Menariknya, terdapat kontras signifikan pada isu pemberantasan korupsi, di mana sentimen negatif (39%) sedikit lebih tinggi dibandingkan positif (38%). Ini menjadi indikator bahwa publik menaruh ekspektasi yang besar pada konsistensi dan ketegasan agenda antikorupsi. Di era digital, kepercayaan publik sangat sensitif terhadap isu integritas, sehingga sedikit penyimpangan dalam kebijakan atau peristiwa politik dapat langsung memicu respons publik yang kritis.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH– Hasil pemantauan sentimen warganet selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan lebih dari 804 ribu unggahan yang dianalisis Kompas, memberikan gambaran menarik tentang dinamika persepsi publik terhadap arah kebijakan nasional. Secara keseluruhan, 42% sentimen publik bersifat positif, diikuti 28% netral, dan 30% negatif. Proporsi ini menggambarkan bahwa tingkat apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan masih lebih tinggi dibandingkan kritik, menunjukkan adanya ruang optimisme dan penerimaan terhadap agenda perubahan.
Lebih jauh, sentimen terhadap program prioritas pemerintah memperlihatkan dukungan kuat pada program yang menyentuh kebutuhan dasar. Layanan cek kesehatan gratis mendapat 80% sentimen positif, disusul program sekolah rakyat (76%), swasembada pangan (72%), serta hilirisasi dan industrialisasi (70%). Program-program ini tampaknya dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global, kenaikan harga pangan, dan ketidakpastian pasar tenaga kerja.
Menariknya, terdapat kontras signifikan pada isu pemberantasan korupsi, di mana sentimen negatif (39%) sedikit lebih tinggi dibandingkan positif (38%). Ini menjadi indikator bahwa publik menaruh ekspektasi yang besar pada konsistensi dan ketegasan agenda antikorupsi. Di era digital, kepercayaan publik sangat sensitif terhadap isu integritas, sehingga sedikit penyimpangan dalam kebijakan atau peristiwa politik dapat langsung memicu respons publik yang kritis.
Pemantauan sentimen digital ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin rasional dalam memberikan penilaian: memberikan apresiasi pada program yang dirasakan manfaatnya secara langsung, tetapi tetap kritis terhadap aspek tata kelola. Pola ini sehat bagi demokrasi, karena menghadirkan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menjadi indikator awal bagi arah perbaikan kebijakan publik ke depan.
-Kendala Pemerintahan. Meskipun hasil survey menunjukkan sentimen positif mengungguli sentimen negatif, terdapat sejumlah kendala fundamental yang perlu dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintah.
-Tantangan Konsistensi Kebijakan dan Kapasitas Implementasi. Program-program besar seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis (MBG), dan swasembada pangan memerlukan konsolidasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga jaringan layanan publik. Dalam banyak kasus, penerimaan publik tinggi namun kapasitas implementasi masih timpang. Kesenjangan ini dapat menjadi sumber kekecewaan publik jika tidak diantisipasi dengan baik.
-Persepsi Publik yang Sensitif terhadap integritas Pemerintahan. Dominasi sentimen negatif pada isu pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa masalah tata kelola masih menjadi perhatian utama publik. Minimnya terobosan signifikan dalam penegakan hukum, persepsi elitisme politik, dan beberapa dinamika kelembagaan dapat memperburuk tingkat kepercayaan publik jika tidak ditangani melalui langkah konkret.
Komunikasi Publik yang Belum Optimal. Di tengah derasnya arus informasi, komunikasi kebijakan yang tidak tersampaikan dengan baik berpotensi menimbulkan persepsi negatif, meskipun program tersebut sebenarnya memberikan manfaat. Ketidaksinkronan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar kementerian seringkali menciptakan kebingungan publik dan membuka celah bagi misinformasi.
Tantangan Ekonomi Makro dan Distraksi Politik. Kenaikan harga pangan, gejolak global, dan dinamika politik domestik turut membentuk persepsi publik. Jika gangguan eksternal tidak dikelola dengan narasi dan kebijakan yang tepat, sentimen publik dapat berbalik secara cepat. Data menunjukkan bahwa sentimen negatif meningkat pada isu yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan, menunjukkan sensitivitas publik terhadap ketidakpastian.
Rekomendasi Strategis
Melihat peta sentimen dan tantangan tersebut, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik.
Memperkuat Transparansi dan Komunikasi Publik. Pemerintah perlu mengomunikasikan capaian program dengan pendekatan berbasis data dan narasi yang lebih mudah dipahami. Komunikasi yang baik tidak sekadar menginformasikan, tetapi juga mengedukasi. Kanal digital perlu dioptimalkan untuk memperjelas progres, tantangan, dan dampak program prioritas sehingga publik merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Menjadikan Reformasi Tata Kelola sebagai Agenda Utama. Ketika isu korupsi menjadi titik paling sensitif bagi publik, langkah-langkah reformasi harus diperkuat adalah digitalisasi layanan publik, peningkatan pengawasan APBN/APBD, mendorong integritas pejabat publik, dan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Upaya ini perlu dijalankan secara konsisten dan disampaikan secara terbuka kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan.
Mempercepat Deliverable Program yang Mendapat Dukungan Tinggi. Program seperti kesehatan gratis, swasembada pangan, MBG, koperasi desa dan sekolah rakyat memiliki basis legitimasi publik yang kuat. Pemerintah dapat menjadikan program-program ini sebagai showcase keberhasilan yang cepat, terukur, dan berdampak luas. Percepatan implementasi program populer dapat menciptakan efek kepercayaan (trust multiplier) bagi kebijakan lain yang lebih teknis dan jangka panjang.
Mengembangkan Mekanisme Feedback Digital. Sentimen digital dapat berfungsi sebagai alat diagnosis dini. Pemerintah dapat membangun dashboard monitoring opini publik secara real-time yang membantu menteri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait merespons isu lebih cepat dan tepat sasaran. Respons cepat bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi bagian dari tata kelola adaptif di era digital.
Konsolidasi Sinergi Pusat–Daerah. Keberhasilan program prioritas sangat bergantung pada implementasi daerah. Pemerintah perlu memperkuat asistensi teknis, digitalisasi administrasi daerah, serta mekanisme monitoring yang lebih terstandar untuk memastikan bahwa layanan publik berjalan merata dan berkualitas.
Penutup
Hasil survei Kompas terbaru tersebut menunjukkan bahwa sentimen publik setahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai pemerintahan secara objektif—mengapresiasi kebijakan yang manfaatnya konkret, namun tetap kritis pada aspek integritas dan kualitas tata kelola. Modal sentimen positif yang muncul pada banyak program prioritas merupakan aset politik dan sosial yang penting bagi pemerintah untuk memperkuat legitimasi dan mempercepat agenda pembangunan.
Dengan perbaikan komunikasi publik, konsistensi kebijakan, dan keberanian memperkuat tata kelola, pemerintah dapat mengubah optimisme publik yang masih “halus” ini menjadi keyakinan yang lebih matang. Pada akhirnya, arah persepsi publik yang cenderung positif ini adalah fondasi penting bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Sentimen publik bukanlah akhir, tetapi arah strategis pemerintahan yang mana indikator tahun pertama menunjukkan bahwa arah perubahan masih terbuka lebar, dengan syarat navigasi kebijakan dijalankan dengan integritas, ketegasan, dan kejelasan visi. [ ]
* Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific