Alih-alih membagikan bantuan tunai yang rentan memicu lonjakan harga, proyek supermarket publik ini hadir di lima borough untuk memotong harga bahan pokok hingga 30%, membongkar wilayah food desert, dan menjamin hak atas pangan sehat bagi seluruh warga Big Apple.
WWW.JERNIH.CO – Ketika kasir supermarket mengetikkan angka terakhir dan total belanjaan mencetak rekor baru, jutaan warga New York harus memutar otak untuk bertahan hidup. Bagaimana tidak, bagi kelas pekerja di Big Apple, krisis biaya hidup telah menjadi keputusasaan nyata di meja makan.
Sejak tahun 2019, harga bahan pokok melonjak tajam hingga 30%, guncangan yang berujung pada temuan pahit laporan True Cost of Living 2026: sekitar 62% warga NYC tak lagi sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya secara finansial.
Menolak menyerahkan nasib warganya pada gejolak pasar, Walikota Zohran Mamdani mengambil langkah radikal melalui program N.Y.C. Groceries—sebuah proyek ambisius untuk mendirikan jaringan toko kelontong milik pemerintah (municipal grocery stores) di lima borough, yakni The Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, dan Staten Island.
Tak Ada Pilihan
Lahirnya inisiatif ini berakar pada evaluasi mendalam atas kegagalan pasar bebas di wilayah-wilayah rentan. Banyak kawasan berpenghasilan rendah telah lama terperangkap dalam fenomena food desert atau gurun pangan, suatu kondisi di mana supermarket swasta enggan beroperasi karena tipisnya margin keuntungan. Akibatnya, warga tidak memiliki pilihan selain mengandalkan bahan makanan olahan berharga mahal di toko-toko kecil sekitar rumah.
Berangkat dari visi Democratic Socialism, Zohran Mamdani memandang bahwa akses terhadap makanan sehat dan terjangkau bukanlah sekadar komoditas komersial yang diperjualbelikan demi profit semata, melainkan sebuah hak dan layanan publik esensial yang kedudukannya setara dengan transportasi publik, sekolah, maupun perpustakaan.
Secara konsep, N.Y.C. Groceries mengusung perpaduan harmonis antara intervensi aset publik dan efisiensi pengelolaan swasta. Toko-toko ini dibangun di atas properti milik pemerintah kota, seperti pasar tradisional maupun proyek pembangunan kawasan terpadu.
Dengan menghapus beban sewa properti dan pajak bangunan, biaya operasional (overhead) dapat dipangkas secara signifikan. Penghematan modal tersebut dialokasikan langsung untuk menetapkan diskon hingga 30% di bawah harga retail pasar untuk kategori “Keranjang Pokok” (Core Basket).
Tidak berhenti pada efisiensi harga, penempatan lokasi toko juga diintegrasikan langsung dengan komunitas tempat tinggal warga, seperti pada proyek affordable housing di La Marqueta (East Harlem, Manhattan) dan kawasan The Peninsula (Hunts Point, The Bronx).
Mengapa Tak Cash Transfer?
Mamdani berpikir keras dan multiperspektif. Walaupun sebenarnya ada cara lebih mudah, praktis dan cepat, yaitu lewat cash transfer (atau di sini disebut Bantuan Tunai Langsung / BTL).
Dari proses itu, Mamdani tahu akar persoalan. Memilih skema uang tunai hanya mengobati gejala tanpa menyentuh akar krisis pasar pangan. Di kawasan food desert atau gurun pangan yang minim supermarket, suntikan uang BTL tidak serta-merta memberi warga akses ke bahan pokok segar dan bergizi.
Tanpa keberadaan toko fisik di lingkungan sekitar, warga terpaksa menghabiskan bantuan tersebut untuk membeli makanan olahan mahal di toko kecil (bodega) atau menanggung ongkos perjalanan melintasi kota. Pendirian toko publik hadir secara konkret untuk menyediakan infrastruktur fisik yang selama ini diabaikan oleh sektor swasta.
Selain itu, skema BTL di tengah struktur pasar yang monopolistis rentan memicu praktik price gouging atau kenaikan harga oleh peritel komersial. Ketika pemilik toko swasta mengetahui konsumen memiliki dana tunai ekstra dari pemerintah, mereka cenderung menaikkan harga barang sehingga subsidi publik menguap begitu saja menjadi margin keuntungan peritel tanpa menurunkan tingkat krisis keterjangkauan.
Sebaliknya, hadirnya N.Y.C. Groceries berfungsi sebagai jangkar harga yang memaksa toko-toko swasta di sekitarnya untuk ikut menekan harga agar tidak kehilangan pembeli. Langkah ini diperkuat oleh pertimbangan hukum dan anggaran, di mana program bantuan pangan tunai seperti SNAP merupakan wewenang pemerintah federal, sementara investasi modal fisik sebesar 70 juta dolar dinilai sebagai penggunaan anggaran kota yang jauh lebih terukur dan berkelanjutan.
Dari segi ekonomi tenaga kerja, BTL bersifat satu arah karena hanya menyasar sisi konsumen tanpa memperbaiki ekosistem ritel secara menyeluruh. Visi politik Mamdani justru memanfaatkan kehadiran toko publik untuk menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja berserikat (union jobs) yang menawarkan upah layak serta perlindungan kerja kuat—sebuah standar etis yang amat jarang diterapkan oleh peritel komersial swasta. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya meringankan beban belanja warga, tetapi juga secara langsung mengangkat derajat kesejahteraan para pekerja ritel di New York.
Pada akhirnya, keputusan ini didasari oleh prinsip ideologis bahwa makanan esensial merupakan layanan publik (public option) yang hakikatnya setara dengan air bersih, sekolah, atau perpustakaan publik. Mamdani menolak memandang bahan pangan sekadar sebagai komoditas dagang yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.
Dengan menghadirkan opsi publik langsung dari pemerintah, Kota New York menciptakan benteng perlindungan alternatif bagi warganya ketika sektor swasta gagal menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dengan harga yang adil dan terjangkau.
Kemitraan Publik-Swasta
Untuk menjamin kelancaran operasional harian, Pemerintah Kota NYC menerapkan struktur Public-Private Partnership (Kemitraan Publik-Swasta). Kota mengucurkan dana modal awal (capital budget) sebesar 70 juta dolar untuk pembangunan fisik dan revitalisasi lima lokasi awal, sementara pengawasan asetnya dipegang oleh New York City Economic Development Corporation (NYCEDC).
Adapun operasional harian, pengelolaan rantai pasok (supply chain), pengadaan barang, hingga penataan display diserahkan kepada operator swasta profesional yang direkrut melalui mekanisme Request for Proposals (RFP). Keputusan menyerahkan manajemen teknis kepada pihak swasta ini diambil atas pertimbangan logistik yang sangat matang. I
ndustri ritel dan distribusi pangan merupakan sektor yang sangat rumit, bergantung pada jaringan pemasok yang luas, perputaran barang yang cepat (high turnover), serta manajemen penyimpanan yang presisi. Dibandingkan membangun birokrasi baru dari nol, mekanisme RFP memungkinkan pemerintah kota memanfaatkan keahlian, efisiensi logistik, dan daya tawar (bargaining power) operator ritel pengalaman dalam bernegosiasi dengan produsen.
Lewat skema RFP ini, operator yang terpilih wajib tunduk pada Key Performance Indicators (KPI) ketat yang ditetapkan kota—seperti kepatuhan terhadap batas harga Core Basket, ketersediaan stok, dan standar kebersihan—sehingga profesionalisme swasta tetap berada dalam kendali tujuan sosial pemerintah.
Di sisi ketenagakerjaan, seluruh pekerja toko dijamin mendapatkan upah yang layak (family-sustaining wages) serta paket manfaat kerja yang solid. Selain itu, guna memagari program dari praktik tengkulak atau aksi pemborongan barang murah untuk dijual kembali (reselling), pemerintah tengah menguji coba sistem verifikasi identitas pembeli berbasis ID warga NYC atau kartu perpustakaan.
Intervensi Sosial
Keberadaan N.Y.C. Groceries pada hakikatnya menegaskan bahwa program ini jauh melampaui fungsi supermarket konvensional; ini adalah sebuah bentuk intervensi sosial dan ekonomi yang komprehensif. Program ini bertindak sebagai “jangkar harga” untuk meredam laju inflasi bahan pokok di sekitar area operasional, sekaligus menjadi benteng pertahanan melawan praktik bisnis tidak sehat seperti surveillance pricing—sebuah strategi ritel raksasa yang memanfaatkan data pribadi konsumen untuk memanipulasi harga secara personal. Melalui skema ini, pasar publik tidak hanya menghadirkan pilihan belanja yang terjangkau, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang etis dan bermartabat di tengah iklim ritel yang sering kali menekan hak-hak pekerja.
Di dalam rak-rak N.Y.C. Groceries, komoditas yang dijajakan terbagi menjadi dua segmen utama. Segmen terpenting adalah Core Basket atau Keranjang Pokok yang harganya dipatok stabil 30% di bawah harga pasar tanpa terpengaruh fluktuasi mingguan.
Kategori disubsidi ini mencakup protein segar seperti daging ayam, daging sapi, dan hasil laut (seafood); produk olahan susu serta telur ayam; hasil pertanian berupa buah dan sayuran segar; hingga sekitar 20 kategori kebutuhan dapur esensial lainnya seperti sembako dan barang pendingin. Di luar kategori pokok tersebut, toko tetap berfungsi sebagai supermarket penuh yang menyediakan berbagai kebutuhan harian masyarakat secara lengkap dengan harga mengikuti dinamika pasar normal.
Fokus intervensi pada Core Basket dipilih bukan tanpa alasan, sebab komoditas dapur dasarlah yang selama ini paling menguras porsi anggaran bulanan keluarga pekerja. Dengan memberikan jaminan kepastian harga pada bahan pokok harian, pemerintah kota berupaya mencabut rasa cemas warga New York setiap kali mereka melangkah ke kasir.
Kendati langkah berani ini menuai pujian dari para pendukung yang melihatnya sebagai terobosan nyata melawan inflasi, kritik juga berdatangan dari pelaku bisnis kelontong independen (mom-and-pop shops) yang mengkhawatirkan persaingan tidak sehat, serta pengamat ekonomi yang mempertanyakan ketahanan anggaran publik jangka panjang.
Terlepas dari perdebatan yang ada, pemerintah kota terus memacu target agar kelima toko N.Y.C. Groceries di seluruh borough dapat beroperasi penuh sebelum masa jabatan pertama Walikota Mamdani berakhir, mewujudkan tatanan baru di mana setiap warga dapat menikmati makanan sehat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.(*)
BACA JUGA: Mamdani Mengutip Al-Quran untuk Membela Hak-hak Imigran di AS