Kritik mantan Wamen LN kepada Prabowo soal frekuensi kunjungan luar negeri disambut respon dari pemerintah dan DPR. Respon mereka malah menuai polemik yang mempertanyakan kualitas komunikasi yang digunakan.
WWW.JERNIH.CO – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melayangkan lima saran dan kritik terbuka via media sosialnya. Dino menyoroti tingginya intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai “tidak lazim dan di luar batas kewajaran”.
Menurut kalkulasi Dino, sejak menjabat, hampir satu dari setiap enam hari dihabiskan Presiden di luar negeri dengan estimasi biaya operasional yang sangat besar.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi berantai dari lingkar kekuasaan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota DPR, Habiburokhman, merespons keras dengan menyebut kritik tersebut tidak produktif, tidak etis bagi sesama mantan pejabat, serta cenderung menjadi “serangan politik yang membabi buta”.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Teddy Indra Wijaya mengambil pendekatan yang lebih ekspositoris dengan membeberkan deretan capaian diplomasi konkret pemerintahan, seperti keanggotaan BRICS hingga penguatan alutsista, guna menepis anggapan bahwa kunjungan tersebut sekadar agenda seremonial belah pihak.
Dalam kacamata komunikasi politik, kritik yang disampaikan oleh figur sekelas Dino Patti Djalal—yang memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Luar Negeri—sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan berharga dalam ekosistem demokrasi.
Pola respons yang diperlihatkan oleh pemerintah dan parlemen menunjukkan dua wajah yang berbeda. Keduanya sama-sama terkesan menkonter Dino. Habiburokhman misalnya yang memberi respons defensif-politis . Ia cenderung menyerang balik personalitas kritik dengan membawa narasi “etika mantan pejabat” terkesan kurang substansial.
Di era keterbukaan, status mantan pejabat justru memberikan bobot teknis pada kritik tersebut, bukan menjadi alasan untuk membungkamnya. Menuduh kritik sebagai tindakan “mengolok-olok” berisiko menurunkan kualitas ruang publik menjadi sekadar debat kusir personal.
Sementara Seskap Teddy melontarkan respons berbasis data. Langkah Menseskab Teddy yang membalas argumen dengan menyajikan data konkret (seperti tarif nol Uni Eropa dan stabilitas pasokan domestik hasil lobi internasional) jauh lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kritik Dino didengar, namun diluruskan dengan narasi tandingan yang faktual.
Saran dari pakar seperti Dino seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman politik, melainkan sebagai early warning system (sistem peringatan dini) agar pemerintah tetap menjaga akuntabilitas anggaran di tengah ambisi diplomasi global yang agresif.
Dalam hal ini kembali terjadi kegagalan pemerintah dalam merespon kritik warga. Pemerintah baik legislatif maupun eksekutif bak kebakaran jenggot menghadapi pemikiran Dino yang sebenarnya masih terhitung normatif dalam ukuran kacamata rakyat.
Strategi dan praktik komunikasi kembali seperti pola sebelumnya. Padahal cara itu sudah ketinggalan zaman dan malah menjerumuskan mereka menjadi bulan-bulanan netizen.
Pendekatan reaktif yang diadopsi oleh pemerintah cenderung bersifat impulsif dan berfokus pada pelacakan rekam jejak secara destruktif, mencerminkan lemahnya manajemen krisis yang terukur dan matang.
Dalam ilmu komunikasi politik, tindakan mencari-cari kesalahan atau rekam jejak masa lalu pihak lain saat dikritik disebut sebagai strategi defleksi. Sama seperti anak kecil yang dituduh bersalah lalu berteriak “Dia juga dulu begitu!”, pemerintah menggunakan Tu Quoque (logika sesat “kamu juga”) untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan kebijakan saat ini ke kesalahan masa lalu lawan bicara.
Selain mengubah gaya komunikasi di atas, pemerintah dapat mengimplementasikan beberapa langkah;
Transparansi Hasil (Output-Driven Briefing): Setiap kali Presiden kembali dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri bersama Sekretariat Kabinet sebaiknya merilis lembar fakta (fact sheet) yang merinci hasil konkret kesepakatan, potensi investasi, serta dampak langsung bagi masyarakat bawah. Ini akan memotong narasi bahwa kunjungan tersebut hanya “buang-buang anggaran”.
Optimalisasi Pertemuan Multilateral: Pemerintah bisa menjawab saran Dino secara elegan dengan membuktikan bahwa dalam satu perjalanan multilateral (misalnya Sidang Umum PBB atau G20), Presiden mampu melakukan pertemuan bilateral maraton dengan 5 hingga 10 kepala negara sekaligus. Hal ini menunjukkan efisiensi waktu dan biaya yang tinggi.
Melibatkan Juru Bicara Profesional: Anggota DPR atau partai pendukung sebaiknya menahan diri dari berkomentar terlalu emosional. Biarkan komunikasi ditangani oleh juru bicara kepresidenan atau menteri terkait yang berbicara menggunakan data makroekonomi dan geopolitik, sehingga wibawa presiden tetap terjaga di atas dinamika politik praktis.
Dengan mengedepankan transparansi data dan meminimalkan sentimen personal, pemerintah tidak hanya akan terlihat adaptif dan cerdas di mata publik domestik, tetapi juga menegaskan bahwa agresivitas politik luar negeri yang dilakukan memang sebanding dengan hasil nyata yang dibawa pulang untuk kemakmuran bangsa.
Polemik ini memicu salah seorang netizen membuat perhitungan secara matematis ekonomis lewat pendekatan cost and benefit. Netizen ini malah memberi bukti hasil komparasi dengan era SBY, Jokowi dan Prabowo. Coba tebak siapa yang paling tidak efisien dan efektif dalam kunjungan ke luar negeri?(*)
BACA JUGA: Dino Patti Djalal: Sadarlah, Perang di Ukraina Bukan Pertandingan Bola Tapi Tragedi Kemanusiaan!
