Yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan BI Rate atau intervensi valas. Yang dibutuhkan adalah pemulihan kepercayaan — dan itu hanya bisa datang dari tindakan, bukan pernyataan. Pemerintah perlu menunjukkan konsolidasi fiskal yang terlihat nyata: bukan hanya janji efisiensi, melainkan postur APBN yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Dua indikator ini biasanya tidak bergerak ke arah yang sama. Ketika rupiah terus melemah, arus modal dari luar negeri yang masuk ke obligasi atau saham biasanya menopang pasar — setidaknya sementara. Tapi tahun ini, logika itu tidak berlaku.
Sepanjang 2026, rupiah melemah lebih dari Rp18.000 terhadap dolar AS, sementara IHSG anjlok lebih dari 30 persen dari level awal tahun. Pada 4 Juni, IHSG kembali rontok hingga menembus batas 5.839 pada penutupan perdagangan. Investor asing mencatatkan net sell lebih dari Rp 53 triliun di pasar saham sepanjang tahun ini. Dua pasar, dua sinyal, satu pesan: kepercayaan sedang dipertanyakan secara menyeluruh.
Ini yang perlu kita pahami dengan jernih: ketika rupiah melemah dan bursa ikut jatuh secara bersamaan dan berkelanjutan, itu bukan lagi sekadar tekanan nilai tukar biasa. Itu adalah twin pressure — tekanan ganda yang hanya muncul ketika pasar kehilangan keyakinan pada fundamental suatu negara, bukan sekadar bereaksi terhadap gejolak global yang bersifat sementara. Dan tekanan ganda itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu instrumen kebijakan.
Tekanan dari luar memang nyata. Suku bunga The Fed yang bertahan pada level tinggi membuat aset dolar jauh lebih menarik. Konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz mendorong harga minyak WTI ke atas US$92 per barel dan memukul neraca perdagangan kita: surplus April menyempit ke level terendah dalam enam tahun, karena impor energi yang mahal memangkas keunggulan ekspor. Inflasi Mei yang mencapai 3,08 persen menjadi sinyal bahwa tekanan dari luar sudah mulai menjalar ke daya beli masyarakat.
Tapi sekali lagi, negara-negara lain menghadapi tekanan serupa tanpa kehilangan dua pasar sekaligus. Malaysia, Thailand, bahkan Filipina — nilai tukar mereka juga tertekan, tetapi koreksi pasar sahamnya tidak sedalam yang terjadi di Indonesia. Vietnam bahkan berhasil mempertahankan arus investasi asing langsung yang stabil di tengah gejolak serupa. Yang membedakan bukan badainya, melainkan seberapa kokoh kapal yang menghadapinya. Dan kapal yang kokoh tidak dibangun saat badai datang — ia dibangun jauh sebelumnya, dari kebijakan yang konsisten dan kepercayaan yang dijaga dengan telaten.
Fiskal kita menghadapi dua retakan struktural yang sudah lama kita ketahui, tetapi belum kita perbaiki sepenuhnya. Pertama, ketergantungan pada impor energi membuat setiap lonjakan harga minyak menjadi tekanan ganda: neraca perdagangan tertekan, cadangan devisa terkuras, dan rupiah melemah. Asumsi APBN 2026 menetapkan nilai tukar Rp 16.500 dan harga minyak US$70 per barel. Hari ini, harga minyak berada di atas US$90 dan rupiah menembus Rp 18.000. Jarak antara asumsi dan realitas itu bukan sekadar deviasi teknis — ia adalah ongkos dari perencanaan yang tidak cukup membaca risiko.
Kedua, dan ini yang jarang dibicarakan dengan jujur: pasar modal kita kehilangan kepercayaan investor asing bukan hanya karena faktor makro global, melainkan juga karena narasi kebijakan yang tidak konsisten. Di satu sisi, pemerintah menyebut fundamental ekonomi masih kuat dan pertumbuhan sebesar 5,61 persen sebagai bukti. Di sisi lain, defisit APBN pada kuartal pertama hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kelas menengah menyusut sekitar sepuluh juta jiwa dalam enam tahun terakhir, dan PHK terus meningkat. Pasar tidak membaca siaran pers — ia membaca data. Dan ketika data berbicara berbeda dari narasi resmi, yang dikoreksi bukan datanya.
Ada yang berpendapat bahwa koreksi IHSG hingga lebih dari 30 persen sebagian besar dipicu oleh melemahnya nilai tukar, risiko fiskal, dan arus keluar modal global yang juga menekan bursa-bursa di seluruh Asia — dan bahwa ini berlebihan sebagai ukuran kondisi ekonomi riil. Selain itu, rebalancing MSCI dan FTSE Russell turut memperparah kepercayaan dan outlook terhadap bursa. Argumentasi ini punya dasar yang wajar: pasar saham memang bisa bergerak jauh melampaui perubahan fundamental dalam jangka pendek, dan beberapa saham yang terkoreksi bisa pulih ketika sentimen global berbalik.
Tapi ketika koreksi berlangsung hampir enam bulan penuh, dengan investor asing terus keluar tanpa ada tanda pembalikan yang signifikan, itu sudah bukan sekadar over-reaction teknikal. Itu adalah repositioning — para investor yang sedang memindahkan dana mereka karena melihat sesuatu yang tidak meyakinkan di sini.
Yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan BI Rate atau intervensi valas. Yang dibutuhkan adalah pemulihan kepercayaan — dan itu hanya bisa datang dari tindakan, bukan pernyataan. Pemerintah perlu menunjukkan konsolidasi fiskal yang terlihat nyata: bukan hanya janji efisiensi, melainkan postur APBN yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Setiap kali asumsi APBN meleset jauh dari realitas pasar, biaya yang ditanggung bukan hanya selisih angka — melainkan kepercayaan yang terkikis dan sulit dibangun kembali. BI perlu terus menjaga komunikasi kebijakan yang konsisten dan tidak tumpang tindih dengan sinyal fiskal yang saling bertentangan. Dan yang tidak kalah penting, OJK dan BEI perlu memastikan bahwa pasar modal Indonesia menawarkan ekosistem investasi yang adil, transparan, dan terlindungi — bukan sekadar tempat bermain bagi arus modal jangka pendek yang bisa pergi begitu saja.
Rupiah dan IHSG yang jatuh bersamaan bukan berita tentang pasar keuangan. Ini berita tentang kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak bisa ditambal hanya dengan angka suku bunga atau pernyataan optimis pejabat. Ia harus dibangun kembali dengan cara yang paling membosankan sekaligus paling sulit: konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk mengakui masalah sebelum pasar terpaksa mengatakannya lebih keras daripada yang kita inginkan. Karena pasar, pada akhirnya, selalu lebih jujur daripada siaran pers mana pun. []
*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute