Jelas Trump dan Netanyahu dalam posisi sulit. Mendeklarasikan kemenangan yang tidak meyakinkan karena sejak awal tujuan perangnya tidak jelas dan berubah-ubah – sementara Iran terlihat masih perkasa dengan tekanan atas AS dan Israel terus meningkat – sangat mungkin membawa kedua tokoh ini pada kejatuhan. Kalau tidak dimakzulkan, keduanya akan kalah dalam pemilu. Pemilu di Israel akan berlangsung pada Oktober mendatang saat populeritas Netanyahu anjlok. Dalam situasi ini, deeskalasi yang dilakukan Pakistan hanya mungkin tercapai bila GCC memenuhi tuntutan Iran mengusir AS dari kawasan atau AS menerima sebagian besar tuntutan Iran.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH–Proses gencatan senjata sebagaimana diinginkan Presiden AS Donald Trump menghadapi jalan buntu. Trump mengajukan 15 syarat pengakhiran perang melalui Pakistan sebagai mediator, yang intinya menuntut Iran menyerah. Tuntutan Trump tak mempertimbangan martabat Iran dan realitas di lapangan.
Tak heran, tuntutan arogan dan manipulatif itu dibalas Iran dengan 5 syarat penghentian perang yang, kendati masuk akal secara hukum, nyaris mustahil bisa diterima Trump. Menerima tuntutan Iran sama artinya dengan kapitulasi. Dus, tuntutan Trump dan Iran tidak menyisakan ruang diplomasi alias deadlock.
Sesungguhnya tuntutan Trump bukan diplomasi melainkan gimmick untuk memperlihatkan Iran dalam kontrol AS, yang sesungguhnya sedang menghadapi kesulitan besar, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Agresi AS-Israel terhadap Iran, yang dimaksudkan menghadirkan pergantian rezim (regime change) di Iran ternyata membuah hasil yang berkebalikan.
Kendati pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei serta sejumlah pemimpin militer dan pejabat negara berhasil dibunuh, rezim mullah tetap eksis. Bahkan semakin kuat. Terlebih, Iran melancarkan perang asimetris yang sukses. Pangkalan-pangkalan militer AS di negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) – Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain, dan Kuwait – plus Irak dan Yordania jadi target untuk dihancurkan Iran.
Puluhan tentara AS tewas dan ratusan lainnya cedera. Belakangan Iran juga menargetkan infrastruktur sipil di negara-negara Arab tersebut yang terkait dengan AS sebagai balasan atas serangan AS-Israel terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut Program Pembangunan PBB (UNDP), hingga 31 Maret GDP kawasan kehilangan 194 miliar dollar AS, yang membuat 4 juta warga Arab jatuh miskin.
Iran, bersama proksinya di Lebanon dan Yaman, juga menyasar lembaga-lembaga strategis dan infrastruktur sipil di berbagai kota di Israel menggunakan tit-for-tat strategy–mata dibalas mata, gigi dibalas gigi–yang membuat Israel terpukul hebat secara militer dan ekonomi, serta menciptakan keresahan sosial yang luas.
Sistem pertahanan udara berlapis Israel ternyata tak banyak membantu. Penutupan Selat Hormuz, rute tanker-tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi dunia, memicu krisis energi dan ekonomi global, yang menguras daya beli masyarakat AS. Kondisi inilah yang memaksa Trump menawarkan gencatan senjata.
Menolak Trump
Pakistan diberi kepercayaan sebagai mediator. Selain sekutu AS dan Arab Saudi, Pakistan juga tetangga Iran yang memiliki komunitas Syiah terbesar kedua setelah Iran. Komunitas Sunni pun bersimpati pada Iran. Terlebih, Islamabad menentang regime change. Selama dua hari (29-30 Maret), Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Turki, dan Mesir, bertemu dengan Menlu Pakistan di Islamabad untuk mencari jalan keluar yang menjembatani tuntutan AS dan tuntutan Iran.
Proses ini menjadi sulit karena Iran menolak berunding dengan Utusan Khusus AS Steve Wirkoff dan menantu Trump, Jared Kushner. Keduanya perunding dengan Menlu Abbas Araghchi di Geneva. Perundingan putaran kedua itu telah mengalami kemajuan substansial.
Sekonyong-konyong, tanpa menggubris permintaan GCC yang tak menghendaki eskalasi dengan Iran–juga tanpa memberi tahu NATO-– AS-Israel melancarkan agresi terhadap Iran. Mengapa Trump dan PM Israel Benjmain Netanyahu memilih membuyarkan proses diplomasi saat Iran telah memberi konsesi signifikan?
Netanyahu, yang sudah sejak 40 tahun lalu menghendaki regime change di Iran, berperan besar dalam agresi ini. Sehari setelah pecah demonstrasi besar di Iran (28 Desember 2025), Netanyahu bertemu Trump di Gedung Putih. Pada kesempatan itu, Netanyahu membujuk Trump untuk segera melancarkan perang terhadap Iran.
Mengutip informasi dari badan intelijen Israel (Mossad), Netanyahu mengatakan kaki tangan Israel sudah siap mengambil alih pemerintahan. Yang diperlukan AS-Israel hanyalah menciptakan kondisi untuk itu, berupa serangan singkat yang menargetkan para pemimpin puncak Iran. Menurut Netanyahu ini kesempatan emas mengingat posisi rezim mullah sedang rapuh akibat lilitan ekonomi dan keresahan sosial yang sedang meluas.
Demonstrasi yang diorkestrasi Israel dan AS itu mendorong aparat Iran bertindak keras hingga menewaskan ribuan demonstran. Bagaimanapun, agresi itu menjadi bumerang. Rakyat Iran bahkan bersatu mendukung pemerintahan mereka. Yang juga di luar dugaan, Iran berhasil membalikkan keadaan.
Memang AS-Israel berhasil mendegradasi kapasitas militer Iran, tapi itu tidak mengurangi kapabilitas ofensif militernya untuk menghan-curkan aset militer AS dan Israel di seluruh kawasan, termasuk menembak jatuh drone, pesawat canggih F-35, pesawat pengisi bahan bakar di udara, serta berhasil menyasar kapal induk AS di Laut Arab.
Di saat bersamaan, AS makin terisolasi dan tak punya lagi pengungkit politik (political leverage) untuk menekan Iran. Situasi ini terbaca dari permohonan Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi kepada Trump untuk segera menghentikan perang karena tak ada pihak manapun yang dapat melakukannya.
Sehari kemudian, El-Sisi ke Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, sekutu Iran, guna membicarakan perkembangan perang yang telah menciptakan situasi genting di Timteng. Pada saat bersamaan, Menlu Pakistan Ishaq Dar terbang ke China, sekutu Iran lainnya, untuk bertemu Menlu Wang Yi di Beijing guna membicarakan isu yang sama.
Bisa diduga misi El-Sisi di Moskow dan Dar di Beijing bertujuan mendorong Rusia dan China melunakkan sikap Iran, terutama agar Iran bersedia berunding dengan AS. Menlu Abbas Araghchi mengaku telah menjalin kontak dengan Witkoff, tapi bukan berunding. Teheran menegaskan hanya mau berunding dengan Wakil Presiden AS, JD Vance.
Vance adalah tokoh yang menolak agresi terhadap Iran dan calon presiden dari Partai Republik pada pemilu 2028. Sikap Iran tak bisa dilepaskan dari kebijakan Trump terhadap Iran dan karakter dustanya. Pada 2018, di periode pemerintahannya (2017-2021), Trump mundur dari perjanjian multilateral terkait program nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) antara Iran dengan 6 kekuatan dunia.
Padahal, menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), perjanjian yang diteken pada 2015–yang didukung Resolusi DK PBB 2231 — itu berjalan mulus. Rusia, China, Perancis, Inggris, dan Jerman juga berpendapat sama. Mundurnya Trump, yang juga dipengaruhi Netanyahu, disertai tekanan ekonomi maksimum untuk melemahkan Iran.
Segera setelah dilantik pada Januari 2025, Trump mengirim Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Oman untuk berunding dengan Abbas Araghchi. Ketika melawat ke tiga negara anggota GCC pada Mei, Trump memuji kemajuan yang dicapai dalam perundingan yang telah memasuki putaran keenam.
Namun, serta merta AS membantu Israel mengebom Iran dalam perang 12 hari pada Juni. Lebih dari seribu warga Iran tewas, termasuk beberapa petinggi militer dan pakar nuklir Iran. Agresi dihentikan setelah Trump menyatakan situs-situs nuklir Iran telah dimusnahkan.
Pada Februari, Trump kembali mengajak Iran berunding dengan syarat-syarat yang ditambahkan: Iran tak boleh melanjutkan program nuklirnya meskipun untuk keperluan sipil, membatasi program rudalnya, serta membubarakan poros perlawanan, yaitu jaringan proksi Iran di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman.
Iran menolak dua syarat yang terakhir, tapi bersedia mencairkan uranium yang telah diperkaya, membuka sektor energinya bagi kerja sama dengan perusahaan AS, dan akan membeli pesawat komersial AS. Putaran ketiga disepakati akan dilaksanakan di Wina, yang dipercaya Iran sebagai perundingan terakhir menuju kesepkatan komprehensif.
Namun, sebelum agresi AS-Israel dilancarkan, Trump dan pejabat AS lain mengluarkan preteks fabrikasi yang berbeda untuk menjustifikasi agresi AS-Israel. Trump, misalnya, menuduh Iran mengancam AS dengan rudal antar-benua (ICBM), Witkoff mengatakan Iran segera menyerang Israel, dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan Iran segera memiliki senjata nuklir, Dus, kepercayaan Iran pada Trump lenyap seketika.
Peras Arab
Akibat kalkulus politik yang salah menyebabkan AS dan Israel terperangkap dalam perang yang tiada ujungnya. Biaya untuk itu sangat besar yang dengan sendirinya memotong anggaran negara, khususnya bidang kesehatan AS, ketika rakyat sudah terbebani oleh kenaikan harga barang yang dipicu kebijakan tarif Trump dan kenaikan harga BBM.
Untuk itu, Trump mengungkapkan niatnya meminta GCC menutup kerugian AS ini sebagai imbalan AS melindungi eksistensi monarki di sana. Jumlahnya puluhan miliar dollar AS. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengungkapkan pikiran Trump bahwa pembiayaan GCC ada presedennya.
Yaitu, ketika tentara multinasional pimpinan AS melancarkan perang terhadap rezim Saddam Hussein yang menginvasi Kuwait pada 1990. Perang selama 40-an hari itu memakan biaya sekitar 160 miliar dollar AS yang ditanggung bersama, termasuk Jerman dan Jepang. Tapi ada perbedaan mendasar antara perang Irak dan perang Iran.
Leavitt mengatakan keterlibatan AS atas permintaan GCC. Sesungguhnya AS yang menghendakinya, juga atas bujukan Netanyahu yang ketika itu melihat rezim Saddam sebagai ancaman bagi Israel. GCC ditekan AS untuk mengundang militer AS. Bahkan ulama Saudi mengeluarkan fatwa yang membolehkan negara Muslim meminta pertolongan negara non-Muslim untuk memerangi negara Muslim lain.
Berikut, Irak melanggar hukum internasional sehingga ada justifikasi hukum untuk memeranginya. Sebaliknya, Iran adalah korban agresi AS-Israel. Setidaknya dua anggota GCC – Oman dan Qatar – telah berusaha membujuk Trump untuk tidak memerangi Iran.
Kalau benar laporan Middle East Eye bahwa penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) menyetujui serangan AS-Israel ketika ia dibujuk Lindsey Graham, seorang Senator dari Kristen Zionis garis keras, yang mengunjungi MBS di Riyadh pada akhir Januari, maka mungkin layak Riyadh ikut menyetor biaya perang.
Namun, ini pun masih debatable karena faktanya AS tak mampu melindungi monarki itu. Agresi AS-Iran malah mengekspos GCC, Irak, dan Yordania menjadi mangsa Iran. Terlebih, perlindungan AS atas GCC sudah menjadi kewajiban AS sesuai kesepakatan tahun 1974 bahwa minyak Arab harus dibeli menggunakan dollar AS dan petrodollar yang didapat itu harus diinvestasikan di AS. Imbalannya, AS menjamin eksistensi GCC.
Pangkalan-pangkalan militer AS di GCC yang masing-masing bernilai puluhan miliar dollar AS dibangun dengan uang GCC juga. Sementara itu, GCC tidak mengutuk agresi AS-Israel. Bahkan, tak mengungkapkan belasungkawa terhadap pembunuhan Khamenei yang, menurut norma internasional, hal itu harus dilakukan. Apalagi Khamenei adalah pemimpin negara Muslim.
Syiah Imamiyah atau Ja’fariyah yang dipeluk mayoritas rakyat Iran, Irak, Bahrain, sebagian Muslim Pakistan, India, Arab Saudi, Kuwait, Lebanon, UEA, Turki, dan Azerbaijan, hanya memiliki perbedaan furuiyah dengan Sunni. Perbedaan fundamentalnya hanya satu, yaitu masalah imamiyah.
Mereka berpendapat setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan (imamah) kaum Muslim harusa berada di tangan 12 Imam Ahlul Bait, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Imam Mahdi yang gaib sejak abad ke-10. Otomatis Syiah menolak keabsahan kekhalifahan Abubakar Asshidiq, Umar bin Khathab, Usman bin Affan, dan seterusnya.
Syiah Zaidiyah yang dipeluk mayoritas komunitas Yaman Utara, tempat bercokolnya milisi Houthi, jauh lebih moderat. Kendati mengaanggap Ali lebih utama, mereka mengakui keabsahan Khulafah Arrasyidin itu, serta menjadikan fikih Syafi’i sebagai sumber hukum. Syiah Imamiyah dan Zaidiyah tidak mengakui Syiah Ismailiyah (7 Imam), Syiah Alawiyah, dan Druze sebagai Muslim.
Al-Azhar di Mesir, yang bisa dikata sebagai pusat Muslim Sunni, dan Organisasi Kerja Sama Islam, menganggap Syiah Imamiyah dan Zaidiyah sebagai Muslim. Bahkan, sebagai bagian dari reformasi sosial-budaya, Monarki Arab Saudi mengakui Syiah mainstream sebagai Muslim.
Kendati Iran berulang kali menyatakan ia hanya menyerang target AS di Teluk, tak bisa dipungkiri Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga menyerang infrastruktur sipil vital di GCC. Penyebabnya, mungkin karena sikap GCC bersifat ambigouos: menyatakan netral tapi mengecam Iran tanpa mengaitkannya dengan agresi AS-Israel.
Bahkan, serangan AS atas Pulau Kharg milik Iran berasal dari Uni Emirat Arab. Melihat besarnya kerugian yang diderita GCC, Irak, dan Yordania, yang berpotensi mendestabilisasi negara mereka, Iran menuntut mereka mengusir AS dari kawasan, hal yang sulit diwujudkan Arab.
Upaya Deeskalasi
AS bukan hanya menghadapi tekanan regional untuk segera mengakhiri perang, tapi juga tekanan domestik dan global. Pada 29 Maret, puluhan juta rakyat AS di 50 negara bagian –-demonstrasi bertajuk “No Kings” — turun ke jalan mengecam kebijakan-kebijakan Trump, termasuk perang yang dilancarkan terhadap Iran.
Pada hari yang sama, demonstrasi anti-Trump melanda kota-kota di Eropa. Ajakan Trump agar NATO membantu AS membuka Selat Hormuz tidak digubris. Pasalnya, perang ilegal tanpa dukungan resolusi DK PBB, tidak dibicarakan dengan NATO. Di luar itu, bagaimana NATO bisa membantu agresi AS-Israel ke Iran sementara mereka mengecam agresi Rusia ke Ukraina.
Maka pada 31 Maret, Menhan AS Pete Hegseth menjanjikan perang akan berakhir dalam hitungan minggu, bukan bulan. Ia menegaskan tujuan perang AS telah tercapai, yaitu telah terjadi pergantian rezim di Iran karena pemimpin puncak sipil dan militer Iran telah diganti oleh figur berbeda.
Ini mengindikasikan AS tak jadi mengirimkan tentara AS untuk menginvasi Iran, baik untuk menduduki Pulau Kharga maupun Pulau Abu Musa, untuk membuka Selat Hormuz yang nyaris mustahil bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dan AS akan mendeklarasikan kemenangan tanpa harus memenuhi semua atau sebagian syarat Iran.
Trump harus melakukan ini karena perang ini sangat tidak popular di AS dan dikecam pendukung Trump sendiri sehingga mengancam posisi Partai Republik dalam pemilu sela pada November. Walakin, hal ini tidak menyelesaikan masalah karena melanggengkan permusuhan AS-Iran. Sangat mungkin Selat Hormuz tetap ditutup bagi tanker-tanker yang terafiliasi dengan AS dan Israel.
Pertanyaan berikutnya, apakah GCC bersedia mengusir untuk selamanya kehadiran militer AS di kawasan? Apakah Iran akan berhenti menyerang target-target militer dan sipil AS di Teluk? Lalu, apakah Israel akan menerima realitas ketika AS menghentikan perang saat tujuan perangnya tidak tercapai?
Dalam situasi babak belur ini sulit membayangkan Israel akan meneruskan perang ketika ekonominya morat-marit, diserang dari utara oleh Hezbullah, dari selatan oleh Houthi, dan dari timur oleh Iran. Tetapi bagaimana bila Israel juga mendeklarasikan kemanangan dan menghentikan perang sementara Iran dan proksi-proksinya terus menyerangnya?
Jelas Trump dan Netanyahu dalam posisi sulit. Mendeklarasikan kemenangan yang tidak meyakinkan karena sejak awal tujuan perangnya tidak jelas dan berubah-ubah – sementara Iran terlihat masih perkasa dengan tekanan atas AS dan Israel terus meningkat – sangat mungkin membawa kedua tokoh ini pada kejatuhan.
Kalau tidak dimakzulkan, keduanya akan kalah dalam pemilu. Pemilu di Israel akan berlangsung pada Oktober mendatang saat populeritas Netanyahu anjlok. Dalam situasi ini, deeskalasi yang dilakukan Pakistan hanya mungkin tercapai bila GCC memenuhi tuntutan Iran mengusir AS dari kawasan atau AS menerima sebagian besar tuntutan Iran. Wallahu’alam bissawab! []
*Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES); Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)