Kita belum lupa bagaimana pihak-pihak di Israel, terus berusaha mem-fait accomply Presiden Prabowo dengan memasukkan fotonya ke dalam banner besar di Tel Aviv yang mengesankan beliau mendukung Abraham Accord. Kita juga sering mendengar gosip bahwa AS dengan berbagai cara berusaha menekan Presiden Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel. Entah apa juga yang menjadi agenda Kash Patel, direktur FBI, saat baru-baru berkunjung dan diterima Presiden Prabowo.
Oleh : Haidar Bagir
JERNIH– Abraham Accords dibangun di atas suatu asumsi yang sangat problematis: bahwa konflik antara Israel dan negara-negara yang menolak menormalisasi hubungan dengannya hanyalah konflik biasa antarnegeri. Seolah-olah yang sedang terjadi tidak lebih daripada benturan kepentingan, persaingan geopolitik, atau permusuhan diplomatik yang dapat diselesaikan dengan saling membuka kedutaan, jalur penerbangan, perdagangan, investasi, dan kerja sama keamanan.
Padahal, persoalannya jauh lebih mendasar. Israel bukan sekadar sebuah negara yang sedang berselisih dengan negara-negara tetangganya. Israel berdiri dan berkembang melalui pendudukan serta perampasan hak-hak bangsa Palestina. Amnesty International dan Human Rights Watch bahkan telah menyimpulkan bahwa kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina memenuhi unsur kejahatan apartheid dan persekusi: suatu sistem dominasi yang terstruktur, bukan sekadar penyimpangan insidental dalam hubungan antarkelompok.
Di Gaza, persoalannya menjadi lebih mengerikan lagi. Israel disebut banyak pihak sebagai tak kurang dari telah melakukan genosida atas bangsa Palestina khususnya di Gaza.
Karena itu, normalisasi hubungan dengan Israel tidak dapat diperlakukan sama dengan rekonsiliasi antara dua negara yang pernah berperang, lalu sepakat mengakhiri permusuhan. Dalam konflik biasa, kedua pihak pada prinsipnya diakui memiliki hak politik yang setara. Dalam persoalan Israel–Palestina, justru terdapat bangsa yang terus-menerus kehilangan tanah, kebebasan, kedaulatan, dan bahkan hak untuk hidup secara aman.
Normalisasi yang tidak disertai penghentian pendudukan dan pemulihan hak Palestina berisiko bukan menghasilkan perdamaian, melainkan menormalkan ketidakadilan.
Inilah perangkap fundamental Abraham Accords. Ia berusaha menciptakan perdamaian regional dengan memisahkan Israel dari persoalan Palestina.
Sejumlah negara Arab, sangat mungkin juga RI, ditawari kerja sama ekonomi, teknologi, pertahanan, dukungan politik Amerika Serikat, atau keuntungan diplomatik lainnya. Dengan demikian, Israel dapat memperoleh pengakuan regional tanpa terlebih dahulu membayar harga politik berupa pengakhiran pendudukan dan penerimaan terhadap negara Palestina yang berdaulat.
Model seperti ini mungkin menghasilkan hubungan diplomatik. Namun, hubungan diplomatik tidak identik dengan perdamaian. Perdamaian yang hanya berlangsung di antara pemerintah, tetapi mengabaikan korban besar dan hak rakyat yang ditindas, adalah perdamaian yang rapuh. Ia dapat menciptakan ketenangan di ruang konferensi, sambil membiarkan kekerasan dan penindasan terus berlangsung di lapangan.
Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, terus berusaha memperluas Abraham Accords. Pada Juli 2026 ini, Trump bahkan mengaitkan kelanjutan perjanjian nuklir sipil Amerika–Saudi dengan tuntutan agar Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, Saudi selama ini masih berupaya mempertahankan posisi bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan terbentuknya negara Palestina atau setidaknya jalan yang jelas dan kredibel menuju solusi dua negara. Suatu harapan yang sulit, kalau tidak nyaris mustahil, dipercayakan kepada negara penindas seperti Israel.
Pakistan mengambil posisi yang lebih tegas. Menteri Luar Negeri Ishaq Dar pada Mei 2026 kembali menyatakan bahwa Pakistan tidak akan bergabung dengan Abraham Accords sebelum terbentuk negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Al-Quds atau Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Bagaimana dengan Indonesia? Kita belum lupa bagaimana pihak-pihak di Israel, terus berusaha mem-fait accomply Presiden Prabowo dengan memasukkan fotonya ke dalam banner besar di Tel Aviv yang mengesankan beliau mendukung Abraham Accord. Kita juga sering mendengar gosip bahwa AS dengan berbagai cara berusaha menekan Presiden Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel. Entah apa juga yang menjadi agenda Kash Patel, direktur FBI, saat baru-baru berkunjung dan diterima Presiden Prabowo.
Secara resmi, Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri selalu menyatakan bahwa setiap keterlibatan dalam diplomasi dengan AS, terkait “konflik” Israel-Palestina, hanya akan dilakukan dalam kerangka solusi dua negara, alias mempersyaratkan kemerdekaan bangsa Palestina. Tapi kita semua juga tahu, AS dan Israel tak akan pernah puas, dan akan menggunakan segala cara untuk merayu dan mengintimidasi pemerintah untuk mau mengikuti kemauan mereka agar Indonesia mendukung atau menormalisasi hubungan dengan Israel. Secara terang-terangan, atau secara terselubung dengan berpartisipasi dalam Abraham Accord.
Tapi saya tetap percaya bahwa Presiden Prabowo tidak akan gagal untuk memahami bahwa setiap langkah mendekat ke Israel tanpa jaminan keadilan nyata bagi bangsa Palestina adalah melawan kehendak banyak rakyat Indonesia. Dan jika tidak hati-hati, setiap langkah ceroboh ke arah ini cepat atau lambat hanya akan menimbulkan perlawanan dan memperparah situasi politik kita yang memang sudah ruwet belakangan ini. Tentu Pak Prabowo akan bersikap bijaksana untuk menghindarkan hal ini. []