Publik juga perlu dibiasakan membaca ekonomi secara lebih dewasa, karena pertumbuhan tinggi satu triwulan adalah sinyal penting, tetapi bukan jaminan bahwa semua persoalan selesai. Pertumbuhan baru bisa disebut sehat bila dorongannya makin bergeser ke investasi produktif, efisiensi, dan kenaikan produktivitas, bukan terlalu lama bertumpu pada siklus belanja pemerintah atau momen musiman.
Oleh : Prof. Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH–Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen layak disambut sebagai kabar baik tentunya. BPS mencatat PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp3.447,7 triliun.
Dari sisi tahunan, ini memang lebih tinggi daripada triwulan I 2025 yang tumbuh 4,87 persen, triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen, dan triwulan I 2023 sebesar 5,03 persen. Tetapi angka ini tidak boleh dibaca dengan cara sederhana karena pada saat yang sama, ekonomi juga terkontraksi 0,77 persen secara kuartalan dibandingkan dengan triwulan IV 2025.
Jadi, kabar baiknya nyata, tetapi tidak berarti ekonomi sedang melesat lurus tanpa gelombang. Triwulan pertama di Indonesia memang sering membawa pola musiman: sesudah dorongan akhir tahun, laju ekonomi biasanya menurun secara kuartalan. Yang penting, kali ini penurunannya lebih dangkal daripada kontraksi triwulan I-2025 yang 0,98 persen dan sejalan dengan pola triwulan I-2024 yang minus 0,83 persen. Itu sebabnya, saya lebih suka menyebut 5,61 persen sebagai tanda ketahanan yang menguat, bukan sekadar keajaiban yang turun dari langit.
Kalau dibedah lebih teliti, pertumbuhan ini juga memberi petunjuk yang cukup jelas tentang mesin ekonomi yang bekerja. Dari sisi lapangan usaha, akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi, 13,14 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah melonjak 21,81 persen secara tahunan. Di sini publik perlu cerdas membaca angka. Ini bukan sekadar cerita bahwa rakyat tiba-tiba menjadi lebih kaya. Sebagiannya adalah hasil dari kombinasi belanja pemerintah yang lebih cepat, aktivitas jasa yang terdorong, dan perputaran ekonomi yang membaik. Data APBN hingga akhir Maret menunjukkan belanja negara tumbuh 31,4 persen secara tahunan, sementara penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga mencatat kredit perbankan Februari 2026 tumbuh 9,37 persen, dengan kredit investasi tumbuh 20,72 persen, sedangkan uang beredar luas pada Januari tumbuh 10 persen. Artinya, pertumbuhan kuartal pertama ini bukan angka yang berdiri sendirian; ia ditopang oleh campuran stimulus fiskal, pembiayaan, dan aktivitas sektor jasa yang memang sedang hidup.
Kualitas Pertumbuhan Lebih Penting
Namun, justru karena angkanya bagus, godaan untuk salah paham menjadi lebih besar. Kenaikan konsumsi pemerintah 21,81 persen tidak bisa dijadikan sandaran utama sepanjang tahun. Bahkan BPS menunjukkan bahwa secara kuartalan, komponen yang sama justru mengalami kontraksi 30,13 persen, yang menandakan betapa kuatnya unsur pola anggaran dan musim dalam pembentukan angka triwulan.
Di sinilah saya kira publik juga perlu dibiasakan membaca ekonomi secara lebih dewasa, karena pertumbuhan tinggi satu triwulan adalah sinyal penting, tetapi bukan jaminan bahwa semua persoalan selesai. Pertumbuhan baru bisa disebut sehat bila dorongannya makin bergeser ke investasi produktif, efisiensi, dan kenaikan produktivitas, bukan terlalu lama bertumpu pada siklus belanja pemerintah atau momen musiman. Data BI justru menunjukkan ruang perbaikan itu masih sangat besar karena undisbursed loan perbankan mencapai Rp2.536,40 triliun, atau 22,86 persen dari plafon kredit yang tersedia. Dengan kata lain, likuiditas berlimpah, tetapi pekerjaan rumahnya adalah membuat dunia usaha lebih yakin untuk benar-benar menanamkan modalnya.
Di sisi lain, fondasi makro Indonesia masih memberi alasan untuk tidak ikut gugup. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 4,75 persen, sementara cadangan devisa per akhir Februari 2026 berada di US$151,9 miliar, setara dengan 6,1 bulan impor. BPS juga mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 3,48 persen secara tahunan, sedangkan inflasi inti sebesar 2,52 persen. Dari sisi fiskal, hingga akhir Maret 2026, defisit APBN masih sekitar 0,93 persen PDB.
Kombinasi ini penting untuk dipahami publik: pertumbuhan 5,61 persen bukan berdiri di atas tanah rapuh. Ia bertumpu pada pagar stabilitas yang masih bekerja. Justru karena fondasinya cukup tertata, Indonesia punya ruang untuk mengubah pertumbuhan yang sesaat terasa cepat menjadi pertumbuhan yang lebih tahan banting. Tantangannya bukan pada ketiadaan modal makro, melainkan pada konsistensi kebijakan dan kualitas eksekusi.
Karena itu, ada tiga kebiasaan berpikir yang menurut saya harus mulai dibangun. Pertama, publik perlu berhenti memuja satu angka tanpa membaca komposisinya. Kedua, pemerintah perlu mengubah momentum belanja dan konsumsi menjadi investasi yang lebih permanen: infrastruktur yang benar-benar produktif, hilirisasi yang efisien, dan kepastian regulasi yang membuat kredit investasi terus bergerak. Ketiga, dunia usaha perlu menangkap sinyal ini bukan sebagai ajakan berpesta, melainkan sebagai momen mempercepat ekspansi yang rasional. Bank Indonesia sendiri masih memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9 sampai 5,7 persen. Jadi 5,61 persen ini berada di batas atas kisaran yang sehat, tetapi mempertahankannya perlu kerja yang lebih disiplin daripada sekadar euforia sehari penuh.
Penutup
Akhirnya, angka 5,61 persen patut diapresiasi, tetapi tidak perlu dipuja berlebihan tentunya. Ia lebih tepat dibaca sebagai pesan: ekonomi Indonesia masih punya tenaga, bahkan di tengah geopolitik dunia yang sedang tidak ramah dan transisi domestik yang tidak ringan. Tetapi tenaga saja tidak cukup. Negara tetap harus memastikan bahwa pertumbuhan bukan hanya cepat, melainkan juga rasional; bukan hanya tinggi di atas kertas, melainkan semoga terasa dalam investasi, lapangan pekerjaan, dan produktivitas. Dalam hal ini, kabar dari BPS adalah awal yang menggembirakan, namun pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. []
* Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific