JERNIH — Di tengah gersangnya lanskap Timur Tengah, sebuah krisis baru yang senyap namun mematikan tengah menguji ketahanan diplomatik kawasan. Israel dituding tengah melakukan “persenjataan air” (weaponisation of water) sebagai instrumen politik untuk menekan Yordania, menyusul penolakan pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk memperpanjang kesepakatan pasokan air krusial ke kerajaan yang sedang dilanda kekeringan ekstrem tersebut.
Langkah sepihak ini memicu alarm bahaya dari para pakar geopolitik. Sektor air, yang selama tiga dekade terakhir relatif aman dari turbulensi politik sejak Perjanjian Damai 1994, kini ditarik ke dalam lingkaran konflik demi memaksa Amman “memperbaiki syahwat diplomatiknya” terhadap Tel Aviv.
Ketegangan ini berakar dari penolakan Menteri Energi Israel, Eli Cohen, untuk memperpanjang kesepakatan pasokan air tambahan tahun 2021 yang diinisiasi pada era Naftali Bennett dan Yair Lapid. Kesepakatan itu awalnya melipatgandakan pasokan air tahunan dari Israel ke Yordania, dari 50 juta meter kubik (MCM) menjadi 100 MCM.
Namun, sejak November 2025, keran tambahan itu mampet total setelah Cohen menghentikan pembaruan kontrak secara berkala. Langkah ini diambil sebagai bentuk hukuman atas kelantangan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, yang gencar mengkritik agresi militer Israel di Gaza dan menolak aneksasi de facto di Tepi Barat.
Bahkan, tekanan dari Amerika Serikat—yang sempat memuji Yordania karena membantu mencegat drone Iran—tidak mampu melunakkan posisi Tel Aviv. Pejabat Israel secara terang-terangan menuntut “hubungan yang lebih hangat” dari Amman jika ingin aliran air kembali normal.
“Israel memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan hidrolik dominan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Yordan untuk mendapatkan konsesi politik. Ini adalah preseden berbahaya di mana kebutuhan hidup dasar dijadikan alat sandera diplomatik,” tulis laporan investigasi The New Arab.
Yordania berada dalam posisi yang sangat rentan. Secara geografis dan demografis, negara ini berada di ambang bencana dehidrasi nasional akibat kombinasi kemiskinan ekologi dan tekanan populasi.
Ketersediaan air per kapita negeri ini hanya 61 meter kubik per tahun sementara ambang batas kelangkaan menurut PBB adalah 500 meter kubik per tahun. Terjadi defisit pasokan tambahan 50 juta meter kubik yang terhenti. Faktor pemicunya adalah kebocoran pipa masif, lonjakan pengungsi, permintaan agrikultur, dan perubahan iklim.
Jemima Oakey, peneliti dari Carboun Institute, memaparkan bahwa dengan angka ketersediaan yang hanya 61 meter kubik per orang per tahun, Yordania jauh berada di bawah garis merah kelangkaan air global.
Pembekuan pasokan air ini otomatis meruntuhkan berbagai inisiatif kerja sama lingkungan regional yang telah dirancang bertahun-tahun. Proyek prestisius Red Sea–Dead Sea mandek akibat hilangnya dukungan politik.
Lebih parah lagi, kesepakatan trilateral berbasis energi bersih—di mana Israel akan menyuplai 200 MCM air desalinasi dan Yordania membalasnya dengan pasokan 600 megawatt listrik tenaga surya yang didanai perusahaan UEA, Masdar—kini membeku total sejak perang Gaza meletus.
Melihat kebuntuan ini, Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan tengah bergerak di balik layar untuk menjembatani pertemuan puncak (trilateral summit) di Abu Dhabi. Agenda utamanya adalah menawarkan jalan tengah, Israel tetap berkomitmen menyuplai tambahan 50 MCM air per tahun di luar kuota dasar Perjanjian Damai 1994, dibarengi komitmen pembangunan pabrik desalinasi bersama.
Namun, barter komoditas ini tetap menyisakan kerikil tajam. “Dengan perubahan iklim yang kian ekstrem, air akan menjadi komoditas yang jauh lebih strategis daripada minyak dalam diplomasi Timur Tengah,” tambah Jemima Oakey.
Jika Israel terus menggunakan dominasi geografisnya di hulu sungai sebagai senjata, maka meja perundingan di masa depan tidak akan lagi melahirkan perdamaian, melainkan penundukan paksa.