Jargon “Pancasila Pemersatu Bangsa” runtuh seketika di tanah panggung akademik UGM. Niat hati menggelar panggung “Kopdar” monolog anti-kritik untuk menjinakkan gerakan mahasiswa, tiga pejabat teras kabinet justru harus menelan pil pahit.
WWW.JERNIH.CO – Panggung akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menjadi saksi bisu benturan keras antara narasi kekuasaan dan nalar kritis mahasiswa.
Acara diskusi bertajuk “Kopdar” yang diinisiasi oleh platform media Total Politik berakhir ricuh. Hadirnya deretan pejabat teras kabinet—Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko—yang semula diproyeksikan sebagai ruang dialog interaktif, justru berubah menjadi panggung teatrikal yang memicu kejenuhan mendalam dan kemarahan fisik mahasiswa.
Secara ironis, forum Kopdar malam itu mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”. Sebuah tema luhur yang sayangnya dirasa kontradiktif dengan realitas politik hari ini, di mana nilai-nilai Pancasila sering kali direduksi menjadi sekadar tameng retorika oleh para pemangku kebijakan.
Anehnya lagi, diskusi ini terasa kurang netral, lantaran tidak menampilkan naras umber yang berimbang. Ketiga nara sumber berasal dari unsur pemerintah.
Forum Kopdar ini mulanya berjalan lancar dan kondusif. Ketiga pejabat negara tersebut mendapatkan sesi berbicara masing-masing di atas panggung untuk memaparkan perspektif mereka.
Namun, situasi mulai bergeser dari tenang menjadi tegang ketika giliran Budiman Sudjatmiko berbicara. Mahasiswa yang jenuh dengan narasi normatif mulai merangsek naik ke atas panggung untuk menyuarakan protes mereka.
Momen ini bergulir cepat dan tak terkendali. Suasana riuh membuat Budiman Sudjatmiko langsung “hilang” usai turun dari panggung, menghindari amuk massa mahasiswa.
Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh Sudaryono dan Nusron Wahid. Kedua pejabat ini terpaksa harus berjalan kaki keluar dari area utama sambil dikejar-kejar oleh massa mahasiswa yang menuntut jawaban nyata.
Sebelum benar-benar dievakuasi, Nusron dan Sudaryono sempat tertahan dan ikut berdiskusi terlebih dahulu dengan mahasiswa di dekat pintu keluar. Kejar-kejaran menegangkan ini baru berakhir setelah keduanya berhasil dievakuasi menggunakan mobil patroli pengawal (patwal) di sebelah timur bundaran UGM.
Di balik megahnya tajuk Pancasila, tercium aroma kalkulasi politik yang pragmatis. Banyak analis dan aktivis kampus mensinyalir bahwa kehadiran para loyalis rezim ini bukan sekadar agenda edukasi politik biasa.
Acara ini diduga kuat dirancang sebagai instrumen “penjinakan” atau counter-narrative (narasi tandingan) untuk meredam daya kritis Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang belakangan vokal mengkritik kebijakan pemerintah pusat.
Dengan membawa figur-figur populis seperti Budiman Sudjatmiko (eks-aktivis yang kini menyeberang ke kekuasaan), Nusron Wahid yang piawai bersilat lidah, serta Sudaryono di sektor pertanian, ada upaya sistematis untuk mendominasi ruang opini di UGM.
Tujuannya transparan: mengisolasi supremasi moral BEM UGM dengan menunjukkan bahwa argumen pemerintah didukung oleh kepatuhan ideologis terhadap Pancasila. Pihak penyelenggara dituduh memfasilitasi “operasi penertiban pikiran” di dalam salah satu benteng terakhir kebebasan akademik.
“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat,” tegas Mesa dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, salah satu motor aksi malam itu.
Pernyataan tajam ini menelanjangi kemunafikan elit yang hobi berkhotbah tentang ideologi bangsa namun abai pada substansi keadilan sosial.
Peristiwa memilukan sekaligus heroik di UGM ini mengonfirmasi beberapa anomali besar dalam lanskap komunikasi politik kita saat ini.
Menurut Mesa, aksi kejar-mengejar tersebut sebetulnya tidak akan terjadi bilamana para pejabat itu bersedia diajak diskusi secara jantan dan menjawab pertanyaan menukik dari mahasiswa. Aksi kejar-kejaran itu adalah simbol kepanikan birokrat; mereka menghindar karena tidak siap berhadapan dengan data dan argumen tanpa teks pratek.
Gesekan seperti menggeruduk acara diskusi pejabat dinilai wajar dalam negara demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Mesa, saat ini pemerintah tidak hanya bisa dibisiki, tetapi memang harus diteriaki dan didatangi langsung karena tidak ada cara lain yang efektif. Bahkan ketika diteriaki pun, belum ada jaminan bahwa para penguasa ini akan merasa bersalah.
Masuknya platform media komersial membawa rombongan pejabat untuk sekadar “monolog” menunjukkan adanya upaya domestikasi kampus. Kampus tidak lagi dilihat sebagai laboratorium peradaban, melainkan pasar suara dan panggung humas gratis bagi penguasa.
Kericuhan di UGM adalah bentuk intellectual self-defense (pertahanan diri intelektual) dari mahasiswa yang menolak dikelabui oleh jargon persatuan palsu.
Ketika ruang dialog formal disumbat oleh monopoli mikrofon para pejabat, maka kekacauan fisik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa agar suara perlawanan terdengar. UGM mengirimkan sinyal keras: nalar kritis mahasiswa tidak bisa dijinakkan dengan panggung “Kopdar” ataupun evakuasi mobil patwal.(*)
BACA JUGA: Menteng Kleb-UGM Ingatkan Bahaya ART RI–AS: Indonesia Bisa Kehilangan Ruang Kedaulatan Ekonomi