JERNIH – Di balik megahnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, ada satu beban angka yang siap mencatatkan rekor baru dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan alokasi Pembayaran Bunga Utang (PBU) sebesar Rp650,3 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Angka fantastis ini meroket 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang tahun 2026 yang sebesar Rp582,2 triliun. Jika ditarik garis waktu satu dekade lalu—saat alokasi bunga utang 2017 ‘baru’ menyentuh Rp216,6 triliun—beban bunga yang harus dibayar negara pada 2027 melesat lebih dari tiga kali lipat.
Untuk membayangkan seberapa jumbo angka Rp650,3 triliun tersebut, nilainya setara dengan 19,3 persen dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2027 yang dipatok sebesar Rp3.362,2 triliun. Artinya, dari setiap Rp100 uang belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat, sekitar Rp19 habis hanya untuk membayar bunga tagihan, belum termasuk cicilan pokok utangnya.
Mayoritas beban ini dipasok oleh tagihan dalam negeri, yakni mencapai Rp589,6 triliun (berupa kewajiban kupon Surat Berharga Negara/SBN), sementara tagihan bunga luar negeri dialokasikan sebesar Rp60,6 triliun.
Dalam kurun waktu satu dekade (2017–2027), beban pembayaran bunga utang Indonesia melonjak drastis hingga lebih dari tiga kali lipat. Bermula dari angka Rp216,6 triliun pada 2017, grafik tagihan bunga merangkak naik melewati Rp314,1 triliun di masa pandemi (2020), menembus angka Rp514,4 triliun pada 2025, hingga akhirnya diproyeksikan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada RAPBN 2027 sebesar Rp650,3 triliun.
Mengapa beban bunga utang terus membengkak? Pemerintah menegaskan dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 bahwa tagihan bunga utang bersifat sangat dinamis dan dibayangi sejumlah “lampu kuning” risiko global maupun domestik.
Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan tren suku bunga tinggi (higher for longer) berpotensi mendongkrak biaya pinjaman baru. Sementara volume kebutuhan menutup defisit anggaran yang jumbo menuntut penerbitan instrumen pembiayaan yang lebih besar. Sementara sentimen pasar terimbas ketidakpastian geopolitik global membuat investor kerap meminta imbal hasil (yield) SBN yang lebih tinggi.
Resep Meredam Beban: Tiga Strategi Benteng Fiskal
Agar beban bunga ini tidak menggerogoti ruang fiskal daerah dan program prioritas masyarakat, pemerintah menyiapkan jurus pengamanan. Terutama menjaga komitmen penuh membayar bunga tepat waktu dan tepat jumlah demi menjaga kepercayaan investor pasar modal.
Selain itu menerbitkan utang baru secara terukur dan fleksibel sesuai timing kondisi pasar untuk menekan biaya pembiayaan (cost of fund). Juga memperluas basis investor dalam negeri dan memperbanyak bauran instrumen investasi guna meminimalkan risiko selisih kurs (exchange rate risk).
Pemerintah mengklaim laju pertumbuhan bunga utang 2027 (11,7 persen) sejatinya mulai melambat dibanding lonjakan 2026 (13,2 persen). Kendati demikian, porsi 19 persen belanja pusat untuk bunga utang tetap menjadi alarm serius bagi keberlanjutan postur APBN jangka menengah.