Ada tujuh ‘pekerjaan rumah’ besar bagi Pemkot Bandung ke depan. Tujuh PR itu pun sekaligus bisa menjadi acuan warga pemilih untuk menentukan siapa calon yang dianggap akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang tak pernah diselesaikan sekian banyak para mantan walikota itu
Oleh : Boyke Hendrasah*
JERNIH–Saat ini para pengamat tengah mencermati perkembangan politik menuju Pilkada di berbagai daerah. Tak luput menjadi perhatian adalah geliat politik menjelang Pilkada di Kota Bandung yang akan digelar 27 November 2024.
Menariknya, wacana Pilkada kota Bandung nanti adalah tidak ada satu pun ‘incumbent‘ dari bakal calon walikota Pilkada 2024, yang tingkat keterpilihannya dimungkinkan paling dominan.
Beberapa bakal calon walikota yang namanya sempat melejit dalam survey sebelumnya, kemungkinan besar gagal untuk lanjut menjadi calon walikota. Di antara mereka ada nama-nama Kang Yana Mulyana dan Kang Ema Sumarna. Keduanya terjerat kasus korupsi.
Atalia Praratya (istri mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil) juga telah memilih mundur dari ajang pencalonan walikota Bandung. Demikian juga Haru Suandharu (ketua DPW PKS Jabar) yang tidak direkomendasikan DPD PKS Kota Bandung untuk maju sebagai bakal calon. PKS Kota Bandung memunculkan nama Asep Mulyadi serta Siti Mumtamah untuk maju di Pilkada Kota Bandung nanti.
Selain itu ada nama Kang Erwin (ketua PKB Kota Bandung) dan Kang Farhan yang sering muncul dalam survey, sepertinya akan mencoba peruntungan pada Pilkada kota bandung 2024 nanti. Beberapa balon walikota lain yang wajahnya telah terpampang di berbagai media reklame di se-antero kota Bandung, seperti Dandan Riza Wardana (putera mantan Walikota Bandung, Ateng Wahyudi ), Sonny Salimi (direktur Tirtawening Kota Bandung), Arfi Rafrnialdi, M. Farhan, Erwin (ketua PKB Kota Bandung ) serta sederet bakal calon lainnya, sampai hari ini elektabilitas mereka tidak melejit dalam survey. Itu membuat masing-masing balon masih harus berikhtiar memaksimalkan diri untuk mendapatkan “tiket” dari parpol pengusung.
Hal menarik lainnya, Pilkada Kota Bandung 2024 akan digelar kembali dengan kemungkinan tanpa adanya calon independen.
Terlepas dari hal itu semua, yang perlu menjadi perhatian warga pemilih di kota Bandung adalah sejumlah ‘pekerjaan rumah’ Kota Bandung. Hasil Riset lembaga survey Median telah menampilkan sederet pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan pemerintah Kota Bandung ke depan.
Setidaknya ada tujuh pekerjaan rumah untuk walikota Bandung ke depan, yaitu :
1. Pengangguran dan ekonomi. Ada 20 persen dari warga Kota Bandung yang telah disurvey, menyatakan bahwa inilah pekerjaan rumah Pemkot Bandung yang menjadi prioritas tertinggi.
2. Kemacetan lalu lintas. Hal ini ibarat ‘lagu lama’ yang menjadi tuntutan prioritas warga Bandung supaya walikota Bandung ke depan harus bisa mengatasi problem kemacetan yang terjadi. Ada 16 persen warga yang sepakat hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan walikota Bandung.
3. Banjir menjadi ‘lagu lama’ berikutnya yang terus diminta oleh 10,1 persen warga kota Bandung untuk dituntaskan. Hingga kini belum banyak titik banjir yang bisa tertangani oleh walikota Bandung sebelumnya.
4. Sampah. Ada 9,3 persen warga kota Bandung yang menganggap bahwa sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi walikota Bandung. Dibatasinya TPA Sarimukti menuntut walikota Bandung untuk berpikir keras menyelesaikan problem sampah di setiap TPS, sehingga urusan sampah ini bisa diselesaikan di tingkat RW.
5. Jalan rusak. Ada 5,7 persen warga kota Bandung meminta walikotanya untuk segera menuntaskan perbaikan jalan-jalan yang rusak di kota Bandung.
6. Korupsi. Walaupun hanya 4,8 persen warga kota Bandung yang menuntut agar Kota Bandung bersih dari korupsi, persoalan laten ini harus segera dibasmi. Sejumlah kasus korupsi di Kota Bandung telah menggugurkan beberapa kandidat “bintang” calon walikota, antara lain Yana Mulyana (walikota Bandung) dan Ema Sumarna (Sekda kota Bandung).
7. Pendidikan. Masih adanya permasalahan yang timbul di setiap masa PPDB menjadikan problem pendidikan sebagai tuntutan warga kota Bandung kepada Pemkot. Walikota ke depan harus mampu menyelesaikan permasalahan yang sering timbul dalam penerimaan murid baru.
Tujuh alasan itu yang bisa menjadi acuan warga pemilih Kota Bandung untuk tidak terburu-buru menentukan pilihan pada Pilkada Kota Bandung nanti. Masyarakat perlu terus mencermati kredibilitas para kandidat hingga proses pendaftaran tuntas. [ ]