Film “Pesta Babi” karya Dandy Laksono dihadang barikade sensor. Apakah data yang disajikan terlalu telanjang, atau memang ada “tuan rumah” yang merasa terganggu saat pestanya diintip rakyat?
WWW.JERNIH.CO – Lebih baik nonton sepakbola daripada nonton film “Pesta Babi”. Pesan ini begitu dangkal, bodoh dan menyesatkan. Selain bukan dua hal yang layak diperbandingkan, kedua seakan pemberi nasihat ketakutan pada film yang diputar secara eksklusif dari kampus ke kampus itu.
Begitulah fakta yang terjadi di sebuah perguruan tinggi di Mataram, Lombok. Situasinya persis zaman orde baru ketika anak-anak muda, para mahasiswa kritis dilarang membaca buku ini-itu, atau menonton film itu-ini.
Film karya terbaru Dandy Laksono bertajuk “Pesta Babi” kontan gemuruhnya melebihi “Mortal Kombat II”. Sebagaimana karya-karya sebelumnya seperti Sexy Killers atau Dirty Vote, film ini langsung memicu polarisasi tajam. Di satu sisi, ia disambut sebagai keberanian intelektual; di sisi lain, ia menghadapi resistensi keras hingga pelarangan pemutaran di sejumlah perguruan tinggi.
Apa sesungguh yang membuat film ini dianggap “panas” oleh otoritas (sebagian kampus) di era pemerintah menjanjikan demokrasi yang nyata?
Secara simbolis, “babi” dalam literatur sosial politik sering dikaitkan dengan kerakusan, konsumsi yang tak terkendali, atau sesuatu yang dianggap “najis” namun diam-diam dinikmati. Latar belakang pembuatan film ini berakar pada kegelisahan Watchdoc terhadap siklus politik dan ekonomi di Indonesia yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat jelata.
Dandy Laksono menangkap momentum transisi kekuasaan atau kebijakan publik tertentu sebagai sebuah “pesta” yang hanya dihadiri oleh para elit. Film ini bukan tentang hewan babi secara biologis, melainkan sebuah metafora visual tentang bagaimana sumber daya alam dan kebijakan negara “disantap” habis oleh segelintir orang di tengah penonton yang hanya bisa melihat dari kejauhan.
Secara teknis, “Pesta Babi” mempertahankan gaya khas Watchdoc: perpaduan antara data infografis yang padat, wawancara lapangan yang jujur, dan pengambilan gambar udara (drone) yang memperlihatkan skala kerusakan lingkungan atau ketimpangan wilayah.
Alur film ini tidak linier secara tradisional. Ia melompat dari satu kasus ke kasus lain—mulai dari isu agraria hingga skandal kebijakan—sambil terus menjahit narasi besar mengenai korupsi sistemik. Kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan jargon-jargon hukum dan ekonomi yang rumit menjadi narasi yang emosional namun tetap berbasis data.
Pesan sentral dari “Pesta Babi” adalah peringatan akan normalisasi keserakahan. Film ini ingin menunjukkan bahwa apa yang kita sebut sebagai “pembangunan” seringkali hanyalah kedok bagi redistribusi kekayaan ke tangan yang itu-itu saja.
Pesan lainnya adalah tentang hilangnya kedaulatan warga. Dengan menggambarkan proses pengambilan keputusan yang tertutup, Dandy ingin menggugah kesadaran bahwa masyarakat seringkali hanya dijadikan objek dalam “pesta” yang mereka biayai sendiri melalui pajak dan pengorbanan ruang hidup.
Maka menonton “Pesta Babi” adalah latihan berpikir kritis. Di tengah arus informasi yang seringkali sudah terkurasi oleh narasi resmi pemerintah, film ini menawarkan counter-narrative (narasi tandingan). Masyarakat perlu menontonnya untuk memahami realitas di lapangan, melihat sisi lain dari proyek-proyek besar yang jarang muncul di media arus utama.
Kalau Anda bicara pembelajaran politik, film ini adalah literasi politik itu sendiri. Menyimak setiap detik film ini akan memahami bagaimana relasi kuasa bekerja di balik layar kebijakan.
Dan, jangan alpa. Ada sisi membangun empati mengembus di plotnya. Mendengar suara masyarakat adat atau warga lokal yang terdampak langsung namun suaranya sering teredam.
So, pelarangan pemutaran film “Pesta Babi” di berbagai lingkungan perguruan tinggi bukan sekadar masalah teknis perizinan, melainkan sebuah sinyal merah bagi kesehatan demokrasi kita.
Dalam sebuah ekosistem politik yang sehat, kampus seharusnya menjadi “laboratorium akal sehat” tempat gagasan diuji, bukan justru menjadi tempat pertama di mana pintu diskusi ditutup rapat.
Pada perspektif demokrasi, “ketelanjangan data” yang ditampilkan film ini—termasuk penyebutan nama tokoh dan institusi secara spesifik—seharusnya dipandang sebagai bentuk pengawasan publik (public oversight). Upaya menghalangi pemutaran dengan alasan menjaga reputasi institusi menunjukkan adanya kegagapan dalam menghadapi kritik berbasis data. Pembelajaran politik bagi rakyat di sini adalah: reputasi tidak seharusnya dijaga dengan pembungkaman, melainkan dengan klarifikasi dan perbaikan kinerja.
Penggunaan kata “Babi” barangkali memang memicu sensitivitas kultural dan religius. Namun, dalam pendidikan politik, masyarakat diajak untuk melampaui simbolisme tekstual guna memahami substansi struktural.
Jika kita berhenti pada kemarahan atas sebuah judul, kita gagal menangkap esensi kritik sosio-politik yang lebih besar. Demokrasi menuntut warga negara yang mampu membedakan antara penghinaan personal dengan metafora satir terhadap sebuah sistem yang korup.
Bila sebuah institusi mengalami paranoid akan adanya “mobilisasi mahasiswa yang tak terkendali” sama halnya menyimpan sisa-sisa pola pikir otoritarian. Dalam kerangka demokrasi, mobilisasi massa yang lahir dari kesadaran kritis adalah bentuk partisipasi politik yang sah.
Menghambat akses informasi di kampus karena takut akan protes justru mencederai proses pendewasaan politik. Rakyat (dan mahasiswa) perlu diberi ruang untuk bereaksi; apakah mereka akan setuju, mengkritik balik, atau bergerak, itu adalah bagian dari dialektika demokrasi yang harus dihormati.
Pelarangan ini justru menciptakan sebuah “kurikulum tersembunyi” bagi rakyat: bahwa kebenaran yang tidak nyaman seringkali dianggap lebih berbahaya daripada kebohongan yang menenangkan.
Dengan menonton dan mendiskusikan film seperti ini secara terbuka, masyarakat sebenarnya sedang melatih otot-otot demokrasi mereka agar tidak lumpuh saat berhadapan dengan kekuasaan.
Alih-alih memadamkan api diskusi, pelarangan di kampus-kampus ini justru membuktikan bahwa film dokumenter masih menjadi alat pendidikan politik yang paling efektif untuk menguji sejauh mana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin di negeri ini.
Maka melarang menonton malah akan menciptakan bumerang bagi pihak-pihak yang mencoba membungkamnya, karena tindakan tersebut memicu apa yang dikenal sebagai Streisand Effect. Alih-alih meredam perbincangan, penyensoran di ruang-ruang akademik justru memberikan “panggung gratis” yang melambungkan rasa penasaran publik secara eksponensial. Tunggu saja.
Atau paling tidak biarkan masyarakat menonton sebagai sebuah film layaknya karya seni. Tanpa pretensi apa-apa.(*)