Jalur logistik pemegang seperlima pasokan minyak dunia kini resmi dikuasai penuh oleh Iran melalui badan barunya, PGSA. Dengan memotong batas maritim UEA, Teheran kini punya kuasa penuh menyaring kapal sekutu Barat dan memberi karpet merah bagi China-Rusia.
WWW.JERNIH.CO – Pemerintah Iran, melalui badan domestik yang baru dibentuk bernama Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority atau PGSA), secara resmi mengumumkan pembentukan “zona maritim terkontrol” di Selat Hormuz.
Langkah sepihak ini memicu ketegangan diplomatik baru karena cakupan zonasinya yang agresif, meluas, dan memotong jalur perairan yang berbatasan langsung dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Berdasarkan peta dan koordinat resmi yang dirilis oleh PGSA, zona maritim terkontrol ini membelah Selat Hormuz dari timur ke barat dengan menetapkan garis batas baru. Di sisi timur (pintu masuk), menarik garis lurus yang menghubungkan wilayah Kuh-e Mobarak di Iran langsung ke area selatan Fujairah di UEA. Di sisi barat (pintu keluar), menghubungkan ujung Pulau Qeshm di Iran dengan wilayah Umm al-Quwain di UEA.
Setiap kapal komersial maupun tanker yang berniat melintasi jalur ini sekarang diwajibkan untuk melakukan koordinasi ketat serta mendapatkan izin (authorization) resmi dari pihak PGSA sebelum berlayar.
Keputusan dramatis ini diambil menyusul eskalasi konflik regional pasca-serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sempat menutup selat secara efektif.
Langkah pembentukan zona formal ini menjadi pembalasan birokrasi Iran terhadap upaya AS dan sekutunya yang terus menekan Teheran serta memberlakukan blokade tandingan di luar selat. Iran memanfaatkan celah ini untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas hukum rimba maritim di kawasan tersebut, sekaligus merespons manuver diplomatik anti-Iran yang sempat diajukan oleh UEA di Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Untuk memantapkan kendali di zona terkontrol ini, Iran menerapkan sistem pemeriksaan berlapis (multi-tiered vetting mechanism) yang dijalankan langsung oleh IRGC. Kapal-kapal wajib menyerahkan dokumen afiliasi yang merinci kepemilikan, kewarganegaraan kru, serta jenis dan nilai kargo guna menyaring kapal yang terhubung dengan AS atau Israel.
Selain pemeriksaan keamanan, PGSA juga memberlakukan pungutan biaya tol komersial atau tarif khusus safe passage bagi kapal-kapal non-sekutu yang ingin melintas dengan aman tanpa risiko hambatan militer.
Secara strategis, tujuan utama Teheran adalah mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi mereka atas Selat Hormuz—jalur logistik vital yang mengalirkan seperlima pasokan minyak bumi dunia. Dengan mengontrol wilayah maritim hingga batas UEA, Iran ingin memaksa komunitas internasional melakukan perjanjian bilateral langsung (government-to-government) dengan Teheran jika ingin perdagangan energi mereka tetap lancar.
Langkah ini menempatkan Iran pada posisi tawar yang kuat dalam geopolitik global, sekaligus memberikan hak istimewa bagi negara sekutu utamanya seperti China dan Rusia untuk melintas tanpa hambatan berarti.
Analisis Konflik Selat Hormuz merupakan referensi yang sangat baik untuk memahami mengapa Selat Hormuz menjadi titik krusial bagi pasokan energi global dan bagaimana dampak ekonomi dunia jika jalur ini ditutup atau dikontrol secara ketat oleh kekuatan militer seperti Iran.(*)
BACA JUGA: Sinyal Pemulihan Jalur Energi Dunia, Lalu Lintas Tanker di Selat Hormuz Mulai Bangkit