Permohonan dokumen perjalanan maupun izin masuk dan keluar Cina dapat ditolak jika ditemukan dokumen atau keterangan palsu.
JERNIH-Mulai 15 September 2026 Pemerintah Cina memperketat pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk dan keluar negaranya. Aturan tersebut mencakup proses pengajuan perjalanan, pembatasan keluar-masuk, hingga layanan perantara yang berkaitan dengan imigrasi.
Regulasi Administrasi Keluar dan Masuk disetujui dalam rapat Dewan Negara Cina pada 29 Juni 2026 dan ditandatangani Perdana Menteri Li Qiang pada 22 Juli. Aturan yang terdiri dari 19 pasal tersebut kemudian dipublikasikan pada 31 Juli 2026. sebagaimana dilansir Straits Time, beberapa waktu lalu.
Dalam regulasi tersebut tertuang aturan bagi wisatawan asing yang hendak berkunjung ke Cina, saat mengajukan dokumen perjalanan, harus jujur dalam memberikan informasi mulai dari tujuan perjalanan, kunjungan, maupun izin tinggal harus disampaikan secara benar dan sesuai ketentuan.
Otoritas imigrasi dan visa Cina, dalam aturan baru tersebut, dapat meminta pemohon memberikan keterangan serta menunjukkan atau menyerahkan dokumen, materi pendukung, hingga data elektronik untuk memeriksa identitas dan tujuan perjalanan.
Wisatawan yang hendak mengajukan visa atau dokumen perjalanan perlu memastikan seluruh informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aturan ini menjadi bagian dari upaya Cina memperkuat pengelolaan keluar-masuk negara sekaligus meningkatkan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan perjalanan lintas batas.
Permohonan dokumen perjalanan maupun izin masuk dan keluar Cina dapat ditolak jika ditemukan dokumen atau keterangan palsu,.
Regulasi baru tersebut juga mengatur perjalanan warga negara China ke luar negeri terutama bagi warga Pemerintah akan memperkuat peringatan bagi warga yang hendak bepergian ke negara atau wilayah yang menghadapi risiko serius, seperti konflik bersenjata, kejahatan, bencana alam, kecelakaan besar, maupun wabah penyakit menular. (tvl)