Menatap melambatnya konsumsi tidak seharusnya dengan ratapan, melainkan sebagai panggilan mendesak untuk mengakselerasi re-industrialisasi manufaktur dan menggeliatkan sektor konstruksi sebagai mesin pertumbuhan baru yang jauh lebih kokoh.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH–Ada kecenderungan menggelisahkan ketika rilis data statistik pertumbuhan ekonomi memperlihatkan gejala melambatnya konsumsi rumah tangga. Selama berdekade-dekade, narasi tunggal yang dielu-elukan dalam wacana publik adalah keandalan belanja warga sebagai penopang utama separuh lebih Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Ketika mesin konsumsi itu mulai terengah-engah akibat tekanan biaya hidup dan pergeseran prioritas belanja kelas menengah, kepanikan seolah mengintai. Pertanyaannya: apakah melambatnya ritme konsumsi adalah vonis redupnya masa depan ekonomi nasional?
Jawabannya: sama sekali tidak. Justru di titik persimpangan inilah kita menemukan momentum paling tepat untuk meluncurkan transformasi sektoral yang telah lama tertunda. Menatap melambatnya konsumsi bukan dengan ratapan, melainkan sebagai panggilan mendesak untuk mengakselerasi re-industrialisasi manufaktur dan menggeliatkan sektor konstruksi sebagai mesin pertumbuhan baru yang jauh lebih kokoh.
Selama ini, struktur pertumbuhan berbasis konsumsi memiliki kerentanan intrinsik. Ia ibarat lari maraton yang mengandalkan asupan energi instan; begitu daya beli tergerus inflasi atau ketidakpastian pendapatan, langkah kaki langsung tertahan. Sebaliknya, negara-negara yang berhasil menembus jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) adalah mereka yang berani memindahkan beban tumpuan dari sekadar membelanjakan uang menjadi memproduksi barang dan membangun infrastruktur fisik yang produktif.
Secara sektoral, industri pengolahan (manufaktur) dan konstruksi memegang kunci vital. Sektor manufaktur bukan hanya penyumbang terbesar PDB nasional, melainkan juga jangkar penyerapan tenaga kerja formal dan penyumbang utama ekspor berpendapatan devisa. Ketika manufaktur bertumbuh melampaui angka pertumbuhan PDB secara keseluruhan, dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkannya akan merembes secara eksponensial ke sektor jasa, logistik, hingga perdagangan eceran. Begitu pula sektor konstruksi, yang menjadi fondasi konektivitas fisik dan penciptaan aset produktif jangka panjang.
Tentu saja, suara-suara skeptis mengemuka. Kelompok ekonom berpandangan konvensional menilai bahwa mendorong industri manufaktur di tengah tren de-industrialisasi dini dan ketidakpastian rantai pasok global adalah langkah spekulatif. Mendorong sektor riil di tengah biaya modal (cost of capital) yang relatif tinggi dianggap membuang energi, sementara dorongan langsung pada insentif konsumsi dinilai lebih efisien memberi hasil jangka pendek.
Argumentasi tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun cara pandang itu menjebak kita dalam lingkaran setan jangka pendek. Memberi insentif pada konsumsi tanpa memperbaiki kapasitas produksi riil hanya akan memicu tekanan impor dan memperlebar defisit transaksi berjalan. Solusi sejati bagi pulihnya daya beli masyarakat bukanlah bantuan tunai yang habis dikonsumsi dalam hitungan hari, melainkan tersedianya pekerjaan formal yang stabil dengan penghasilan yang memadai. Dan pekerjaan berkualitas itu hanya bisa dilahirkan dari pabrik-pabrik manufaktur yang mengepulkan asap produksi serta proyek-proyek konstruksi yang merajai lanskap pembangunan.
Implikasi dari pergeseran fokus ini sangat mendasar. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, ini menandakan perlunya keberanian merekalibrasi arah insentif. Kebijakan industri tidak boleh lagi terjebak pada komoditas mentah semata, melainkan harus melompat pada hilirisasi manufaktur bernilai tambah tinggi yang terintegrasi dengan rantai pasok global. Bagi pelaku usaha, inilah saatnya mengubah orientasi bisnis dari sekadar pedagang (trader) menjadi produsen riil yang mengandalkan efisiensi dan teknologi.
Akselerasi re-industrialisasi memerlukan tiga pijakan tindakan yang realistis. Pertama, pemerintah harus menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif kepastian hukum bagi penanaman modal riil di sektor pengolahan padat karya dan manufaktur berteknologi menengah-tinggi. Kedua, sinkronisasi antara pembiayaan perbankan dan proyek strategis industri harus diperkuat; likuiditas nasional tidak boleh terus memutar di pasar keuangan jangka pendek, melainkan harus dialirkan secara terukur sebagai modal kerja manufaktur. Ketiga, pembangunan konstruksi harus difokuskan pada infrastruktur penunjang efisiensi logistik industri guna menurunkan biaya produksi nasional secara signifikan.
Melambatnya mesin konsumsi bukanlah lonceng kematian bagi ekonomi Indonesia. Ia adalah sinyal peringatan agar kita berhenti bergantung pada kemudahan semu dan mulai membangun kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Dengan menjaga ketangguhan makroekonomi dan secara konsisten menggenjot daya saing manufaktur domestik, kita tidak sekadar selamat dari badai perlambatan, tetapi sedang melapangkan jalan menuju fondasi ekonomi Indonesia yang mandiri, produktif, dan disegani. []
*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
