Menteri Perang AS, Pete Hegseth, berada di pusaran kontroversi setelah terungkapnya upaya investasi senilai puluhan miliar rupiah di sektor pertahanan tepat sebelum serangan ke Teheran.
WWW.JERNIH.CO – Pete Hegseth, Menteri Pertahanan atau Perang (atau menurut sistem pemerintahan AS disebut Secretary) di bawah pemerintahan Donald Trump, kini berada di bawah pengawasan ketat Kongres dan publik.
Laporan terbaru dari Financial Times pada akhir Maret 2026 mengungkapkan adanya upaya investasi besar-besaran di sektor pertahanan yang dilakukan tepat sebelum Amerika Serikat terlibat dalam aksi militer terhadap Iran. Isu ini memicu perdebatan panas mengenai etika pejabat publik dan tuduhan “mencari keuntungan dari perang.”
Masalah utama yang dihadapi Hegseth berkaitan dengan laporan bahwa pialang saham pribadinya di Morgan Stanley mencoba melakukan investasi jutaan dolar pada aset-aset industri pertahanan.
Berdasarkan laporan yang beredar, pialang tersebut menghubungi BlackRock pada Februari 2026 untuk menempatkan dana ke dalam iShares Defense Industrials Active ETF. Reksa dana (ETF) ini berisi saham-saham kontraktor militer raksasa seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan RTX (Raytheon) yang nilainya melonjak saat terjadi konflik bersenjata.
Nilai upaya investasi tersebut menurut berbagai laporan menyebutkan angka “multijuta dolar”. Dengan angka mencapai Rp 34 miliar dan maksimal Rp 85 miliar.
BACA JUGA: Dilema ‘Gudang Senjata’ Washington: Di Balik Jeda Serangan AS dan Menipisnya Stok Rudal Patriot
Sebelum menjabat, Hegseth memiliki pendapatan yang cukup besar. Sebagai pembawa acara Fox News, ia mengantongi gaji tahunan (Rp 78,2 miliar), ditambah pendapatan dari royalti buku dan biaya pembicara yang mencapai ratusan ribu dolar.
Tuduhan bahwa Hegseth secara sengaja mencari keuntungan dari perang Iran muncul karena dua alasan krusial. Pertama komunikasi pialang tersebut terjadi hanya beberapa minggu sebelum AS melancarkan serangan terhadap Teheran.
Presiden Trump sendiri secara terbuka menyatakan bahwa Hegseth adalah salah satu orang pertama di kabinetnya yang mendesak tindakan militer terhadap Iran guna mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir.
Kombinasi antara desakan di atas untuk berperang dan upaya investasi di perusahaan pembuat senjata menciptakan persepsi adanya konflik kepentingan.
Meski demikian, investasi tersebut dilaporkan gagal terlaksana karena produk ETF tersebut belum tersedia di platform Morgan Stanley pada saat itu. Pentagon melalui juru bicaranya, Sean Parnell, membantah keras laporan ini dan menyebutnya sebagai “fitnah yang sepenuhnya palsu dan dibuat-buat.”
Selain isu investasi perang, rekam jejak finansial Hegseth juga diwarnai oleh pembayaran penyelesaian (settlement) sebesar Rp 850 juta kepada seorang wanita yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual pada tahun 2017.
Hegseth mengakui pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 2020 untuk mencegah pemecatan dirinya dari Fox News di tengah gerakan #MeToo, meskipun ia tetap bersikeras bahwa hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Masalah ini sempat menghambat proses konfirmasinya di Senat sebelum akhirnya ia resmi menjabat.
Saat ini, komite pengawas di DPR AS mulai melayangkan surat panggilan untuk mengklarifikasi apakah ada instruksi langsung dari Hegseth terkait upaya pembelian saham tersebut. Bagi publik, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah kebijakan luar negeri Amerika ditentukan oleh kepentingan nasional, atau oleh portofolio saham para pejabatnya?(*)
BACA JUGA: Pete Hegseth, Si Radikalis Bertato di Kursi Kekuasaan Amerika Serikat