Ukuran keunggulan nasional tidak lagi ditentukan megahnya gedung sekolah berdiri, berapa lama seseorang mengenyam pendidikan formal, atau melimpahnya sumber daya alam yang tersimpan di perut bumi. Penentu sesungguhnya adalah kualitas modal manusia (human capital quality) yang memiliki kedalaman kognitif untuk memahami realitas, mengolah pengetahuan secara kritis, melahirkan inovasi teruji, serta mengambil keputusan publik yang rasional sekaligus bermoral. Pada titik inilah kecerdasan literasi memperoleh makna strategisnya.
Oleh : Fahmy Lukman*
JERNIH–Saya menyimak seksama sebuah video yang beredar tentang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dialog Kepala Perpusnas dengan DPR beberapa waktu lalu (16 Juli 2026). Salah satu aspek penting yang dikemukakan Prof. Dr. E. Aminudin Aziz, sebagai kepala Perpusnas, dalam konteks itu adalah terjadinya pengurangan anggaran Perpusnas yang cukup signifikan sehingga dikhawatirkan program strategis Perpusnas tentang cerdas literasi tidak bisa dilakukan dengan baik.
Mencermati hal itu maka yang perlu disadari para pemangku kebijakan adalah pusaran dunia saat ini bergerak dalam lanskap VUCA dan BANI. Ukuran kemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan megastruktur beton atau kekayaan alam semata, melainkan oleh cara berpikir masyarakatnya. Tanpa keberanian politik anggaran dan kesungguhan untuk membangun ekosistem literasi, maka bonus demografi Indonesia saat ini berisiko tinggi berubah menjadi bencana peradaban.
Krisis Literasi, Krisis Peradaban
Di tengah dunia yang bergerak cepat dalam ruang VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), kriteria kemajuan suatu bangsa telah mengalami pergeseran paradigmatik. Ukuran keunggulan nasional tidak lagi ditentukan megahnya gedung sekolah berdiri, berapa lama seseorang mengenyam pendidikan formal, atau melimpahnya sumber daya alam yang tersimpan di perut bumi.
Penentu sesungguhnya adalah kualitas modal manusia (human capital quality) yang memiliki kedalaman kognitif untuk memahami realitas, mengolah pengetahuan secara kritis, melahirkan inovasi teruji, serta mengambil keputusan publik yang rasional sekaligus bermoral. Pada titik inilah kecerdasan literasi memperoleh makna strategisnya. Literasi yang dimaksud bukanlah pemaknaan mekanis sebatas kemampuan merangkai huruf, mengeja kata, atau menghafal teks formal. Literasi lebih dari itu. Literasi itu proses konstruksi makna (meaning-making process). Proses tentang kapasitas seseorang menafsirkan realitas sosial kompleks, menghubungkan informasi terfragmentasi menjadi pengetahuan utuh, mengevaluasi narasi secara kritis, dan pada akhirnya membangun pandangan dunia (worldview) yang memandu tindakan nyata.
Oleh sebab itu, krisis literasi sebuah bangsa pada hakikatnya bukan sekadar krisis teknis-pedagogis persekolahan dan kampus di Indonesia. Hal itu merupakan krisis cara berpikir yang lambat laun menjelma menjadi krisis kebudayaan dan peradaban. Konsep inilah yang direfleksikan sebagai Civilizational Literacy, yaitu fondasi literasi yang menentukan mutu daya pikir, kualitas kebijakan publik, dan arah sejarah perjalanan suatu bangsa.
Data Empiris, Alarm Masa Depan Indonesia
Kegelisahan mengenai krisis literasi bukan sekadar spekulasi teoretis, melainkan realitas yang dikonfirmasi dengan berbagai indikator kuantitatif internasional. Data empiris membeberkan gambaran yang menuntut perhatian serius para pemangku kebijakan. Mari kita perhatikan Skor PISA Indonesia saat ini. Dalam dua dekade terakhir menunjukkan trend stagnasi, bahkan penurunan signifikan dan hal ini sangat memprihatinkan, yaitu terjadi pada tiga literasi dasar, meliputi membaca, matematika, dan sains; berada secara konsisten di bawah rerata negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Indeks EF EPI (English Proficiency Index) telah menempatkan kecakapan bahasa internasional masyarakat Indonesia pada level menengah ke bawah di kawasan Asia Tenggara. Hal ini merupakan laporan pemeringkatan kemahiran bahasa Inggris orang dewasa berbagai negara dan disusun berdasarkan data tes gratis EF Standard English Test (EF SET). Pada edisi EF EPI 2025, Indonesia menempati peringkat ke-80 dari 123 negara di dunia dengan skor 471 (kategori kemahiran rendah). Skor ini berada di bawah rata-rata Asia dan tertinggal dari negara tetangga Malaysia (Peringkat 24) dan Filipina (Peringkat 28).
Pada konteks tersebut, indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun mencatatkan kenaikan kuantitatif (peningkatan numerik), tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi lompatan kualitas literasi fungsional, yaitu kemampuan menggunakan informasi tertulis untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Lalu, bagaimana kualitas kemahiran berbahasa Indonesia di dalam negeri bagi masyarakat kita? Tampaknya musti ada riset serius tentang hal ini.
Merujuk data di atas, maka hal ini tidak boleh diperlakukan sekadar data statistik pendidikan rutinitas harian. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, indikator tersebut merupakan early warning system mengenai kondisi modal manusia Indonesia. Jadi, sebenarnya yang sedang dipertaruhkan itu bukan lagi nilai ujian di atas kertas, melainkan kapasitas kolektif bangsa untuk menghasilkan inovasi, mendongkrak produktivitas nasional, dan mempertahankan kedaulatan di tengah ekonomi global berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Dari Bahasa Menuju Peradaban
Gagasan sentral yang menjembatani ilmu linguistik, wacana publik, dan ekonomi pembangunan dapat dirumuskan dalam rantai kausalitas epistemologis yang sistematis. Perhatikan hal berikut:
bahasa > teks bermakna > menuntun cara berfikir > pengambilan keputusan >
menentukan kebijakan > budaya dan peradaban
Rantai kausalitas di atas, menunjukkan bahasa bukan sekadar medium komunikasi netral, melainkan struktur kognitif (cognitive framing) yang membentuk batas-batas dunia manusia. Rantai kausalitas di atas memiliki implikasi kebijakan yang besar. Artinya bahasa membentuk makna; membentuk kosakata dan wacana yang diserap masyarakat dan itu semua menentukan bagaimana mereka memaknai realitas. Begitu pula, sebuah makna membentuk cara berpikir yang menentukan kualitas pemaknaan yang menentukan ketajaman penalaran dan logika publik.
Cara berpikir membentuk keputusan berisikan penalaran yang jernih menghasilkan konsensus sosial dan keputusan rasional. Keputusan membentuk arah kebijakan, yaitu kebijakan publik lahir dari tradisi literat berbasis data empiris (evidence-based policy) dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan membentuk peradaban dan hal ini merupakan akumulasi kebijakan rasional. Inilah yang pada akhirnya menentukan apakah peradaban sebuah bangsa tumbuh kokoh atau roboh oleh krisis. Oleh sebab itu, Investasi pada ekosistem literasi sesungguhnya merupakan investasi pada cara berpikir sebuah bangsa. Masyarakat miskin literasi cenderung menghasilkan wacana publik yang emosional, reaktif, dan terjebak pada solusi teknokratis yang sifatnya instan dan instingtif.
Prinsip Pareto, Investasi Kecil, dan Social Return
Dalam teori alokasi sumber daya, Prinsip Pareto mengajarkan bahwa 20 persen faktor input strategis sering kali menentukan 80 persen akumulasi dampak sistemik. Dalam konteks pembangunan nasional, kecerdasan literasi merupakan faktor input 20 persen yang paling menentukan tersebut. Artinya adalah anggaran literasi bukan pos belanja konsumtif yang membebankan negara, melainkan modal strategis dengan tingkat pengembalian sosial (social return on investment) yang jauh melampaui nilai nominal fiskalnya.
Porsi anggaran negara yang dialokasikan pengembangan kualitas guru dan dosen, perpustakaan publik, jaringan riset ilmiah, ekosistem perbukuan, dan literasi digital memang tampak relatif kecil dibanding total belanja infrastruktur fisik. Namun, dampaknya seperti snow ball, menggelinding ke seluruh sendi bernegara berupa meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, mendorong inovasi industri, memperkuat ketahanan sosial, hingga menaikkan daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan. Saya pikir hal ini selaras dengan rancangan Kemenristekdikti; memunculkan inovasi baru dan meningkatkan daya saing bangsa sebagai keywordsnya.
Memperhatikan hal di atas, maka pentingnya kedudukan literasi dalam konteks pembangunan nasional menemukan landasan konseptualnya saat kita mencoba menyintesiskan pemikiran verdasarkan implikasi kunci literasi (IKL). Perhatikan hal berikut ini, yaitu:
a. manusia itu bukanlah sekadar unit tenaga kerja fisik, melainkan aset produktif yang nilainya bertambah secara eksponensial melalui investasi pendidikan dan pengetahuan (Human Capitak Theory).
b. Pembangunan sejati adalah proses perluasan kapabilitas substantif manusia berpikir, bernalar, dan menentukan jalan hidup yang bermakna (Capability Approach).
c. Kemakmuran era modern tidak lagi digerakkan oleh kepemilikan modal fisik atau mesin, melainkan oleh aplikasi pengetahuan terstruktur (Knowledge-Driven Economy).
Benang merahnya adalah bertumpu pada cerdas literasi. Literasi meningkatkan daya kognitif manusia; daya kognitif memicu lahirnya inovasi; inovasi menggerakkan produktivitas; dan peningkatan produktivitas pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Kerangka Konseptual: Civilizational Literacy Framework
Untuk menuntun pengambil kebijakan dalam memetakan dampak alokasi anggaran terhadap masa depan bangsa, maka perlu dirumuskan sebuah kerangka kerja konseptual komprehensif, yaitu Civilizational Literacy Framework CLF):
[ Politik Anggaran ]
↓
[ Ekosistem Literasi ] (Buku, Guru, Riset, Perpustakaan, Akses Digital)
↓
[Meaning-Making] (Penafsiran Realitas & Evaluasi Kritis)
↓
[Worldview & Penalaran] (Cara Pandang Rasional & Bermoral)
↓
[Kualitas Human Capital] (Kapasitas Kognitif & Adaptabilitas)
↓
[Inovasi & Produktivitas] (Penciptaan Teknologi & Solusi)
↓
[Daya Saing Nasional] (Keunggulan Kompetitif Global)
↓
[Kemajuan Peradaban] (Masyarakat Beradab & Sejahtera)
Kerangka kerja di atas memberikan ketegasan logis, yaitu keputusan alokasi anggaran dalam APBN/APBD bukanlah sekadar rutinitas administratif-teknokratis tahunan, melainkan titik awal menentukan apakah sebuah negara sedang melangkah menuju puncak kejayaan atau menuju kemunduran peradaban. Posisi Indonesia kini berada di ambang jendela kesempatan emas bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai puncak tertinggi. Namun, literatur ekonomi pembangunan mengingatkan bahwa bonus demografi tidak pernah terjadi secara otomatis menjadi bonus ekonomi.
Faktor penentu yang mengubah potensi kuantitatif demografi menjadi deviden ekonomi adalah kualitas manusia. Apabila angkatan kerja yang melimpah tersebut tidak dibekali kecerdasan literasi fungsional, analisis kritis, dan keterampilan adaptif, maka melimpahnya jumlah penduduk justru berisiko tinggi memicu bencana demografi (demographic disaster). Indonesia akan dibayangi pengangguran terstruktur, ledakan kerentanan sosial, dan penurunan daya saing nasional karena kalah bersaing dalam era otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Perspektif Transendental: Perintah Iqra’
Argumen pentingnya literasi ini memperoleh pembenaran transendental dan historis yang kokoh dalam tradisi keagamaan dan sejarah peradaban Islam. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah membangun infrastruktur fisik, mendirikan pusat perdagangan, atau memperkuat armada militer, melainkan sebuah imperatif kognitif tunggal, yaitu Iqra’ (Bacalah!).
Pesan epistemologis ini menegaskan bahwa pembangunan manusia harus senantiasa mendahului pembangunan fisik. Peradaban Islam klasik pada abad pertengahan yang melahirkan pusat-pusat keilmuan di Baghdad, Cordoba, dan Cairo serta mencetak tokoh besar, seperti Ibn Sina, Al-Biruni, al-Khawarizmi, dan Ibn Khaldun tidaklah dimulai dari kemewahan material, melainkan dari pembentukan budaya iqra’ ‘baca’, penerjemahan karya ilmiah, dan pengagungan riset. Ini adalah strategi pembangunan peradaban yang paling otentik dan relevansinya tak pernah pudar.
Pada konteks inilah maka perlu adanya keberanian pemangku kepentingan untuk memrioritaskan kualitas potensi manusia. Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak pernah dibangun pertama-tama oleh deretan semen, baja, atau megastruktur fisik semata. Semua karya fisik tersebut hanyalah cerminan materiil dari sesuatu yang jauh lebih fundamental berkenaan dengan kualitas cara berpikir manusianya. Cara berpikir dibentuk literasi, literasi yang disokong ekosistem ilmu, dan ekosistem ilmu hanya dapat bertumbuh subur jika dan hanya jika didukung oleh keputusan politik anggaran yang visioner.
Pertanyaan mendasar bagi para pengambil kebijakan hari ini bukanlah ‘berapa besar anggaran yang kita miliki ?’, melainkan ‘seberapa besar keberanian politik anggaran kita untuk memprioritaskan manusia sebelum segalanya’.” Setiap rupiah belanja negara yang dialokasikan secara sungguh-sungguh untuk pendidikan berkualitas, peningkatkan kapasitas guru-dosen, fasilitas perpustakaan, infrastruktur literasi digital, dan dana riset bukanlah beban biaya yang menghabiskan kas negara, melainkan investasi peradaban yang bernilai abadi. Bangsa yang berani menginvestasikan anggarannya untuk memerdekakan cara berpikir rakyatnya sedang menanam benih kejayaan masa depan. Bangsa yang mengabaikannya, sadar atau tidak, sedang membiarkan peradabannya meredup perlahan di tengah persaingan zaman dan ujungnya kita sebagai bangsa “lenyap”. Berani terima tantangan? Naikkan rupiah untuk cerdas literasi dan lanjutkan MBG. []
*Associate Professor pada Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Unpad dan mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo dan Manila.