JAKARTA-Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, seluruh kepolisian daerah yang wilayahnya berlangsung Pilkada, wajib membentuk Satuan tugas (Satgas) Money Politik. Satgas ini nantinya bertugas menangani kasus politik uang termasuk menelusuri sumber dana peserta pilkada.
“Mulai dari sekarang bentuk Satgas Anti-Money Politics atau Satgas Money Politics untuk melakukan tracking, kira-kira para pasangan calon ini mencari sumber dana dari mana, tracking dari sekarang,” kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam acara penutupan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020 di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, .
Listyo mengingatkan peserta pelatihan, bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2020 masih akan marak terjadi politik uang. Tindak Pidana politik uang itu nantinya dapat ditangani dengan menggunakan UU lain selain UU Pemilu.
“Pelatihan ini sangat bermanfaat pada saat nanti rekan-rekan menghadapi proses di mana biasanya tren money politics ini akan akan dimainkan lagi. Jadi bisa diselesaikan dengan menggunakan tindak pidana yang lain silakan,”. Kata Listyo dihadapan peserta pelatihan yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia.
Listyo juga meminta peserta pelatihan mewaspadai adanya potensi konflik yang berasal dari masalah politik, hukum dan SARA dalam pilkada. Ketiga hal tersebutlah yang paling dominan serta bisa menyebabkan konflik horizontal.
“Kemudian beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan bahwa potensi konflik pilkada tahun 2020 ini tentunya akan terus berlanjut, baik potensi konflik yang berasal dari politik karena adanya perbedaan dari masing-masing kelompok pasangan calon yang didukung oleh partai partai, konflik yang terjadi akibat permasalahan hukum ini juga akan muncul, konflik akibat isu SARA,”.
Menurut Listyo semua permasalahan dalam Pilkada merupakan tantangan bagi Polri untuk dapat mengatasinya.
“Konflik tersebut tentunya akan memunculkan konflik horizontal, tentunya ini menjadi tantangan yang harus kita pecahkan,”.
(tvl)