yang harus dibayarkan melalui APBN membengkak secara tak terduga (kurs sensitivitas).
Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat koordinasi untuk memastikan ULN tetap dikelola secara pruden. “Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutup Denny.
Meskipun kepercayaan investor global masih tinggi, pengelolaan jatuh tempo utang jangka panjang akan menjadi kunci bagi pemerintah agar APBN tetap kredibel dan defisit tidak melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.