Heru Budi menyebut jika pihaknya memperhatikan keluh kesah masyarakat soal wacana sepeda motor kena aturan ganjil genap.
JERNIH-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan jika pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana penerapan ganjil genap untuk sepeda motor. Wacana itu nantinya akan dibahas oleh Dinas Perhubungan DKI.
“Belum, belum. Ini (pembahasan ganjil genap untuk sepeda motor) nanti Dinas Perhubungan,” kata Heru di SMP Negeri 193 Jakarta, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2023).
Heru Budi juga menyebut jika pihaknya memperhatikan keluh kesah masyarakat soal wacana sepeda motor kena aturan ganjil genap
“Masih harus ada FGD (focus group discussion), masyarakat kami harus dengar,” kata Heru menambahkan. Wacana pembatasan sepeda motor di Jakarta menggunakan sistem ganjil genap terakhir dibicarakan pada 2020 lalu.
Munculnya kembali penerapan ganjil genap bagi pengguna sepeda motor berawal dari pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada akhir bulan lalu saat berbicara di acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68.
Listyo menyebut pihaknya sudah menyiapkan langkah proaktif untuk perbaikan kualitas udara ibu kota yang dikatakan kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor.
“Kita berikan fasilitas-fasilitas ganjil genap tidak berlaku untuk menggunakan motor listrik dan mobil listrik. Sekarang motor (bensin) masih bebas, masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat ini tolong dipikirkan (ganjil-genap motor), karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,”.
Penerapan ganjil genap pada sepeda motor diharapkan bisa membantu mengatasi kualitas udara ibukota.
Selanjutnya Listyo juga menyebut jika polusi udara paling besar disumbangkan kendaraan bermotor, sedangkan sisanya dari industri manufaktur.
Menurut Listyo emisi gas buang dari kendaraan bakal berkurang bila masyarakat mau berpindah menggunakan kendaraan listrik. Sementara itu penggunaan kendaraan berbahan bakar dibatasi. (tvl)