Dia bilang, urunan dana menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan IKN sehingga ada rasa memiliki.
JERNIH-Sejak awal, banyak pihak meragukan soal kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Namun, pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sana dan yakin betul kalau uangnya ada.
Kabarnya, sumber pendanaan bakal diambil dari APBN, swasta, investor asing termasuk juga duit dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Corona.
Tapi sayang, Softbank yang digadang-gadang bakal menanamkan modalnya di IKN, mengurungkan niatnya. Padahal sebelumnya, Masayoshi Son, CEO Softbank sempat menjanjikan dana sebanyak 30 sampai 40 miliar dollar AS atau sekitar Rp 430 hingga Rp 575 triliun.
Pasca urungnya niat Softbank, Ekonom Bhima Yudistira menilai, jika pemerintah masih tetap mengejar percepatan pembangunan IKN, dan memilih membebani APBN hingga 80 sampai 90 persen, sudah pasti upaya pemulihan ekonomi nasional bakal kacau balau. Di sisi lain, ada target menurunkan defisit hingga di bawah 3 persen pada 2023 nanti.
Namun, jika pemerintah tak mau mengganggu upaya pemulihan tersebut, maka sangat perlu dicari pengganti Softbank baik dari lembaga investasi hedge fund, Sovereign Wealth Fund atau negara mitra seperti Arab Saudi.
Hanya saja, keinginan pemerintah yang maunya cepat-cepat bakal mempersulit upaya tersebut, sebab kudu melewati proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan perhitungan manfaat sosial-politik bagi investor.
Bhima menilai, ketidakpastian adalah faktor utama yang bikin Softbank cabut dari IKN. Soalnya, secara langsung ada resiko politik dengan bergulirnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden baik melalui penundaan Pemilu atau pun amandemen UUD 1945.
“Kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait Pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total,” kata Bhima pada pertengahan Maret lalu.
Tentu, naiknya suku bunga di berbagai negara ikut serta meningkatkan biaya dana , terutama bagi investor yang punya rasio utang tinggi. Apalagi, resiko inflasi tinggi di negara-negara maju juga diperkirakan bakal membuat ongkos pembangunan IKN juga akan naik signifikan, sebab harga besi baja dan barang material konstruksi turut naik. Imbasnya, ya rantai pasokan global.
Belum lagi invasi Rusia ke Ukraina yang kian memanas, juga menambah deretan ketidakpastian global. Makanya, investor sekaliber Softbak tentu bakal sangat berhati-hati menentukan keputusan di tengah kondisi seperti ini.
Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan mimpinya memindahkan ibu kota setelah calon investor kakapnya batal kasih duit?
Bukan Tak Punya Uang
Kabar terbaru menyebutkan, ada pilihan selain membebani APBN seperti yang dikatakan Bhima tadi yakni, urunan dari masyarakat atau dalam bahasa kerennya, crowdfunding.
Tim komunikasi IKN, Sidik Pramono mengklaim, usulan patungan tersebut bukan berasal dari pemerintah namun dari suara masyarakat yang optimis dengan pembangunan IKN. Dan ini, merupakan mekanisme yang sah untuk mendapatkan dana.
“Pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik pada Jumat 25 Maret lalu.
Dia bilang, urunan dana menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan IKN sehingga ada rasa memiliki.
Di lain pihak, Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuyanto mengamini pernyataan Sidik Pramono tadi. Dia bilang, Undang-Undang membolehkan crowdfunding dilakukan.
“Ya bagus-bagus saja lho, ya memang begitu bunyi UU-nya, bunyi UU IKN seperti itu (boleh melakukan (crowdfunding),” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 30 Maret lalu.
“Kenapa tidak? Kalau dikau suka, kau punya duit, kemudian kau patungan membangun sesuatu, dizinikan selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar dia melanjutkan.
Dengan adanya crowdfunding tersebut, Bambang menepis dugaan yang menyebutkan kalau pemerintah tak siap terkait anggaran dana pembangunan IKN sampai harus mencari alternatif dengan cara urunan yang dalam bahasa prokemnya kolekan.
Sementara Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, berdasar Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022, sumber pendanaan bisa didapat dari masyarakat.
Jangan Dikorupsi
Dalam proyek apapun, masyarakat sebenarnya sering deg-degan khawatir kalau dana anggaran malah dikentit. Buktinya, dalam proyek pembangunan, pengadaan bahkan pencetakan kitab suci sekalipun, ada saja yang main curang dengan menggelembungkan kemudian mencuri sebagian uangnya.
Makanya, Ketua KPK Firli Bahuri lebih dulu memastikan akan ikut serta mengawasi skema urunan itu. Dia bilang, pengawasannya akan tetap sama layaknya pengawasan pendanaan dari APBN.
Meski begitu, dia bilang kalau pengawasan terhadap anggaran dari APBN lebih mudah dipantau ketimbang urunan. Sebab, di sana sudah tertera dengan jelas berapa banyak uang yang disediakan dan tujuan penggunaannya.
“Kalau sumber pembangunan IKN itu dari negara tentu kita bisa monitor dan bisa lakukan mengikuti berapa besar uang yang disiapkan dalam APBN untuk membangun IKN itu,” kata Firli.
“Kita berharap pembangunan IKN ini bisa berjalan lancar dan sedini mungkin. Kita pastikan tidak boleh ada satu rupiah pun yang dikorupsi oleh penyelenggara pembangunan IKN itu sendiri,” ujar Firli melanjutkan.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Azyumardi Azra memperingatkan, sepanjang sejarah tak pernah ada pembangunan suatu kota menggunakan dana urunan. Soalnya, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Begitu pun dengan dana filantropu yang rencananya juga akan digunakan membangun IKN. Dia bilang, dana itu biasanya dipakai membangun Masjid, Pesantren, beasiswa atau sekolah.
“Apalagi dana zakat, infaq sedekah untuk membangun IKN itu tidak pernah ada dan pasti ditolak,” kata Azyumardi.
Lalu, di tengah masa sulit seperti ini, apakah masyarakat ingin turut serta patungan mewujudkan mimpi besar Presiden Jokowi itu?[]