Didorong oleh kemarahan atas korupsi daerah dan kebalnya para perampok uang negara, gerakan swadaya rakyat ini melebur menjadi gelombang solidaritas tak terbendung.
WWW.JERNIH.CO – Ketika rasa keadilan disumbat oleh ketidakpedulian, rakyat tak pernah kehabisan cara untuk bersuara. Berawal dari kemarahan mendalam atas kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo—terkait dugaan pemerasan jual beli jabatan hingga suap proyek jalur kereta api—masyarakat Pati memutuskan untuk mengambil alih panggung perlawanan.
Kekecewaan ini persis seperti yang dilontarkan Ted Robert Gurr lewat Teori Deprivasi Relatif. Ada kesenjangan tajam antara ekspektasi rakyat akan pemerintahan yang bersih dengan realitas korupsi di daerah serta lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset. Kesenjangan psikologis inilah yang melahirkan rasa diabaikan, memicu dorongan kolektif warga untuk bergerak menuntut hak suara mereka.
Di bawah panji Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), gerakan akar rumput ini bergerak dalam satu napas persatuan: mengepung Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Aksi ini merupakan bentuk pengawalan ketat demi mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan penegakan hukum bagi para perampok uang negara.
Rangkaian perjuangan ini sejatinya telah berhembus sejak pertengahan bulan. Pada 13 Agustus 2026, ratusan warga menduduki Gedung DPRD Kabupaten Pati. Namun, jawaban dari parlemen daerah yang mengaku tak berwenang mengesahkan RUU skala nasional justru membakar semangat perlawanan. Tokoh aktivis lokal Supriyono, yang akrab disapa Botok, bersama Teguh Istianto menolak pulang dengan tangan kosong. Dari sudut-sudut desa hingga Alun-Alun Pati, konsolidasi digagas dengan satu tekad bulat: jika suara tak didengar di daerah, Senayan-lah yang harus diguncang langsung.
Perlawanan ini secara gamblang diilustrasikan lewat Teori Kontrak Sosial ala John Locke. Ketika penguasa melanggar amanat publik lewat praktik korupsi, legitimasi kekuasaan runtuh. Secara filosofis, rakyat memegang right to rebel—hak untuk melawan dan menuntut kembali akuntabilitas dari para pembuat kebijakan.
Dinamika semakin memuncak ketika 10 orang tim perintis AMPB tiba di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Dengan mengendarai kendaraan pribadi, mereka membentangkan tikar dan memarkir mobil komando semi-bak terbuka di pelataran pintu gerbang DPR RI sebagai posko awal perlawanan.
Namun, niat baik masyarakat justru dihantam serangkaian intimidasi teknis. Uang donasi kolektif warga Pati sebesar Rp80,9 juta yang mengendap di rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono mendadak dibekukan sepihak. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista membenarkan penutupan akses tersebut dilakukan atas instruksi resmi Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak berhenti di situ, deretan akun media sosial serta saluran komunikasi para koordinator aksi turut mengalami kendala teknis dan pembungkaman digital.
Alih-alih menyurutkan nyali, tekanan tersebut justru memicu gelombang solidaritas organik yang makin tak terbendung. Fenomena ini menjadi manifestasi nyata yang oleh Anthony Oberschall dan Charles Tilly disebut sebagai Mobilisasi Sumber Daya. Keresahan publik tidak meluap begitu saja, melainkan dikelola lewat penggalangan sumber daya alternatif ketika akses perbankan diputus.
Ketika akses keuangan modern diganjal, warga Pati merespons dengan cara yang paling purba dan menyentuh: perlawanan tunai. Di Alun-Alun Pati, warga berbondong-bondong menyerahkan lembaran uang kertas secara langsung ke kantong-kantong panitia. Dukungan logistik melimpah dalam bentuk karung-karung beras, puluhan karton mi instan, telur, air mineral, hingga camilan tradisional untuk para pengemudi. Pemilik kendaraan bak terbuka dan minibus pun merelakan armadanya dipakai tanpa dipungut biaya sewa sepeser pun.
Memasuki 25 Agustus 2026, hambatan kembali membentang saat pengusaha bus mendadak membatalkan sewa armada karena disinyalir mendapat tekanan dari oknum tertentu. Namun, jaringan solidaritas antarwarga melampaui batas geografis. Di Jakarta, berbagai elemen masyarakat justru menunjukkan empati sekaligus bersimpati dengan mengulurkan tangan. Mereka yang merasa senasib sepenanggungan mengangsurkan bantuan berupa uang kontan, juga kebutuhan makanan, minuman, dan logistik lainnya.
Di ruang publik digital, ekosistem perlawanan tumbuh kian kreatif. Para pengusaha sengaja memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk ambil bagian menyuarakan kegelisahan tersebut. Berbagai panduan taktis bermunculan di media sosial, seperti edukasi memanfaatkan kantong plastik sebagai pelintup darurat jika situasi memanas dan aparat melepaskan tembakan gas air mata.
Gelombang perjuangan dari Pati hingga Senayan ini membuktikan bahwa perlawanan rakyat tak dapat dipadamkan oleh represi finansial maupun teknis. Selama rasa keadilan terus terusik, persatuan rakyat akan selalu menemukan jalannya sendiri.(*)
BACA JUGA: Jegal!