Indonesia masuk kategori negara yang paling mudah tersenggol oleh guncangan semacam ini. Kementerian ESDM mencatat lifting minyak 2025 hanya 605,3 ribu barel per hari, sementara target 2026 baru dinaikkan tipis menjadi 610 ribu barel per hari. Di sisi lain, konsumsi domestik jauh lebih besar daripada produksi. Tekanannya sudah mulai terlihat: BPS mencatat impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar, naik 27,52 persen dibanding Januari 2025. Bagi pelaku usaha, kenaikan minyak cepat merembes menjadi tekanan biaya produksi, biaya distribusi, dan kebutuhan modal kerja. Negeri ini tidak sedang menonton badai dari tepi pantai; kita berdiri agak dekat dengan pusarannya.
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH–Bagi bisnis di Indonesia, perang di Timur Tengah bukan sekadar berita luar negeri yang lewat di layar televisi. Ia datang sebagai ongkos yang naik, pasokan yang goyah, dan keputusan investasi yang mendadak harus dihitung ulang.
Di pertengahan Maret 2026, harga Brent kembali bertahan di atas US$100 per barel. Itu penting bukan hanya karena angka psikologisnya, melainkan karena Selat Hormuz tetap menjadi titik rawan energi dunia: pada paruh pertama 2025, arus minyak yang melintas di sana rata-rata 20,9 juta barel per hari, setara sekitar 20 persen konsumsi petroleum liquids global. IEA bahkan sudah mengumumkan pelepasan 400 juta barel cadangan darurat untuk meredam gangguan pasar, tanda bahwa ini bukan gejolak kecil yang bisa diabaikan.
Masalahnya, Indonesia masuk kategori negara yang paling mudah tersenggol oleh guncangan semacam ini. Kementerian ESDM mencatat lifting minyak 2025 hanya 605,3 ribu barel per hari, sementara target 2026 baru dinaikkan tipis menjadi 610 ribu barel per hari. Di sisi lain, konsumsi domestik jauh lebih besar daripada produksi. Tekanannya sudah mulai terlihat pada data perdagangan: BPS mencatat impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar, naik 27,52 persen dibanding Januari 2025. Jadi, bagi pelaku usaha, kenaikan minyak tidak berhenti di pasar komoditas. Ia cepat merembes menjadi tekanan biaya produksi, biaya distribusi, dan kebutuhan modal kerja. Negeri ini tidak sedang menonton badai dari tepi pantai; kita berdiri agak dekat dengan ombaknya.
Pukulan paling awal biasanya menghantam logistik dan manufaktur. UNCTAD mengingatkan bahwa lebih dari 80 persen volume perdagangan barang dunia diangkut lewat laut, sementara Review of Maritime Transport 2025 menyebut volatilitas tarif angkutan kini telah menjadi “normal baru” dan ton-miles melonjak akibat rerouting jalur pelayaran. Ketika konflik membuat rute energi dan pelayaran makin tegang, biaya pengiriman cenderung naik meski volume barang tidak selalu ikut melonjak.
Reuters juga mencatat bahwa konflik kali ini menghantam refined fuels lebih keras daripada crude. Itu berarti solar, bahan bakar industri, dan ongkos angkut bisa terasa lebih menyakitkan bagi pabrik, distributor, dan ritel daripada yang terlihat dari harga minyak mentah semata. Margin usaha, terutama yang tipis, bisa tergerus pelan-pelan tanpa banyak suara.
Sektor penerbangan, pariwisata, dan bisnis yang bergantung pada mobilitas juga tidak bisa santai. IATA menegaskan konflik Timur Tengah yang memanas sejak akhir Februari 2026 telah menyingkap kerentanan serius pada pasokan jet fuel. Di saat normal saja, jet fuel menyumbang hampir 30 persen dari biaya operasional maskapai. Sebelum konflik membesar, IATA masih memperkirakan harga jet fuel pada 2026 sekitar US$88 per barel; artinya banyak perencanaan bisnis tahun ini dibuat dengan asumsi energi yang lebih jinak. Bila gangguan pasokan berlanjut, maskapai, kargo udara, hotel, penyelenggara acara, dan perjalanan bisnis akan merasakan efeknya dalam bentuk surcharge, penyesuaian rute, atau penundaan ekspansi. Dalam dunia usaha, mobilitas yang mahal itu seperti pajak tak resmi: tak diumumkan, tetapi tetap harus dibayar.
Untungnya, ekonomi Indonesia belum masuk ring tanpa sarung tangan. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa akhir Februari 2026 masih tinggi, yakni US$151,9 miliar, setara 6,1 bulan impor. BI dan BPS juga mencatat inflasi inti Februari 2026 tetap 2,63 persen secara tahunan, sementara APBN 2026 menyiapkan Rp381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Bantalan-bantalan ini penting karena memberi waktu bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menahan rambatan awal ke harga domestik. Tetapi bantalan makro hanya membeli waktu. Ia tidak otomatis menyelamatkan perusahaan yang lamban membaca risiko energi, kurs, dan rantai pasok. Spreadsheet tetap harus bekerja; doa direksi saja tidak cukup.
Karena itu, respons bisnis tidak boleh sentimental. Perusahaan transportasi, manufaktur, makanan-minuman, konstruksi, dan ritel perlu segera mengaudit intensitas energinya: berapa persen biaya yang sensitif terhadap BBM, kurs, dan ongkos angkut. Importir perlu meninjau ulang pemasok, jalur logistik, dan buffer inventory. Perusahaan dengan eksposur dolar atau bahan baku impor semestinya lebih disiplin memakai lindung nilai. Ini penting justru karena baseline global sebelum perang sebenarnya lebih lunak: Bank Dunia pada Januari 2026 masih memproyeksikan Brent rata-rata sekitar US$60 per barel untuk 2026. Fakta bahwa pasar mendadak bergerak jauh di atas baseline itu menunjukkan betapa cepat asumsi bisnis bisa rontok bila geopolitik ikut bermain.
Di ujungnya, dampak perang ini terhadap bisnis Indonesia tidak akan dibagi rata. Perusahaan yang punya pricing power, efisiensi energi, dan treasury yang disiplin akan lebih tahan. Yang marginnya tipis, utangnya sensitif terhadap kurs, dan operasinya boros energi akan lebih cepat megap-megap. IMF dalam risetnya menunjukkan guncangan harga minyak cenderung memicu kehilangan pekerjaan yang lebih tajam dan persisten di negara pengimpor minyak serta sektor-sektor yang intensif energi. Itu peringatan yang cukup jelas.
Jadi, headline perang memang datang dari luar negeri. Tetapi nasib banyak bisnis Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat mereka berhenti menonton headline dan mulai merapikan neraca. [ ]
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific