Dalam waktu sekitar enam pekan, ribuan korban dilaporkan di berbagai daerah, dari Jawa hingga Papua dan Sumatera. Terdapat persoalan serius: data korban terus berubah, sejumlah kasus masih berstatus dugaan, dan belum tersedia satu basis data nasional terbuka yang memastikan jumlah korban secara akurat.
WWW.JERNIH.CO – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG. Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden keamanan pangan yang terjadi sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Sudaryono di lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG.
Dalam periode 22 Juli hingga 2 September 2026, laporan dugaan keracunan muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Papua hingga Sumatera Utara. Kasus-kasus tersebut melibatkan siswa, guru, santri, balita, anak-anak, hingga anggota keluarga penerima MBG. Besarnya jumlah korban juga sangat bervariasi, dari belasan orang hingga ratusan orang dalam satu kejadian.
Pada fase awal, kompilasi pemberitaan hingga 10 Agustus mencatat sekitar 1.977 korban dari sejumlah kejadian yang dilaporkan sejak akhir Juli. Namun, terdapat persoalan aritmetika dalam kompilasi tersebut. Jika angka korban pada setiap kejadian yang dicantumkan dijumlahkan satu per satu, totalnya mencapai 2.010 orang, bukan 1.977.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa angka korban pada periode tersebut perlu diperlakukan sebagai angka kompilasi pemberitaan, bukan sebagai statistik nasional resmi. Selain itu, sejumlah kejadian masih berstatus dugaan dan belum seluruhnya memiliki hasil pemeriksaan laboratorium yang memastikan sumber keracunan.
Salah satu kejadian terbesar terjadi di SMKN 6 Semarang pada 31 Juli, ketika Dinas Kesehatan Kota Semarang melaporkan 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru, mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Korban mengalami antara lain pusing, mual, muntah dan diare. BGN kemudian menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok makanan tersebut sambil menunggu investigasi dan pemeriksaan laboratorium.
Kasus Semarang menjadi titik penting dalam respons BGN di bawah Sudaryono. Pada awal Agustus, Sudaryono menyatakan bahwa kasus keracunan tidak lagi dipandang sekadar sebagai “kejadian menonjol”, melainkan “kejadian fatal”, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan penerima manfaat. BGN kemudian menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan, termasuk melalui penghentian sementara SPPG, pengujian sampel makanan dan investigasi.
Namun, setelah Semarang, laporan serupa masih muncul. Di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, jumlah warga yang terdampak sempat dilaporkan 527 orang dan kemudian diperbarui menjadi 543 orang oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. BGN menyatakan telah melakukan investigasi dan mencopot kepala SPPG setempat. Salah satu temuan awal BGN adalah makanan dimasak terlalu awal, bahkan sejak malam sebelum didistribusikan, sehingga terdapat persoalan pada rentang waktu antara proses memasak dan konsumsi.
Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ombudsman RI mencatat 389 korban dalam insiden Agustus. Angka tersebut menjadi kasus dengan jumlah korban terbesar di Sumatera Utara pada periode tersebut. Ombudsman mencatat bahwa sepanjang 2026 hingga laporan itu dibuat terdapat empat peristiwa keracunan MBG di Sumatera Utara dengan total 700 korban, sehingga kasus Karo menyumbang bagian terbesar dari keseluruhan korban yang tercatat di provinsi tersebut.
Kasus lain juga muncul di Dramaga, Bogor, pada awal Agustus. Akan tetapi, pada saat itu BGN menyatakan masih memeriksa apakah gangguan kesehatan tersebut benar-benar disebabkan oleh MBG. Sikap tersebut penting karena tidak setiap laporan sakit setelah mengonsumsi makanan otomatis dapat disebut sebagai keracunan yang telah terbukti secara medis. BGN kemudian memperketat standar operasional, termasuk mendorong pemberian label batas waktu konsumsi pada makanan MBG.
Memasuki September, tren tersebut kembali mendapat perhatian besar setelah dugaan keracunan terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Pada pagi 2 September, laporan medis mencatat sekitar 500 pasien telah mendapatkan penanganan di delapan rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 320 telah diperbolehkan pulang, 65 masih menjalani rawat inap dan 115 berada dalam observasi. Beberapa jam kemudian, Dinas Kesehatan Sidoarjo memperbarui jumlah korban menjadi 566 orang, dengan 88 orang masih menjalani rawat inap. Perbedaan angka dalam hitungan jam tersebut memperlihatkan betapa cepat data lapangan dapat berubah ketika proses evakuasi dan pendataan korban masih berlangsung.
Dengan demikian, angka kumulatif korban sejak awal kepemimpinan Sudaryono belum dapat disebut sebagai angka resmi nasional. Berdasarkan kasus-kasus yang dapat didokumentasikan secara publik, jumlahnya sudah berada di kisaran lebih dari 2.900 korban apabila angka-angka tersebut dikompilasi tanpa menghitung ulang kemungkinan duplikasi atau revisi data.
Jika seluruh 15 angka dalam daftar kasus yang dihimpun digunakan secara langsung—termasuk angka Jayapura 527 sebelum diperbarui—jumlah aritmetisnya mencapai 2.990 laporan korban. Angka tersebut sebaiknya disebut sebagai total korban yang dilaporkan dalam kompilasi kasus, bukan jumlah individu unik yang telah diverifikasi secara nasional.
Persoalan utama dalam membaca tren tersebut adalah belum adanya satu basis data nasional terbuka yang secara konsisten menggabungkan seluruh insiden, menghapus kemungkinan korban ganda, serta membedakan antara dugaan keracunan, gangguan kesehatan setelah makan, dan keracunan yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Karena itu, angka 2.900–3.000 korban tidak boleh diperlakukan sebagai angka final. Data dapat berubah ketika pemerintah daerah menyelesaikan pendataan atau ketika hasil laboratorium keluar.
Dari sisi pola, rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan MBG pada periode ini bukan hanya terkonsentrasi di satu daerah. Insiden terjadi di beberapa provinsi dan berulang bahkan setelah BGN memperkenalkan pendekatan zero tolerance. BGN sendiri mengakui perlunya peningkatan kepatuhan terhadap SOP di seluruh SPPG dan menyatakan bahwa setiap laporan dugaan keracunan harus ditindaklanjuti dengan penghentian sementara, pengujian sampel dan investigasi penyebab.
Karena itu, tren hingga 2 September 2026 lebih tepat dibaca sebagai serangkaian insiden keamanan pangan yang masih berlangsung dan membutuhkan verifikasi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh hampir 3.000 korban telah terbukti mengalami keracunan akibat MBG. Kasus Sidoarjo sendiri masih dalam proses investigasi; Reuters melaporkan lebih dari 500 siswa terdampak dan sekitar 80 anak masih dirawat, sementara dapur yang diduga menjadi sumber insiden telah ditangguhkan selama 30 hari.(*)
BACA JUGA: Korban Santri Keracunan MBG di Sidoarjo Tembus Ratusan Orang
