Kepercayaan global terhadap Indonesia dibangun selama dua dekade dan kehilangan separuhnya dalam tujuh tahun. Ia tidak akan pulih dalam satu kuartal dan tidak akan pulih dengan pernyataan optimistis di hadapan wartawan. Ia akan pulih — perlahan tapi pasti, satu keputusan yang konsisten pada satu waktu — kalau kita memulai dengan hal yang paling sederhana sekaligus paling sulit dalam politik ekonomi: jujur tentang di mana kita berdiri, dan berani melakukan apa pun yang perlu dilakukan meski tidak populer.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Tujuh tahun lalu, investor asing memegang hampir 40 persen dari seluruh Surat Berharga Negara Indonesia yang beredar. Hari ini, angka itu tinggal 12,62 persen — terendah sejak November 2006, hampir dua dekade lalu.
Di pasar saham, net sell asing sudah menembus Rp 54 triliun sepanjang tahun ini. Rupiah sempat menembus Rp 18.000, yield obligasi pemerintah dengan tenor sepuluh tahun mendekati 6,90 persen dan sejumlah analis bahkan memperkirakan rupiah masih belum juga stabil hingga akhir Juni. Ini bukan gejolak harian yang biasa. Ini adalah peta dari sebuah eksodus yang berlangsung diam-diam, tetapi konsisten selama bertahun-tahun.
Dan respons resmi dari pemerintah? Menkeu menyebut pelemahan rupiah dipicu oleh “rumor” para ekonom. Mensesneg menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Presiden menepis kekhawatiran bahwa melemahnya rupiah mencerminkan melemahnya perekonomian. Tapi publik menilai ada yang terasa tidak pas ketika pasar bergerak ke arah yang bertolak belakang dengan narasi resmi — bukan sekali, bukan dua kali, melainkan selama tujuh tahun berturut-turut.
Persoalan intinya bukan sekadar apakah fundamental kita kuat atau lemah secara absolut. Persoalannya adalah: fundamental kita kuat dibandingkan dengan apa yang investor global harapkan dari sebuah negara berpenduduk 280 juta jiwa dengan sumber daya alam yang melimpah? Dan di situlah jawabannya menjadi semakin menyakitkan.
Dari 40 persen menjadi 12,62 persen bukan perjalanan semalam. Ini adalah akumulasi dari serangkaian keputusan yang secara bertahap melemahkan kepercayaan: ketidakpastian kebijakan yang berulang, insiden tata kelola pasar modal yang ditangani setengah hati, defisit fiskal yang diprediksi akan membengkak dan narasi resmi yang terlalu sering tidak sinkron dengan data yang bisa dibaca oleh semua orang di Bloomberg. Ketika MSCI membekukan indeks Indonesia sejak Februari 2026 karena kekhawatiran tata kelola dan kemudian mengeluarkan 19 saham dari indeksnya pada Mei, itu merupakan hasil evaluasi sistematis selama bertahun-tahun — tentu bukan reaksi sesaat terhadap rumor.
Yang membuat situasi ini lebih mengkhawatirkan adalah karakternya yang berbeda dari krisis sebelumnya. Pada 1998, modal kabur akibat krisis sistemik yang akut dan menghantam seluruh kawasan. Pada 2020, modal keluar karena pandemi global yang tidak ada satu negara pun yang bisa menghindarinya. Tapi pada 2026, modal keluar dari Indonesia sementara Thailand justru mencatat kenaikan indeks saham 23 persen dalam tahun yang sama, Singapura menyalip Indonesia dalam kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya, dan Malaysia mempertahankan stabilitasnya. Ini bukan badai yang menghantam semua kapal. Ini selektivitas — dan Indonesia diduga berada di sisi yang salah dalam pilihan itu.
Ada yang berpendapat bahwa penurunan kepemilikan asing di SBN sebenarnya mencerminkan keberhasilan kita dalam membangun basis investor domestik yang lebih kuat. Kalau asing hanya 12 persen, artinya 88 persen dipegang oleh investor lokal — dan itu lebih stabil. Argumentasi ini mengandung kebenaran parsial di mana diversifikasi basis investor memang penting. Namun, membaca penurunan dari 40 persen menjadi 12 persen sebagai kesuksesan adalah cara berpikir yang berbahaya. Investor asing bukan hanya sumber pembiayaan; mereka juga barometer kepercayaan global. Ketika mereka pergi secara masif dan konsisten, kita kehilangan sinyal penting tentang apa yang harus diperbaiki — dan kita kehilangan likuiditas yang membuat pasar kita efisien.
Lebih dari itu, basis investor domestik yang mengisi kekosongan tersebut sebagian besar terdiri dari bank-bank BUMN dan investor institusional yang “dipaksa” menyerap SBN demi menjaga stabilitas pasar. Ini bukan pendalaman pasar yang organik; ini adalah substitusi paksa yang menyembunyikan tekanan fiskal di balik angka kepemilikan yang tampak stabil.
Lalu apa yang dibutuhkan?
Bukan pidato tentang fundamental yang kuat dan pertumbuhan kuartal I/2026 5,61 persen— itu justru semakin melemahkan kredibilitas ketika pasar bergerak ke arah yang berlawanan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran diagnostik, yaitu mengakui secara terbuka bahwa ada masalah tata kelola, koordinasi kebijakan, dan kepercayaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi BI atau kenaikan SRBI semata.
Pemerintah perlu menunjukkan kepada investor global — bukan sekadar mengatakan, melainkan menunjukkan — bahwa reformasi tata kelola pasar modal berjalan nyata dan cukup untuk melewati evaluasi MSCI pada Juni ini. Revisi asumsi APBN perlu dilakukan secara transparan dan segera, karena setiap hari asumsi kurs Rp 16.500 dibiarkan berdampingan dengan realitas Rp 18.000, maka kepercayaan akan semakin terkikis. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter perlu ditunjukkan secara konkret, bukan sekadar dinyatakan dalam konferensi pers bersama.
Untuk pelaku usaha, membaca situasi ini dengan jernih juga berarti tidak menunggu stabilitas datang dari atas. Lindung nilai (hedging) terhadap risiko nilai tukar bukan lagi pilihan defensif —melainkan standar manajemen risiko yang rasional. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk memperkuat pasar modal domestik dan menarik lebih banyak investor institusional lokal yang berorientasi jangka panjang, merupakan pekerjaan bersama antara dunia usaha, BEI, dan OJK yang tidak bisa terus ditunda.
Kepemilikan asing di SBN yang tinggal 12,62 persen adalah angka yang harus dipasang di dinding setiap ruang rapat pembuat kebijakan. Bukan sebagai statistik yang memalukan, melainkan sebagai pengingat bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia dibangun selama dua dekade dan kehilangan separuhnya dalam tujuh tahun. Ia tidak akan pulih dalam satu kuartal dan tidak akan pulih dengan pernyataan optimistis di hadapan wartawan. Ia akan pulih — perlahan tapi pasti, satu keputusan yang konsisten pada satu waktu — kalau kita memulai dengan hal yang paling sederhana sekaligus paling sulit dalam politik ekonomi: jujur tentang di mana kita berdiri, dan berani melakukan apa pun yang perlu dilakukan meski tidak populer. []
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute