Andai Netanyahu tewas, akan memaksa Israel untuk mendefinisikan kembali jati dirinya di panggung dunia. Dunia akan melihat Israel yang mungkin lebih bersahabat secara diplomatik.
WWW.JERNIH.CO – Kematian seorang pemimpin yang telah mendominasi panggung politik selama lebih dari dua dekade seperti Benjamin Netanyahu jelas akan terjadi guncangan tektonik bagi Israel. Sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut, Netanyahu telah membentuk sistem politik yang sangat personalistik. Jika ia wafat saat menjabat, Israel akan menghadapi transisi yang diatur oleh hukum yang ketat, namun penuh dengan ketidakpastian politik.
Berdasarkan Hukum Dasar Israel (Basic Law: The Government), jika seorang Perdana Menteri meninggal dunia saat menjabat, seluruh kabinet dianggap telah mengundurkan diri secara otomatis pada hari yang sama.
Namun, agar roda pemerintahan tidak berhenti total, terdapat prosedur transisi. Kabinet akan segera berkumpul untuk memilih salah satu menteri (yang juga merupakan anggota Knesset) sebagai Perdana Menteri Interim melalui pemungutan suara mayoritas sederhana. Sosok ini biasanya adalah Wakil Perdana Menteri, yang saat ini dijabat oleh Yariv Levin.
Lantas dalam waktu 14 hari, Presiden Israel (saat ini Isaac Herzog) harus berkonsultasi dengan semua partai di Knesset untuk menunjuk seorang anggota parlemen yang dinilai paling mampu membentuk koalisi pemerintahan baru.
Sosok yang ditunjuk memiliki waktu 28 hari (dapat diperpanjang 14 hari) untuk menyusun kabinet baru yang mendapat dukungan minimal 61 dari 120 kursi Knesset. Jika gagal, Israel kemungkinan besar akan langsung menuju Pemilihan Umum darurat.
BACA JUGA: Ke Mana Netanyahu?
Tanpa adanya “putra mahkota” yang ditunjuk secara resmi oleh Netanyahu, perebutan kekuasaan akan terjadi di dua lini: internal partai Likud dan blok oposisi. Setidaknya ada empat kandidat, antara lain Yariv Levin (Likud). Sebagai Wakil PM dan Menteri Kehakiman, Levin adalah figur yang paling dekat secara ideologis dan struktural untuk mengambil alih jabatan sementara. Ia adalah arsitek reformasi peradilan yang kontroversial.
Levin sangat disiplin dan menguasai teknis hukum, namun ia kurang memiliki karisma massa seperti Netanyahu. Ia dipandang sebagai tokoh sayap kanan keras yang mungkin sulit merangkul elemen moderat dalam koalisi yang rapuh.
Berikutnya ada Israel Katz (Likud). Ia adalah Menteri Luar Negeri saat ini yang sering memuncaki survei internal Likud sebagai penerus favorit. Katz memiliki pengalaman luas di berbagai kementerian (Keuangan, Intelijen, Transportasi).
Ia adalah “operator” politik yang handal dengan basis dukungan kuat di akar rumput Likud. Katz siap secara administratif, tetapi kemampuannya berdiplomasi di panggung internasional masih diragukan untuk menyamai level “Bibi”.
Selanjutnya, Naftali Bennett (Independen/Mantan PM). Bennett telah memberi sinyal kuat untuk kembali ke politik pada tahun 2026. Sebagai mantan PM, ia memposisikan diri sebagai alternatif pragmatis yang bisa menjembatani kelompok kanan dan tengah.
Bennett memiliki rekam jejak memimpin koalisi yang sangat beragam. Ia cerdas secara teknologi dan militer, namun sering dianggap “oportunis” oleh basis pemilih sayap kanan yang setia pada Likud.
Terakhir adalah Benny Gantz (Persatuan Nasional). Gantz tetap menjadi tokoh paling populer di mata publik Israel yang menginginkan stabilitas. Sebagai mantan Panglima IDF, ia dianggap sebagai figur “keamanan” yang mumpuni.
Gantz memiliki integritas moral yang tinggi, namun sering dikritik karena kurang “licin” dalam manuver politik parlementer dibandingkan dengan politisi kawakan Likud.
Kesiapan politik Israel pasca-Netanyahu akan diuji oleh kekosongan figur sentral. Selama ini, Netanyahu bertindak sebagai perekat koalisi sayap kanan-religius yang sangat heterogen. Tanpa kehadirannya, partai-partah ultra-ortodoks (Shas dan UTJ) serta sayap kanan ekstrem (pimpinan Smotrich dan Ben-Gvir) mungkin akan menuntut konsesi yang lebih besar, yang bisa memicu perpecahan koalisi.
Secara militer, Israel memiliki institusi keamanan (IDF, Mossad, Shin Bet) yang sangat otonom, sehingga kematian PM tidak akan melumpuhkan pertahanan negara secara langsung. Namun, secara diplomatik, Israel akan kehilangan juru bicara paling vokal di dunia internasional.
Kematian Netanyahu akan mengakhiri era “Bibisme”—politik yang mengedepankan polarisasi dan dominasi satu figur kuat. Israel akan memasuki masa transisi yang penuh gejolak, di mana kemampuan para penerusnya bukan lagi diukur dari seberapa mirip mereka dengan Netanyahu, melainkan seberapa mampu mereka menyatukan masyarakat yang terbelah dan mengelola konflik regional yang tak kunjung usai.
Lantas bagaimana kebijakan Israel ke depan?
Netanyahu sering dianggap telah merusak tradisi dukungan bipartisan di AS dengan terlalu condong ke Partai Republik. Kepergiannya bisa menjadi “tombol reset” bagi hubungan Tel Aviv dan Washington.
Jika Benny Gantz atau Yair Lapid yang memimpin kemungkinan besar akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Gedung Putih (terutama jika di bawah pemerintahan Demokrat) dengan lebih kooperatif dalam isu-isu kemanusiaan dan solusi dua negara, meskipun secara bertahap.
Artinya ketegangan diplomatik yang sering muncul di media internasional mungkin akan mereda, beralih ke diplomasi yang lebih tenang dan institusional.
Dalam menghadapi Iran, jangan berharap ada pelunakan besar. Di Israel, terdapat konsensus nasional bahwa nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Kendati bukti tersebut sampai sekarang masih kabur.
Baik Gantz (mantan Panglima Militer) maupun tokoh Likud lainnya tetap akan memprioritaskan sabotase program nuklir Iran. Namun, perbedaannya terletak pada metode. Tanpa retorika bombastis Netanyahu, Israel mungkin akan lebih mengandalkan kerja sama intelijen tertutup dengan sekutu Barat dan Arab daripada ancaman serangan udara terbuka yang sering digembar-gemborkan Netanyahu.
Netanyahu sangat bangga dengan Abraham Accords (normalisasi dengan UEA, Bahrain, Maroko). Jika ia wafat, keberlanjutan perjanjian ini akan bergantung pada stabilitas regional.
Ini adalah “hadiah utama” yang belum tercapai. Pemimpin baru Israel mungkin akan menghadapi tuntutan yang lebih berat dari Riyadh terkait isu Palestina sebagai syarat normalisasi. Tanpa kelicikan politik Netanyahu, perdana menteri baru mungkin harus memberikan konsesi nyata di Tepi Barat untuk mengamankan kesepakatan dengan Saudi, sesuatu yang selalu dihindari Netanyahu.
Netanyahu dikenal dengan kebijakan “manajemen konflik”—menjaga status quo tanpa solusi permanen. Maka pemimpin moderat seperti Gantz atau Lapid mungkin akan lebih terbuka untuk memperkuat Otoritas Palestina (PA) guna melemahkan Hamas.
Meskipun solusi dua negara tetap sulit dicapai dalam waktu dekat, retorika pemerintah kemungkinan akan bergeser dari “aneksasi” menjadi “pemisahan demi keamanan,” yang lebih bisa diterima oleh Uni Eropa dan komunitas internasional.(*)
BACA JUGA: Benjamin Netanyahu Memang Tak Tahu Diri