Kendati hampir seluruh titik di Jakarta telah terhubung oleh jaringan transportasi multimoda, namun kenyataan penumpang berbicara lain. Kenapa jumlah penumpang masing terhitung rendah?
WWW.JERNIH.CO – Dalam sebuah forum di Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan sebuah data yang cukup mengejutkan sekaligus menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat konektivitas transportasi umum di Ibu Kota sebenarnya sudah sangat mumpuni, yakni mencapai 93%. Angka ini mencakup integrasi fisik dan rute antara TransJakarta, MRT, LRT, hingga jaringan Mikrotrans dan Transjabodetabek.
Namun, ironisnya, persentase warga yang memanfaatkan transportasi publik tersebut secara rutin dan terus-menerus baru menyentuh angka sekitar 28% hingga 30%. Artinya, ada jurang pemisah (gap) yang sangat lebar—sebesar 63%—antara ketersediaan infrastruktur dan budaya mobilitas masyarakat yang masih didominasi kendaraan pribadi.
Di mana persoalannya?
Secara fisik, rute angkutan umum mungkin sudah melewati sebagian besar wilayah Jakarta. Namun, konektivitas di atas kertas belum tentu mencerminkan kenyamanan di lapangan. Ada beberapa faktor krusial yang menyebabkan masyarakat masih enggan berpindah moda:
Masalah First-Mile dan Last-Mile
Konektivitas 93% sering kali dihitung berdasarkan jangkauan rute utama. Namun, masalah terbesar berada di titik awal keberangkatan (first-mile) dari rumah menuju halte/stasiun, serta titik akhir (last-mile) dari stasiun menuju kantor atau tujuan.
Fasilitas pedestrian (trotoar) yang belum merata, absennya jalur sepeda yang aman, serta minimnya integrasi angkutan lingkungan membuat masyarakat merasa “lelah sebelum melangkah.”
Aspek Keamanan dan Inklusivitas
Faktor keamanan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, masih menjadi sorotan. Pramono Anung sendiri menekankan bahwa fasilitas transportasi publik ke depan wajib ramah terhadap kelompok rentan guna menghapus rasa waswas yang kerap membuat orang lebih memilih kenyamanan mobil atau motor pribadi.
Ketepatan Waktu dan Headway
Masyarakat urban sangat menghargai waktu. Jika waktu tunggu (headway) antar-armada masih lama atau tidak terprediksi akibat kemacetan (khususnya untuk bus non-koridor), menggunakan kendaraan pribadi yang fleksibel tetap dianggap sebagai pilihan paling rasional, meski harus terjebak macet.
Bagi sebuah kota yang bertransisi menjadi kota global dan menempati peringkat ke-17 sistem transportasi terbaik di dunia, angka penggunaan 30% jelas masih sangat rendah.
Sebagai langkah awal jangka pendek, Pemprov DKI Jakarta menargetkan angka penggunaan transportasi umum secara konsisten dapat melampaui 30% pada tahun 2027. Untuk mengejar target ini, pemerintah menggandeng sektor swasta—seperti gerakan massal karyawan swasta naik transportasi umum—dan terus memperluas rute Transjabodetabek untuk menangkap komuter dari wilayah penyangga.
Namun, jika merujuk pada standar kota global maju yang berbasis Transit Oriented Development (TOD) seperti Singapura, Tokyo, atau London, angka ideal pemanfaatan transportasi publik (modal share) seharusnya berada di kisaran 60% hingga 70%.
Pada angka ideal tersebut, transportasi publik bertindak sebagai urat nadi utama kota, sedangkan kendaraan pribadi hanya menjadi opsi sekunder.
Jika Jakarta berhasil menyentuh angka pemanfaatan di atas 50%, dampak lanjutannya akan sangat signifikan: kemacetan kronis akan berkurang drastis, emisi karbon turun tajam, dan efisiensi ekonomi warga urban akan meningkat pesat karena berkurangnya anggaran untuk bahan bakar dan parkir.(*)
BACA JUGA: Rute Baru Busway: Transjakarta SH2 Blok M-Bandara Soetta