Naik-turunnya harga saham atau penurunan volume transaksi harian adalah gejala permukaan yang sering dituduhkan akibat faktor eksternal, seperti dinamika geopolitik global atau ketatnya kebijakan bank sentral global. Namun, akar persoalan sesungguhnya terletak di dalam rumah kita sendiri, yaitu penegakan prinsip transparansi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang masih rapuh.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Pasar modal sering kali dianalogikan sebagai jantung yang memompa likuiditas bagi tubuh perekonomian nasional. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), denyut jantung itu teoretis tepercaya karena mencerminkan optimisme pertumbuhan sekaligus menjadi wadah bagi publik untuk ikut mencicipi kue kemakmuran korporasi.
Namun, riak-riak di permukaan yang belakangan ini kerap dihiasi fluktuasi liar indeks saham gabungan dan isu miring emiten, memaksa kita untuk melihat melampaui statistik perdagangan harian.
Ketika kepercayaan publik mulai terusik oleh ketidakpastian penegakan aturan terhadap perlindungan investor minoritas, pasar tidak lagi sekadar menghadapi siklus koreksi harga yang lumrah, melainkan krisis eksistensial yang fundamental. Kerentanan integritas pasar akibat lemahnya penegakan tata kelola di BEI bukan sekadar masalah teknis regulasi saja, melainkan juga ancaman langsung yang nyata bagi kredibilitas iklim investasi dan stabilitas makroekonomi domestik.
Transmisi Risiko dan Ilusi Permukaan
Untuk memahami lanskap ini secara jernih, kita harus memisahkan gejala permukaan dari akar persoalan yang sebenarnya. Naik-turunnya harga saham atau penurunan volume transaksi harian adalah gejala permukaan yang sering dituduhkan akibat faktor eksternal, seperti dinamika geopolitik global atau ketatnya kebijakan bank sentral global. Namun, akar persoalan sesungguhnya terletak di dalam rumah kita sendiri, yaitu penegakan prinsip transparansi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang masih rapuh.
Saat pengawasan terhadap transparansi laporan keuangan atau keterbukaan informasi pemilik manfaat (beneficial ownership) tidak berjalan ketat, pasar modal berubah dari tempat alokasi modal produktif menjadi arena spekulasi yang tidak sehat. Tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi pasar, aturan-aturan tertulis yang megah hanya akan menjadi macan kertas yang tidak menakutkan bagi para pelanggar.
Dampak dari kerapuhan struktural ini memiliki jalur transmisi ekonomi yang panjang dan merusak, yang dapat menghubungkan kebijakan moneter langsung ke meja makan rumah tangga kita semua. Ketika bank sentral telah memilih untuk menaikkan suku bunga acuan di level tinggi guna meredam volatilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap berada di sasaran, dengan rsiko biaya modal bagi dunia usaha otomatis melonjak. Dalam situasi biaya pinjaman bank yang mahal tersebut, pasar modal seharusnya hadir menjadi jalan keluar alternatif bagi dunia usaha untuk mendapatkan pendanaan eksternal yang efisien melalui penerbitan saham baru atau obligasi.
Namun, jika investor kehilangan kepercayaan akibat buruknya tata kelola emiten, saluran pendanaan alternatif ini akan tersumbat karena investor memilih bersikap defensif dan menahan modal mereka. Akibatnya, dunia usaha terpaksa mengerem ekspansi bisnis, yang pada gilirannya menahan laju penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Bagi rumah tangga, efek domino ini terasa langsung melalui mandeknya pertumbuhan pendapatan, penurunan daya beli, hingga meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja di sektor riil. Stabilitas makroekonomi yang selama ini dijaga ketat lewat bauran kebijakan moneter dapat goyah jika fondasi kepercayaan pasar modalnya sendiri keropos dari dalam.
Peringatan Global dan Restorasi Kepercayaan
Sebagian pelaku pasar dan otoritas mungkin menyanggah argumen ini dengan menyatakan bahwa regulasi yang ada saat ini, termasuk pembatasan perdagangan (circuit breaker) dan peluncuran produk berbasis keberlanjutan seperti indeks S&P/IDX Indonesia ESG Tilted, sudah cukup membuktikan kemajuan adaptasi pasar terhadap standar modern. Mereka berpendapat bahwa volatilitas adalah sifat dasar pasar saham dan kerugian investor ritel sering kali disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan, bukan karena kelemahan sistemik tata kelola. Pandangan ini sekilas tampak adil, namun sejatinya bias dan menutup mata dari realitas lapangan.
Sehebat apa pun literasi keuangan seorang investor retail, kemampuan analisis mereka tidak akan berguna jika data dasar seperti laporan keuangan emiten yang disajikan ke publik tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya akibat praktik rekayasa akuntansi yang lolos dari jerat sanksi. Menimpakan kesalahan sepenuhnya pada literasi investor ritel tanpa membenahi integritas penyediaan informasi oleh emiten adalah bentuk pengabaian tanggung jawab struktural.
Realitas objektif ini dipertegas oleh rapor merah dari lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global. Dalam laporan Global Market Accessibility Review, MSCI secara eksplisit menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (opacity in shareholding structures) serta adanya indikasi perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak proses pembentukan harga wajar di BEI. Dampaknya tidak main-main; MSCI membekukan penambahan saham baru asal Indonesia dalam indeks globalnya.
Peringatan senada datang dari S&P DJI yang menegaskan bahwa Indonesia berpotensi terdepresiasi dari kategori emerging market menjadi frontier market apabila karut-marut transparansi kepemilikan ini tidak kunjung diselesaikan secara struktural. Sinyal serius dari MSCI dan S&P ini membuktikan bahwa pengabaian tata kelola berkonsekuensi nyata pada arus keluar modal asing secara masif, yang pada akhirnya memperlemah stabilitas finansial nasional.
Mengembalikan ruh kredibilitas tata kelola yang bersih dan berintegritas tinggi adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi jika kita ingin pasar keuangan domestik tetap resilien di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, martabat BEI tidak diukur dari seberapa tinggi indeks sahamnya mampu melambung tinggi, melainkan dari seberapa adil dan tepercaya sistemnya dalam melindungi setiap rupiah yang dititipkan oleh masyarakat ke dalamnya. []
*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
