DPR pun turun tangan soal rencana pembelian 105 ribu mobil untuk koperasi merah putih. Apa lagi ada kabar tender dilakukan tanpa lewat LPSE, yang katanya jadi lebih efisien.
WWW.JERNIH.CO – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap dari India telah memicu diskursus publik yang hangat di awal tahun 2026 ini. Proyek ambisius senilai kurang lebih Rp24,66 triliun tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh pelosok Indonesia.
Namun, langkah strategis ini tidak berjalan mulus karena menuai kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari pelaku industri otomotif nasional hingga jajaran legislatif.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu tokoh kunci yang memberikan respons tegas terkait isu ini. Beliau secara terbuka meminta agar rencana impor masif tersebut ditunda sementara waktu.
Menurut Dasco, keputusan sebesar ini seharusnya menunggu arahan langsung dan evaluasi mendalam dari Presiden Prabowo Subianto, yang saat isu ini mencuat tengah berada dalam kunjungan kerja ke luar negeri.
“Kami meminta agar rencana impor 105 ribu unit pikap tersebut ditunda atau di-hold terlebih dahulu. Kita harus menunggu arahan dan evaluasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto sekembalinya beliau dari kunjungan luar negeri. Keputusan sebesar ini tidak boleh terburu-buru,” tegasnya.
Penundaan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan visi pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri dan tidak justru melemahkan manufaktur lokal.
Dasco menekankan bahwa pemerintah perlu mengalkulasi kembali kesiapan perusahaan otomotif dalam negeri sebelum memutuskan untuk mendatangkan kendaraan dari luar. Kritik yang senada juga datang dari berbagai asosiasi, seperti Kadin dan PIKKO, yang mengkhawatirkan dampak buruk bagi ekosistem otomotif nasional yang saat ini sedang berupaya bangkit. Impor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) dari pabrikan India seperti Mahindra dan Tata Motors dianggap kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri yang selama ini digaungkan.
Saran Dasco untuk melakukan “rem” terhadap proyek ini bukan tanpa alasan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi sorotan, antara lain Masuknya 105.000 unit pikap asing dikhawatirkan akan mematikan pasar kendaraan niaga domestik. Di sisi lain proyek ini dinilai perlu disesuaikan dengan program Asta Cita yang menekankan kemandirian ekonomi.
Termasuk nilai proyek yang fantastis menuntut akuntabilitas tinggi agar tidak membebani fiskal negara secara tidak efisien.
Di samping masalah impor, publik juga dikejutkan dengan kabar bahwa pengadaan jumbo ini diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme tender terbuka atau LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Kabar mengenai penunjukan langsung atau skema pengadaan tertutup ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik pengondisian vendor yang tidak transparan. Lembaga antirasuah seperti KPK bahkan telah memberikan peringatan agar seluruh proses pengadaan tetap taat prosedur guna menghindari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
Ketidakjelasan mekanisme pemilihan vendor ini menambah beban polemik bagi PT Agrinas. Pihak Agrinas berargumen bahwa pemilihan produk India didasarkan pada harga yang jauh lebih murah—diklaim hingga 50% lebih ekonomis—serta ketangguhan armada untuk medan pedesaan. Namun, argumen efisiensi harga tersebut tetap dipandang sebelah mata jika prosesnya dianggap melangkahi prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menanggapi desakan dari Sufmi Dasco Ahmad dan DPR, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa menyatakan akan bersikap loyal dan taat pada instruksi legislatif maupun eksekutif. Pihak perusahaan mengonfirmasi akan menunda kelanjutan impor tersebut hingga adanya keputusan final dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mendinginkan suasana sekaligus memberikan ruang bagi audit teknis dan ekonomi yang lebih transparan.
Kini, keputusan akhir berada di tangan Presiden. Apakah pemerintah akan tetap melanjutkan skema impor demi kecepatan operasional koperasi desa, ataukah akan melakukan renegosiasi dengan melibatkan pabrikan lokal seperti PT Pindad atau pemain otomotif domestik lainnya? Yang pasti, pengawasan ketat dari DPR dan masyarakat akan terus mengawal agar dana puluhan triliun rupiah ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi kedaulatan ekonomi nasional.(*)
BACA JUGA: Tiga Kendaraan Angkut Produk India Bakal “Temani” Koperasi Merah Putih