Menjadi saksi bisu kejayaan Sriwijaya hingga kini mengalirkan lebih dari 23 juta barel minyak setiap harinya, selat ini merupakan medan tempur ekonomi bagi raksasa seperti Tiongkok dan Jepang.
WWW.JERNIH.CO – Selat Malaka sepintas hanya celah perairan sempit di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Namun ini adalah “urat nadi” yang memompa aliran darah perdagangan global. Dengan panjang sekitar 800 kilometer, selat ini merupakan salah satu choke point maritim paling krusial di dunia yang menentukan stabilitas ekonomi banyak negara.
Secara historis, Selat Malaka telah menjadi pusat gravitasi perdagangan sejak abad ke-1 Masehi. Pada abad ke-7 hingga ke-13, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengonsolidasi kekuatan maritimnya dengan menguasai selat ini, menjadikannya imperium perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Kejayaan ini dilanjutkan oleh Kesultanan Malaka pada abad ke-15, yang menurut catatan Tome Pires, menjadi pelabuhan paling kosmopolitan di dunia pada masanya.
Letak strategis ini memicu syahwat kolonialisme. Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, disusul oleh Belanda (VOC), dan akhirnya Inggris melalui Perjanjian London 1824 yang membagi wilayah pengaruh antara Nusantara (Hindia Belanda) dan Malaya (Inggris). Pembagian inilah yang menjadi cikal bakal batas wilayah modern antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura saat ini.
Secara geografis, Selat Malaka adalah jalur terpendek yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Signifikansi ekonominya dapat dilihat dari data statistik terbaru (2025-2026). Volume perdagangan dunia dengan sekitar 30% hingga 40% dari total perdagangan laut dunia melewati jalur ini setiap tahunnya.
Selat Malaka menjadi jalur utama bagi lebih dari 60% perdagangan minyak global dan sekitar 23,2 juta barel minyak per hari (per Maret 2026). Angka ini menempatkan Selat Malaka di atas Selat Hormuz sebagai jalur energi tersibuk.
Diperkirakan lebih dari 200 kapal dagang melintas setiap harinya, atau lebih dari 90.000 kapal per tahun, mulai dari kapal peti kemas raksasa hingga tanker VLCC (Very Large Crude Carrier).
Bagi Indonesia, Selat Malaka adalah aset kedaulatan sekaligus peluang ekonomi yang besar. Pemerintah memanfaatkan jalur ini melalui pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun.
Hingga Juni 2024, Kota Batam saja menyumbang sekitar 87,55% dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai mencapai miliaran dolar AS. Indonesia juga fokus pada penguatan keamanan melalui patroli terkoordinasi (Malacca Straits Patrol) untuk menekan angka perompakan, yang secara langsung menjaga reputasi jalur ini di mata internasional. Selain itu, Indonesia mulai mengembangkan pelabuhan-pelabuhan strategis di sepanjang pesisir timur Sumatera untuk menangkap potensi jasa logistik dan transshipment.
Persaingan di Selat Malaka sangat ketat, terutama dengan Singapura yang telah lama mendominasi sebagai pusat hub logistik dunia berkat efisiensi pelabuhannya. Singapura memandang selat ini sebagai eksistensi hidup-mati ekonomi mereka, sementara Malaysia terus memperkuat Pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas untuk bersaing secara harga dan volume.
Meskipun bersaing, ketiga negara (Indonesia, Malaysia, Singapura) terikat dalam kerangka kerja sama sebagai “negara pantai” (littoral states). Tantangan utama saat ini adalah tingginya biaya logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 23-24% dari PDB, jauh di atas Malaysia dan Singapura yang sudah mencapai 13-15%.
Oleh karena itu, bagi Indonesia, tantangan masa depan bukan lagi sekadar menjaga keamanan perairan, melainkan bagaimana mentransformasi posisi strategis ini menjadi efisiensi pelabuhan yang mampu menyaingi dominasi negara tetangga.(*)
BACA JUGA: KKP Gagalkan Aksi Kapal Ikan Berbendera Malaysia di Selat Malaka