Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Inggris, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyampaikan kritik kepada Menlu Sugiono. Dino menyoroti beberapa hal: perlunya komunikasi publik yang lebih aktif terkait arah politik luar negeri Indonesia, intensitas diplomasi dengan pemangku kepentingan internasional, serta keterbukaan bekerja sama dengan komunitas akar rumput hubungan internasional – akademisi, think tank, dan diplomat senior nonpemerintah.
Oleh : Priatna Agus Setiawan
JERNIH– Setiap presiden, di negara mana pun, tentu ingin dikelilingi orang-orang yang ia percaya. Kekuasaan adalah wilayah penuh tekanan, konflik, dan risiko pengkhianatan. Karena itu, loyalitas sering kali dipandang sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada kompetensi teknis.
Dari sinilah lahir praktik yang terus berulang: pimpinan lembaga negara dan organisasi strategis diisi oleh mereka yang berasal dari lingkaran terdekat kekuasaan–keluarga, kerabat, teman seperjuangan, sesama alumni, atau kader partai paling setia.
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pola ini kembali menjadi sorotan publik. Bukan semata karena siapa yang dipilih, tetapi karena apa makna pilihan itu bagi tata kelola negara ke depan.
Kasus BI: Ketika Relasi Keluarga Menjadi Isu Nasional
Contoh paling hangat adalah pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dan saat ini menjabat wakil menteri keuangan. Secara formal, pencalonan ini sah dan masih harus melalui uji kelayakan DPR.
Namun, Bank Indonesia adalah lembaga teknokratis yang independensinya menjadi fondasi stabilitas ekonomi. Karena itu, relasi keluarga, meski tidak melanggar hukum, langsung memunculkan kekhawatiran publik dan pasar. Isu yang muncul bukan sekadar soal kapasitas personal Thomas, tetapi persepsi politisasi lembaga independen.
Di sinilah letak persoalan kepemimpinan modern: persepsi publik bisa sama menentukan dengan fakta administratif.
Militer, Loyalitas, dan Lingkar Kepercayaan Lama
Nama lain yang sering disebut adalah Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan sejak 2024. Sjafrie merupakan perwira tinggi TNI dan figur lama di lingkar kekuasaan militer Orde Baru. Ia dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto dan memiliki hubungan panjang dengan Prabowo Subianto, termasuk sebagai teman seangkatan di Akademi Militer.
Penunjukan figur militer senior dalam posisi strategis pertahanan tentu bisa dibenarkan dari sisi pengalaman dan jejaring keamanan. Namun bagi sebagian publik sipil, pola ini memperkuat kesan bahwa lingkar kekuasaan kembali dikuasai oleh figur lama yang saling terhubung secara personal, bukan oleh proses regenerasi terbuka.
Di sektor diplomasi, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menjadi sorotan. Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Inggris, Dino Patti Djalal, secara terbuka menyampaikan kritik bahwa Sugiono perlu lebih hadir secara substantif sebagai pemimpin Kementerian Luar Negeri, bukan sekadar simbol politik.
Dino menyoroti beberapa hal: perlunya komunikasi publik yang lebih aktif terkait arah politik luar negeri Indonesia, intensitas diplomasi dengan pemangku kepentingan internasional, serta keterbukaan bekerja sama dengan komunitas akar rumput hubungan internasional – akademisi, think tank, dan diplomat senior nonpemerintah.
Kritik ini penting karena menunjukkan persoalan klasik: kedekatan politik tidak otomatis berbanding lurus dengan kapasitas teknokratis dan kepemimpinan sektor.
Selain nama-nama di atas, publik juga mencermati penempatan:
- Figur partai politik inti dalam posisi strategis BUMN dan lembaga negara, yang sebelumnya minim pengalaman di sektor tersebut.
- Purnawirawan jenderal atau lulusan institusi militer di lembaga sipil dan ekonomi, dengan alasan stabilitas dan disiplin.
- Orang-orang lama dalam lingkaran kampanye dan tim sukses, yang kemudian masuk ke struktur pemerintahan atau komisaris BUMN.
Sekali lagi, tidak semua pilihan ini salah. Namun pola yang berulang menciptakan kesan bahwa akses kekuasaan lebih ditentukan oleh kedekatan, bukan kompetisi terbuka.
Dampak Positif yang Perlu Diakui
Adil jika dikatakan bahwa memilih orang dekat memiliki kelebihan. Loyalitas mempermudah koordinasi. Visi lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan. Risiko konflik internal berkurang. Dalam kondisi krisis, model kepemimpinan berbasis kepercayaan personal bisa bekerja efektif.
Masalah muncul ketika loyalitas tidak diimbangi dengan kompetensi dan akuntabilitas, serta ketika proses pemilihan berlangsung tertutup.
Sebaliknya, dampak negatif dari pola penunjukan berbasis kedekatan ini juga terlihat jelas. Kepercayaan publik perlahan melemah karena muncul kesan nepotisme dan politik balas jasa, meskipun secara formal prosedur tetap dijalankan. Pada saat yang sama, wibawa institusi, terutama lembaga teknokratis yang seharusnya berdiri netral dan professional, ikut tergerus karena dipersepsikan tidak sepenuhnya bebas dari intervensi politik.
Dampak lanjutan yang tak kalah serius adalah tersingkirnya talenta-talenta profesional di luar lingkaran kekuasaan, bukan karena mereka kurang kompeten, melainkan karena tidak memiliki akses dan kedekatan politik. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga memicu kegelisahan pasar dan mitra internasional, yang mulai mempertanyakan stabilitas serta kredibilitas kelembagaan negara sebagai fondasi kepastian kebijakan jangka panjang.
Jalan Tengah yang Realistis
Solusi yang paling masuk akal bukanlah melarang presiden memilih orang-orang yang ia percaya, melainkan memastikan adanya pagar meritokrasi yang kokoh agar setiap penunjukan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Langkah pertama adalah membuka kriteria pemilihan secara terang kepada publik: mengapa seseorang dipilih, kompetensi apa yang dimilikinya, serta target kinerja apa yang harus dicapai.
Selanjutnya, proses uji publik dan fit and proper test perlu diperkuat agar tidak berhenti sebagai formalitas politik, melainkan benar-benar menguji kapasitas dan integritas calon pemimpin.
Di saat yang sama, penting untuk membedakan secara tegas jabatan yang bersifat teknokratis dan politis; untuk lembaga seperti bank sentral, regulator, dan BUMN strategis, profesionalisme harus menjadi pertimbangan utama di atas afiliasi personal atau politik. Selain itu, setiap pimpinan yang terpilih perlu diikat dengan kontrak kinerja yang transparan dan dievaluasi secara berkala, sehingga publik dapat menilai capaian secara objektif.
Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan yang matang adalah keberanian untuk melakukan koreksi, termasuk mengganti pejabat yang terbukti gagal, meskipun ia berasal dari lingkaran terdekat kekuasaan.
Penutup
Memilih orang dari lingkar kekuasaan adalah pilihan politik yang sah. Namun menjadikannya pola dominan tanpa pagar meritokrasi adalah risiko besar bagi kepemimpinan nasional.
Kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari seberapa loyal orang-orang di sekitarnya, melainkan dari keberanian memastikan bahwa setiap jabatan strategis diisi oleh mereka yang paling layak, yang kompeten dan dapat dipercaya, serta siap dikoreksi bila ternyata keliru.
Jika tidak, kekuasaan memang tampak solid di dalam, tetapi rapuh di mata publik. [ ]