Jepang telah menuai kritik di dalam dan luar negeri karena terlambat mengimbangi negara-negara Kelompok Tujuh lainnya dalam membuka perbatasannya, serta mengharuskan mereka yang berkunjung untuk mendapatkan visa dan memakai masker setiap saat selama perjalanan mereka.
JERNIH-Mulai Oktober mendatang pemerintah Jepang akan menghapus berbagai batasan pada kedatangan wisawatan.
Langkah ini diambil agar pariwisata negeri ini bisa segera menggeliat kembali setelah sempat mengambil langkah ekstrem dengan menutup rapat-rapat pintu internasional selama Pandemi Covid-19.
Dilansir Japan Today yang mendapat informasi dari sumber-sumber pemerintah. Tampaknya penguasa negeri sakura ini hendak menghidupkan kembali ekonomi terbesar ketiga di dunia yang terpukul keras akibat virus corona.
Saat ini berbagai kalangan bisnis menekan pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida, untuk segera melonggarkan peraturan ketat Covid-19 pada turis luar negeri.
Jepang telah menuai kritik di dalam dan luar negeri karena gagal mengimbangi negara-negara Kelompok Tujuh lainnya dalam membuka perbatasannya, serta mengharuskan mereka yang berkunjung untuk mendapatkan visa dan memakai masker setiap saat selama perjalanan mereka.
Pada Awal minggu depan, kata sumber tersebut beberapa hari lalu, otoritas yang menangani pariwisata akan segera mempelajari bagaimana cara-cara melonggarkan langkah-langkah pengendalian dalam membuka pariwisata.
Adapun yang menjadi fokus pembahasan, selain mengangkat batas masuk, yang saat ini ditetapkan sebesar 50.000 orang, pemerintah juga akan membahas apakah wisatawan asing diizinkan bepergian tanpa pemandu wisata.
Ekonomi Jepang telah menunjukkan sedikit tanda-tanda pemulihan yang kuat, pemerintah Kishida telah mencoba untuk mempercepat pertumbuhan dengan mengundang lebih banyak pengunjung asing, yang sekarang dapat mengambil keuntungan dari depresiasi yen Jepang yang cepat.
Sebelumnya Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan bagaimana mengurangi pembatasan COVID-19 sambil “menjaga keseimbangan antara mencegah penyebaran infeksi” dan mempromosikan “kegiatan sosial dan ekonomi.”
Pernyataan Matsuno tersebut merupakan reaksi dari pernyataan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Seiji Kihara yang dalam sebuah penampilan televisi sehari sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah sedang meninjau kebijakan kontrol perbatasan untuk menjaga entri harian di bawah 50.000 dan akan menghapusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. (tvl)