JERNIH – Kabupaten Pati, yang biasanya damai dengan aroma padi dan riuh pasar desa, kini berdentum dengan suara protes. Di balik suara gamelan hajatan dan azan sore, terdengar nada sumbang dari rakyat yang gusar. Bupati Sudewo, sang pemimpin daerah, menjadi pusat badai setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meluncur tanpa peringatan yang memadai, tanpa menimbang detak ekonomi masyarakat yang masih pincang pasca-pandemi.
Bagi rakyat, PBB bukan sekadar angka di kertas tagihan. Ia adalah tali simpul antara warga dan negara, tali yang bisa mengikat rasa percaya atau justru mencekik. Saat tarif dinaikkan dengan tiba-tiba, tali itu terurai, meninggalkan luka yang tak kasat mata.
John Locke pernah menulis, “Government has no other end, but the preservation of property.” Pemerintah ada untuk melindungi hak dan milik rakyat, bukan menggerusnya. Namun di Pati, rasa itu mulai luntur.
Kenaikan PBB yang dianggap tak adil adalah pukulan telak bagi komitmen moral seorang kepala daerah. Di zaman di mana setiap keluhan bisa menyalakan bara di media sosial, citra politik laksana kaca bening. Maka sekali retak, pantulannya tak akan sama lagi.
Tekanan dari DPRD dan lembaga pengawas bagaikan gelombang kedua setelah badai. Mereka bisa memanggil sang Bupati, memintanya berdiri di tengah sorot lampu rapat paripurna, menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di jalanan: “Mengapa rakyat marah?”
Niccolò Machiavelli, politikus yang juga filsuf Italia mengingatkan, “It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” Tetapi di era demokrasi, rasa takut tak bertahan lama. Yang bertahan adalah kepercayaan, dan sekali hilang, ia tak bisa dibeli kembali.
Begitulah kesombongan narasi dan ucapan Sudewo harus dibayar mahal. Ia menghadapi lautan manusia yang jumlahnya melebihi perkiraannya. Lebih dari 50.000 pasang mata yang memerah.
Kebijakan yang memukul dompet rakyat sering berbalik menjadi bumerang. Di pilkada berikutnya, oposisi akan memungut amarah ini seperti senjata di tanah lapang, memolesnya, lalu menembakkannya kembali. Sementara itu, roda kebijakan daerah bisa terguncang, tak lagi bergerak mulus, karena pemerintah sibuk menutup lubang-lubang krisis legitimasi.
Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah.” Begitu pula pemimpin, mereka boleh berkuasa setinggi kursi, tapi jika mengabaikan suara rakyat, namanya akan hilang dari halaman hormat sejarah.
Peristiwa di Pati adalah dentang lonceng peringatan yang terdengar hingga ke kabupaten, kota, bahkan kementerian di Jakarta.
Bagi pemimpin daerah lain, kasus ini menjadi cermin betapa rapuhnya legitimasi di era keterbukaan informasi. Mereka akan lebih berhati-hati dalam mengubah kebijakan yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat. Satu langkah salah, dan ombak bisa datang bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari masyarakat sipil yang bersuara lantang di media sosial.
Seperti kata Benjamin Franklin, “It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.”
Bagi pemerintah pusat, gelombang protes Pati adalah sinyal bahwa stabilitas nasional dapat diganggu oleh letupan lokal. Di negara dengan ratusan daerah otonom, satu percikan kecil bisa menyalakan api yang menjalar. Pemerintah pusat harus memantau lebih cermat kebijakan daerah yang berpotensi memicu keresahan publik, sekaligus memperkuat mekanisme koordinasi agar kepala daerah tidak bergerak di luar koridor kepentingan rakyat.
Dengan kata lain, Pati adalah labirin kecil yang menunjukkan betapa mudahnya kepercayaan publik tersesat jika pemimpin kehilangan peta empati.
Pati bukan satu-satunya. Indonesia menyimpan banyak bara yang siap menyala, jika soal-soal fundamental yang menyentuh peri kedihudapn rakyat tersentuh. Umpamanya tentang kenaikan harga BBM dan tarif listrik yang menyentuh langsung isi dapur rakyat. Atau alih fungsi lahan dan proyek infrastruktur yang menggusur tanah warisan tanpa ganti rugi layak.
Korupsi dan nepotisme, racun lama yang terus diseduh oleh sebagian pejabat, bisa jadi sumbu ledak kemarahan rakyat. Lalu kebijakan pendidikan dan kesehatan yang membebani keluarga kecil juga dapat meletus menjadi prahara kemarahan. Termasuk kKetidakadilan hukum yang tajam menghukum rakyat kecil, namun tumpul di hadapan kekuasaan.
Menghadapi badai protes, seorang pemimpin tak cukup sekadar bertahan di geladak. Ibarat seorang nelayan mahir, ia harus membaca arah angin, menyesuaikan layar, bahkan mengubah haluan. Maka transparansi kebijakan adalah jangkar pertama—jelas, terbuka, dan terdengar di semua telinga.
Dialog terbuka menjadi kemudi yang mengarahkan biduk menuju dermaga solusi. Kenaikan bertahap adalah rem, agar kapal tak terbalik oleh gelombang besar. Memperbaiki layanan publik adalah layar yang memberi arah dan tujuan. Manajemen krisis cepat adalah pelampung, penyelamat saat kapal mulai oleng.
Kasus Pati adalah cermin bahwa politik bukan hanya seni berkuasa, tapi seni menjaga rasa. Rakyat adalah lautan, luas dan sabar, tapi jika diusik dengan angkuh, ia akan mengirim ombak besar.
Sebagaimana Abraham Lincoln berucap, “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.” Kekuasaan adalah ujian karakter. Dan di Pati, ujian itu sedang berlangsung.
Jika kepala daerah gagal merawat simpul kepercayaan ini, maka ancaman terbesar bukanlah protes jalanan, melainkan hilangnya suara hati rakyat. Dan dalam politik, kehilangan hati rakyat adalah kehilangan segalanya.(*)
BACA JUGA: Jejak Langkah Perlawanan Rakyat Pati