India kesal dengan tanggal referendum, 31 Oktober, karena pada tanggal ini kerusuhan anti-Sikh, setelah pembunuhan Indira Gandhi oleh pengawalnya, meletus, menyebabkan 3.000 hingga 17.000 orang Sikh tewas.
Oleh : Amjed Jaaved
JERNIH–Setelah beberapa penundaan, Komisi Referendum Punjab mengumumkan untuk mengadakan ‘Referendum Kemerdekaan Punjab’ pada 31 Oktober 2021. Komisi itu ditunjuk oleh kelompok separatis Khalistani yang berbasis di AS, Sikhs for Justice (SFJ).
Komisi tersebut terdiri dari “ahli-ahli demokrasi langsung nonblok” yang akan mengorganisasi dan mengadakan referendum mengenai apakah Punjab harus merdeka atau tak perlu. Referendum akan dimulai di London pada 31 Oktober dan kemudian berlangsung di negara lain, termasuk AS, Kanada, Australia, dan wilayah Punjab, kata komisi itu.
Ketua Komisi M Dane Waters, yang berbasis di University of Southern California, AS, mengklarifikasi bahwa peran komisi adalah untuk “membantu SFJ melakukan referendum yang sekonsisten mungkin dengan norma-norma internasional”. Dia menambahkan,”Meskipun referendum non-pemerintah dan tidak mengikat, hasilnya akan digunakan sebagai dasar bagi komunitas Sikh untuk meminta pemungutan suara resmi yang mengikat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan wilayah Punjab yang diperintah India sebagai tanah air merdeka bagi penduduk asli, di mana Sikh adalah satu-satunya kelompok terbesar.”
India kesal dengan tanggal referendum, 31 Oktober, karena pada tanggal ini kerusuhan anti-Sikh, setelah pembunuhan Indira Gandhi oleh pengawalnya, meletus, menyebabkan 3.000 hingga 17.000 orang Sikh tewas.
India berjuang mati-matian untuk mencegah referendum yang dimaksudkan. Mereja mengirim berkas ke pemerintah Inggris yang menyalahkan Pakistan dan Paramjit Singh Pamma, menyebutnya “penjahat biasa”, karena mensponsori acara tersebut. Inggris menolak permintaan tersebut.
SFJ telah menjanjikan bantuan bagi mereka yang mencari visa untuk datang ke London guna menghadiri rapat umum. Organisasi itu telah memesan kamar di sebuah hotel untuk peserta dari luar Inggris. Dari Partai Hijau Inggris, yang memiliki satu-satunya anggota parlemen di Westminster, Caroline Lucas dan George Galloway, masing-masing mantan anggota parlemen dan mantan penyiar, telah mendaftarkan dukungan mereka untuk rapat umum tersebut. Lucas berkata,”Orang Sikh memiliki hak untuk menentukan sendiri apakah mereka ingin mendirikan negara Punjabi yang merdeka.”
Mengapa India takut pada referendum yang tidak mengikat?
Komisi Tinggi India telah merencanakan demonstrasi balasan di tempat yang sama beberapa jam sebelum rapat umum ‘Referendum 2020’. India khawatir bahwa referendum akan membuka luka kerusuhan anti-Sikh 1984.
Kerusuhan mengakibatkan genosida ribuan Sikh. Tidak hanya pemimpin Partai Kongres seperti Sajan Kumar dan Jagadish Tytler, tetapi juga polisi berkolusi dengan para pembunuh. Menteri luar negeri India saat itu dan kemudian perdana menteri, Manmohan Singh, berkata, “Jika saat itu Menteri Dalam Negeri Narisamha Rao mengikuti saran IK Gujarat untuk memanggil tentara, kerusuhan Sikh 1984 bisa dihindari.“ (Kerusuhan Sikh 1984 bisa dihindari jika Narrasimha Rao mendengarkan IK Gujaral: Manmohan Singh, India Today, 5 Desember 2019).
Guru Gobind Singh meminta Sikh untuk mengadopsi cara hidup Khalsa. Pada pertemuan tahun 1699, Guru Gobind Singh mendirikan Khalsa Vani-– “Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki fateh.” Dia menamai semua pengikutnya dengan gelar Singh, yang berarti singa. Dia juga mendirikan prinsip-prinsip Khalsa atau Lima ‘K, Kara, Kirpan, Kachha, Kais, dan Kanga (gelang pergelangan tangan, pakaian dalam, rambut panjang dan sisir). Lima K memiliki konotasi spiritual.
Sikh memiliki sejarah panjang melawan penindasan. Pada tahun 1973, Akali Dal mengajukan Resolusi Anandpur Sahib untuk menuntut lebih banyak otonomi ke Punjab. Resolusi itu menuntut agar kekuasaan secara umum didelegasikan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah negara bagian. Pemerintah Kongres menganggap resolusi tersebut sebagai dokumen pemisahan diri dan menolaknya.
Jarnail Singh Bhindranwale, seorang pemimpin organisasi Sikh terkemuka Damdami Taksal, kemudian bergabung dengan Akali Dal untuk meluncurkan Dharam Yudh Morcha pada tahun 1982 untuk mengimplementasikan resolusi Anandpur Sahib. Bhindranwale menjadi terkenal di lingkaran politik Sikh dengan kebijakannya agar Resolusi Anandpur disahkan. Yang lain menuntut negara otonom di India, berdasarkan Resolusi Anandpur Sahib.
India menggunakan taktik tangan besi. Polisi sewenang-wenang memperlakukan para pengunjuk rasa (Dharam Yudh Morcha) sebagai penjahat biasa. Pemuda Sikh membalas dengan memulai pemberontakan. Pada tahun 1983, situasi di Punjab tidak stabil.
Operasi Bintang Biru
Operasi itu diluncurkan pada 1 Juni 1984 untuk menyingkirkan Bhindranwale dan para militan bersenjata dari kompleks Kuil Emas. Pada tanggal 6 Juni Bhindranwale meninggal dalam operasi tersebut. Operasi yang dilakukan di kuil tersebut menyebabkan kemarahan di kalangan Sikh dan meningkatkan dukungan untuk Gerakan Khalistan.
Empat bulan setelah operasi, pada 31 Oktober 1984, Indira Gandhi dibunuh oleh dua pengawal Sikhnya, Satwant Singh dan Beant Singh. Kemarahan publik atas kematian Gandhi menyebabkan pembunuhan Sikh dalam kerusuhan anti-Sikh 1984 berikutnya.
Sangat sedikit orang yang dihukum. Di Delhi, 442 perusuh dihukum. Empat puluh sembilan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan tiga lainnya dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Enam petugas polisi Delhi diberi sanksi karena kelalaian selama kerusuhan. Bulan itu, pengadilan distrik Karkardooma di Delhi menghukum lima orang – Balwan Khokkar (mantan anggota dewan), Mahender Yadav (mantan MLA), Kishan Khokkar, Girdhari Lal dan Kapten Bhagmal–karena menghasut massa melawan Sikh di Delhi Cantonment.
Pengadilan membebaskan pemimpin Kongres Sajjan Kumar. Tapi, setelah direvisi, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus hukuman mati pertama dalam kasus kerusuhan anti-Sikh 1984, hukuman mati diberikan kepada Yashpal Singh yang dihukum karena membunuh dua orang, Hardev Singh yang berusia 24 tahun dan Avtar Singh yang berusia 26 tahun, di daerah Mahipal Pur, Delhi pada 1 November 1984. Pada sidang tambahan, Hakim Ajay Pandey mengumumkan putusan, 34 tahun setelah kejahatan dilakukan.
Investigasi kerusuhan
Sepuluh komisi atau komite dibentuk untuk menyelidiki kerusuhan. Tapi, sebagian besar terdakwa dibebaskan atau tidak pernah didakwa secara resmi. Komisi atau komite tersebut antara lain Komisi Marwah, Komisi Misra, Komite Kapur Mittal, Komite Jain Banerjee, Komite Potti Rosha, Komite Jain Aggarwal, Komite Ahuja, Komite Dhillon,
Komite Narula, dan Komisi Nanavati. Yang terbaru, dipimpin oleh Hakim G. T. Nanavati, menyerahkan laporan setebal 185 halaman kepada Menteri Dalam Negeri Shivraj Patil pada tanggal 9 Februari 2005; laporan itu diajukan ke Parlemen pada 8 Agustus tahun itu.
Komisi Marwah diangkat pada November 1984. Ketika Marwah menyelesaikan penyelidikannya pada pertengahan 1985, dia tiba-tiba diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk tidak melanjutkan lebih jauh. Catatan Komisi Marwah diambil alih oleh pemerintah, dan sebagian besar (kecuali catatan tulisan tangan Marwah) kemudian diberikan kepada Komisi Misra.
Komisi Misra diangkat pada Mei 1985; Hakim Rangnath Misra menyerahkan laporannya pada Agustus 1986, dan laporan itu dipublikasikan pada Februari 1987. Dalam laporannya, dia mengatakan bahwa bukan bagian dari kerangka acuannya untuk mengidentifikasi individu mana pun dan merekomendasikan pembentukan tiga komite.
Sementara komisi mencatat bahwa ada “penyimpangan yang meluas” di pihak polisi, komisi itu menyimpulkan bahwa “tuduhan di hadapan komisi tentang perilaku polisi lebih merupakan ketidakpedulian dan kelalaian selama kerusuhan daripada tindakan terang-terangan yang salah.”
Komite Mittal Kapur diangkat pada Februari 1987 atas rekomendasi Komisi Misra untuk menyelidiki peran polisi; Komisi Marwah hampir menyelesaikan penyelidikan polisi pada tahun 1985 ketika pemerintah meminta komite itu untuk tidak melanjutkan. Meski komite merekomendasikan pemecatan 30 dari 72 perwira, tidak ada yang dihukum.
Komite Potti Rosha diangkat pada Maret 1990 oleh pemerintah V. P. Singh sebagai penerus Komite Jain Banerjee. Pada bulan Agustus 1990, komite mengeluarkan rekomendasi untuk mengajukan kasus berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh korban kekerasan; ada satu yang melawan Sajjan Kumar.
Komite Jain Aggarwal diangkat pada Desember 1990 sebagai penerus Komite Potti Rosha. Komite merekomendasikan pendaftaran kasus terhadap H. K. L. Bhagat, Sajjan Kumar, Dharamdas Shastri dan Jagdish Tytler.
Komite Ahuja adalah komite ketiga yang direkomendasikan oleh Komisi Misra untuk menentukan jumlah total kematian di Delhi. Menurut komite, yang menyerahkan laporannya pada Agustus 1987, 2.733 orang Sikh terbunuh di kota itu.
Komite Dhillon, dipimpin oleh Gurdial Singh Dhillon, ditunjuk pada tahun 1985 untuk merekomendasikan langkah-langkah untuk rehabilitasi para korban. Meskipun panitia merekomendasikan agar perusahaan asuransi (yang dinasionalisasi) membayar klaim, pemerintah tidak menerima rekomendasinya dan klaim tidak dibayar.
Komite Narula diangkat pada Desember 1993 oleh pemerintah BJP pimpinan Madan Lal Khurana di Delhi. Salah satu rekomendasi panitia adalah meyakinkan pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi.
Khurana membawa masalah ini ke pemerintah pusat, yang pada pertengahan tahun 1994 memutuskan bahwa masalah itu tidak termasuk dalam lingkupnya dan mengirimkan kasus itu ke letnan gubernur Delhi. Butuh dua tahun bagi pemerintah P. V. Narasimha Rao untuk memutuskan bahwa itu tidak termasuk dalam lingkupnya.
Pemerintah Narasimha Rao lebih lanjut menunda kasus tersebut. Komite menyerahkan laporannya pada Januari 1994, merekomendasikan pendaftaran kasus terhadap H. K. L. Bhagat dan Sajjan Kumar. Terlepas dari penundaan pemerintah pusat, CBI mengajukan lembar dakwaan pada bulan Desember 1994.
Komisi Nanavati didirikan pada tahun 2000 setelah beberapa ketidakpuasan diungkapkan dengan laporan sebelumnya. Komisi melaporkan bahwa catatan catatan dari para korban dan saksi “menunjukkan bahwa para pemimpin dan pekerja Kongres lokal telah menghasut atau membantu massa dalam menyerang Sikh”.
Laporannya juga menemukan bukti terhadap Jagdish Tytler “yang menyatakan bahwa sangat mungkin dia memiliki andil dalam mengorganisasi serangan terhadap Sikh”. Laporan itu juga merekomendasikan bahwa keterlibatan Sajjan Kumar dalam kerusuhan itu perlu dicermati lebih dekat. Laporan komisi juga membebaskan Rajiv Gandhi dan anggota partai Kongres (I) berpangkat tinggi lainnya dari keterlibatan dalam mengorganisasi kerusuhan terhadap Sikh.
Peran Jagdish Tytler
Pada Maret 2009, CBI membersihkan Tytler di tengah protes dari Sikh dan partai-partai oposisi.
Saat ini orang-orang Sikh bingung dengan protes petani yang berkepanjangan dan kepicikan di antara para pemimpin politik. Saingan mantan kepala menteri Punjab Amarinder Singh mengingatkannya bahwa jurnalis Pakistan Aroosa Alam, kekasihnya, adalah agen Pakistan. Namun, referendum mungkin mendapatkan momentum di masa depan. [Modern Diplomacy]
Amjed Jaaved, wartawan senior yang telah berkontribusi secara free-lance selama lebih dari lima dekade. Jaaved menulis dalam bidang terorisme, jihad, senjata nuklir dan isu-isu politik lain di India dan negara-negara sekitarnya.