JERNIH – Mesir melatih ratusan polisi Palestina dengan tujuan mengintegrasikan mereka ke dalam pasukan keamanan pascaperang di Gaza. Semua anggota pasukan tersebut berasal dari Jalur Gaza dan digaji oleh Otoritas Palestina yang bermarkas di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki..
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengumumkan rencana melatih 5.000 polisi untuk Gaza selama pembicaraan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada bulan Agustux lalu.
Kelompok pertama yang terdiri dari lebih dari 500 polisi dilatih di Kairo pada bulan Maret dan sejak September pelatihan dua bulan telah dilanjutkan untuk menyambut ratusan orang lagi, kata pejabat Palestina tersebut kepada AFP dengan syarat anonim.
Ia mengatakan semua anggota pasukan akan berasal dari Jalur Gaza dan digaji oleh Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. “Saya sangat senang dengan pelatihan ini. Kami menginginkan akhir yang permanen dari perang dan agresi, dan kami ingin melayani negara dan sesama warga negara kami,” kata seorang polisi Palestina berusia 26 tahun.
Ia mengatakan kepada AFP, berharap pasukan keamanan akan independen, hanya setia kepada Palestina dan tidak tunduk pada aliansi atau tujuan eksternal. “Kami menerima pelatihan operasional yang luar biasa, dengan peralatan modern untuk pengawasan perbatasan,” kata seorang Letnan Palestina yang juga meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, begitu pula semua orang yang diwawancarai AFP.
Letnan tersebut, yang meninggalkan Gaza bersama keluarganya tahun lalu, mengatakan pelatihan tersebut berfokus pada dampak serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 yang memicu perang dan kerusakan yang ditimbulkan pada perjuangan Palestina.
Serangan Hamas terhadap Israel mengakibatkan kematian 1.221 orang. Serangan balasan Israel terhadap Gaza telah menewaskan sedikitnya 70.100 orang, menurut data dari Kementerian Kesehatan wilayah tersebut yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB.
Melindungi Mimpi
Pelatihan tersebut juga menyoroti peran Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina dan menekankan pentingnya “melindungi impian untuk menciptakan” negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka.
Seorang pejabat keamanan senior dari Otoritas Palestina mengonfirmasi bahwa presidennya, Mahmud Abbas, telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Ziad Hab Al-Reeh untuk berkoordinasi dengan Mesir terkait pelatihan tersebut. Dalam perundingan yang disponsori Mesir akhir tahun lalu, gerakan-gerakan Palestina—termasuk dua gerakan utama, Hamas dan Fatah pimpinan Abbas—menyepakati pembentukan sekitar 10.000 petugas polisi.
Mesir akan melatih separuh dari mereka, sementara 5.000 lainnya akan berasal dari kepolisian di Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak kelompok militan tersebut merebut kekuasaan di sana pada tahun 2007. Berdasarkan perjanjian tersebut, pasukan keamanan akan diawasi oleh sebuah komite teknokrat yang disetujui oleh gerakan-gerakan Palestina.
Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi kepada AFP bahwa gerakan tersebut mendukung “rincian mengenai keamanan dan pengelolaan Jalur Gaza” yang disepakati selama perundingan.
Topik ini juga dibahas dalam rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang menyebabkan gencatan senjata Gaza yang rapuh bulan lalu, dan kemudian didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Rencana tersebut secara khusus mengesahkan pembentukan pasukan internasional yang akan bertanggung jawab untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi Gaza.
Uni Eropa juga ingin melatih hingga 3.000 polisi Palestina di Jalur Gaza di bawah skema yang serupa dengan yang sudah dijalankannya di Tepi Barat, ujar seorang pejabat Uni Eropa kepada AFP. Uni Eropa telah membiayai misi pelatihan polisi di Tepi Barat sejak 2006, dengan anggaran sekitar 13 juta euro (US$15 juta). Namun, banyak detail yang masih belum jelas.
Seorang pejabat Hamas mempertanyakan kepada AFP kemungkinan kesepakatan dengan Israel mengenai detail pasti pasukan polisi di Gaza. Hal ini mengingat Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang peran apa pun bagi Hamas atau Otoritas Palestina di Gaza setelah perang berakhir.
Wartawan AFP secara teratur mengamati bahwa Hamas menempatkan orang-orang bersenjata di Gaza untuk memastikan arus lalu lintas dan memediasi perselisihan antar penduduk, yang secara efektif menyediakan bentuk penegakan hukum.
Hamas mengatakan tidak lagi ingin memerintah Gaza tetapi menambahkan bahwa mereka tidak berniat untuk menghilang dan tetap menjadi bagian sentral dari kehidupan politik Palestina. Terkait isu pelik pelucutan senjata, Hamas mengatakan pihaknya tidak menentang penyerahan sebagian persenjataannya, tetapi hanya sebagai bagian dari proses politik Palestina.