“Yang ada di leuit ini bukan beras. Ini masa depan.” Kalimat itu terus terngiang di telinga. Sebab di republik ini, pembicaraan tentang pangan terlalu sering direduksi menjadi angka-angka. Berapa ton beras kurang. Berapa ton gandum harus diimpor. Berapa hektare sawah beralih fungsi. Berapa persen inflasi bahan pokok. Semua itu tentu saja penting. Tetapi ada sesuatu yang nyaris selalu absen. Makna.
JERNIH–Suatu malam di Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat, kabut turun pelan dari lereng Halimun. Udara dingin menusuk kulit, tetapi di halaman rumah-rumah panggung, suara kehidupan belum benar-benar padam. Dari kejauhan terdengar bunyi alu bertemu lesung, menumbuk padi—duk… duk… duk—ritmis, seperti detak jantung kampung yang menolak tidur.
Di sebuah leuit—lumbung padi tradisional Sunda—seorang kokolot adat berdiri nyaris tanpa bergerak. Tangannya yang keriput menyentuh ikatan padi (sangga/pocong) yang tergantung rapi. Ia tidak sedang menghitung stok. Ia tidak tampak seperti orang yang sedang memeriksa aset. Sang Kokolot seperti sedang menyapa sesuatu yang hidup.
Ketika seorang tamu bertanya, dengan logika kota yang serba untung-rugi, mengapa padi sebanyak itu tidak dijual saja saat harga beras naik, lelaki tua itu menoleh pelan. Matanya teduh.
“Kalau kami menjual semuanya,” katanya, “tahun depan anak cucu kami makan apa?” Ia berhenti. Lalu menambahkan kalimat yang, setidaknya bagi saya, terdengar jauh lebih besar daripada sekadar urusan pangan. “Yang ada di leuit ini bukan beras. Ini masa depan.”
Kalimat itu terus terngiang di telinga. Sebab di republik ini, pembicaraan tentang pangan terlalu sering direduksi menjadi angka-angka. Berapa ton beras kurang. Berapa ton gandum harus diimpor. Berapa hektare sawah beralih fungsi. Berapa persen inflasi bahan pokok.
Semua itu tentu saja penting. Tetapi ada sesuatu yang nyaris selalu absen. Makna. Kita terlalu sibuk menghitung pangan, sampai lupa memahami pangan. Padahal, bagi masyarakat adat di Nusantara—dari tanah Sunda, hutan Kalimantan, hingga rawa-rawa sagu Papua—makanan tak pernah sekadar benda yang mengisi lambung. Makanan lahir dari relasi yang jauh lebih dalam: hubungan antara manusia dengan tanah, air, musim, leluhur, bahkan dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata.
Dengan kata lain: ada kosmologi dalam sepiring makanan. Dan mungkin, justru di sanalah kita bisa belajar sesuatu yang hampir hilang dari modernitas. Orang Sunda lama mengenal ungkapan “hirup mah ukur mampir nginum”—hidup hanyalah singgah untuk minum. Sama seperti orang Jawa punya,” urip mung mampir ngombe”.
Ungkapan ini sederhana, bahkan terdengar puitis. Tetapi ia memuat disiplin moral yang keras. Jika hidup hanya singgah, maka manusia tak berhak bertindak seolah bumi ini miliknya mutlak. Ia hanya menumpang. Ia hanya meminjam.
Cara pandang seperti itulah yang masih hidup pada masyarakat Baduy. Masyarakat yang oleh orang luar kerap disebut “tertinggal” ini justru menyimpan salah satu filsafat ekologis paling maju di Nusantara. Mereka hidup dengan pitukuh—aturan adat yang bukan sekadar hukum sosial, melainkan pedoman kosmologis tentang bagaimana manusia harus menempatkan diri di tengah alam.
Salah satu ajaran Baduy yang paling terkenal berbunyi: “Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung.” Yang panjang tak boleh dipotong, yang pendek tak boleh disambung.
Sekilas ia terdengar seperti seruan anti-perubahan. Tetapi itu pembacaan yang terlalu dangkal. Dalam pengertian yang lebih dalam, ajaran itu berbicara tentang batas. Ada batas yang tak boleh dilanggar manusia. Ada garis yang tak boleh diterobos hanya karena manusia merasa lebih pintar, lebih modern, atau lebih berkuasa.
Alam bukan objek. Alam adalah tatanan. Karena itu orang Baduy menjaga hutan dengan disiplin yang nyaris keras. Mereka tahu kawasan mana yang boleh digarap, mana yang tak boleh disentuh. Mereka memahami, jauh sebelum istilah sustainability menjadi jargon konferensi internasional, bahwa kerusakan ekologi selalu bermula dari keserakahan yang dibungkus rasionalitas.
Mereka mungkin tak mengenal istilah ESG, green economy, atau carbon credit. Tetapi mereka tahu satu hal yang barangkali tak lagi diajarkan di sekolah ekonomi mana pun: ketika manusia mengambil terlalu banyak dari alam, cepat atau lambat alam akan menagih.
Dan tagihan alam tak pernah murah. Di tanah Baduy, padi bukan komoditas biasa. Padi nyaris diperlakukan sebagai makhluk hidup. Antropolog Robert Wessing mencatat bagaimana dalam kosmologi Sunda lama, padi memiliki kaitan erat dengan Dewi Sri, simbol kesuburan, kemakmuran, dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu memperlakukan padi secara serampangan bukan hanya tindakan ekonomi yang buruk—ia nyaris dianggap sebagai pelanggaran moral.
Setiap keluarga Baduy memiliki leuit. Di sanalah padi disimpan dalam bentuk gabah, diikat rapi, kadang bertahan belasan bahkan puluhan tahun. Bandingkan dengan kehidupan modern kita. Sedikit gangguan distribusi, panic buying. Sedikit rumor stok menipis, pasar gaduh. Sedikit perang di kawasan lain dunia, harga bahan pokok langsung melonjak.
Negara dengan teknologi tinggi bisa panik hanya karena satu kapal gandum terlambat merapat. Baduy? Mereka tenang. Ironisnya justru di situlah paradoks Indonesia. Komunitas yang kerap dianggap “primitif” sering kali jauh lebih berdaulat secara pangan dibanding masyarakat modern yang seluruh hidupnya bergantung pada pasar.
Mungkin yang salah bukan teknologi. Mungkin cara berpikir kita. Paradoks itu terasa lebih kuat lagi di Kasepuhan Ciptagelar.
Komunitas adat ini hidup di kaki Gunung Halimun-Salak, mempertahankan tradisi agraris Sunda yang sudah berlangsung ratusan tahun. Banyak peneliti datang ke sana dengan rasa ingin tahu yang sama: bagaimana komunitas adat ini bisa relatif tahan menghadapi gejolak pangan?
Jawabannya mengejutkan, terutama bagi mereka yang percaya pasar harus mengatur segalanya. Di Ciptagelar ada aturan adat yang bagi banyak ekonom mungkin terdengar absurd. Padi tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh.Titik.
Beras boleh dibagikan. Boleh dimakan. Boleh dipakai untuk ritual. Boleh menjadi cadangan. Tetapi padi bukan barang dagangan. Bagi mereka, menjual padi sama saja dengan menjual jaminan hidup komunitas.
Saya teringat pemikiran Karl Polanyi dalam “The Great Transformation.” Polanyi mengingatkan bahwa ada bahaya besar ketika masyarakat membiarkan seluruh aspek kehidupan tunduk sepenuhnya pada logika pasar. Pasar berguna, tetapi pasar tidak boleh menjadi agama. Sebab begitu semuanya bisa dibeli dan dijual, manusia pelan-pelan kehilangan kemampuan membedakan nilai dan harga.
Harga adalah angka. Nilai adalah makna. Dan keduanya tidak selalu sama. Ini yang tampaknya dipahami masyarakat adat jauh lebih baik daripada kita. Mereka tahu ada hal-hal yang nilainya justru hancur ketika diberi harga.
Tanah salah satunya. Pangan juga. Maka ketika negara hari ini bicara kedaulatan pangan hampir selalu dalam bahasa produksi massal, intensifikasi, food estate, atau efisiensi rantai pasok, masyarakat adat seperti Baduy dan Ciptagelar seolah mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Bukan: berapa banyak pangan bisa kita hasilkan? Melainkan: Pangan untuk siapa? Dengan cara apa? Dan dengan harga ekologis sebesar apa?
Pertanyaan itu tentu tidak nyaman. Tetapi justru karena tidak nyaman, ia penting. Sebab sejarah menunjukkan, kelaparan jarang lahir semata karena bumi kekurangan makanan. Kelaparan jauh lebih sering lahir karena manusia kehilangan kebijaksanaan. Dan barangkali, kebijaksanaan itu masih tersimpan—diam-diam—di balik leuit-leuit kayu, di antara aroma gabah kering, pada tangan para kokolot yang tak pernah belajar ekonomi pembangunan, tetapi tahu persis bahwa masa depan tak bisa dibangun di atas tanah yang diperlakukan semata sebagai barang dagangan. [dsy]